Pemerintah Optimistis Swasembada Garam Tercapai Pada 2027

JAKARTA- Indonesia diyakini bakal swasembada garam, atau tidak akan lagi melakukan impor komoditas tersebut pada tahun 2027. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan (Wamen KP) Didit Herdiawan menekankan optimismienya perihal ini  Selasa (16/9).

‎"Untuk program kami tahun 2027 tidak impor garam, tapi untuk tahun ini dan tahun depan masih ada beberapa yang diimpor." Kata Wamen Didit saat rapat dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Selasa.

‎‎Adapun kebutuhan bahan baku garam nasional tahun 2024 dan 2025 adalah 4,9 juta ton dan diasumsikan meningkat 2,5% per tahun karena adanya pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan sektor industri. ‎‎Rencana produksi dalam negeri tahun 2025 adalah 2,25 juta ton, jika ditambah sisa stok 836 ribu ton maka pasokan garam lokal sudah memenuhi 63%  dari total kebutuhan.

Untuk mengakselerasi terwujudnya swasembada garam, dikatakan dia, pihaknya tengah melaksanakan ragam program untuk meningkatkan produksi garam domestik.

‎‎Lebih lanjut, Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Kementerian KP Koswara menjelaskan pihaknya memiliki dua rencana program untuk swasembada garam pada 2027 terwujud, yaitu membangun Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT) seluas 13.000 hektare, serta intensifikasi.

Baca juga: Benarkah Air Garam Bisa Redakan Dahaga?

                   Tekan Impor, Kementan Ingin RI Produksi Gandum 3 Ribu Ton

Dari total luasan kawasan sentra, dikatakan Koswara, bisa menambah produksi garam domestik hingga 2,6 juta ton. Sedang intensifikasi lahan garam yang sudah ada, diharapkan bisa memacu produksi garam hingga 30 persen.

‎Dia mengatakan, sebetulnya untuk kebutuhan garam konsumsi masyarakat sudah tercukupi, namun garam untuk industri masih memerlukan impor. ‎‎"Kalau untuk garam konsumsi sebenarnya sudah swasembada," ucap Koswara.

Kampung Nelayan
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan program prioritas yang dilaksanakan mulai Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) hingga swasembada garam berjalan dengan baik dan sesuai aturan.

Ada beberapa program prioritas yang saat ini menjadi fokus pengawasan itjen, di antaranya Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), pengembangan kawasan Budi Daya Ikan Nila Salin (BINS) Karawang, percepatan Swasembada Garam, serta Peluasan Kawasan Konservasi.

"Program prioritas yang dilaksanakan berjalan dengan baik dan sesuai aturan. Hal ini tidak terlepas dari kehadiran pengawas intern yaitu inspektorat jenderal (itjen) di setiap pelaksanaan program kegiatan di KKP," kata Inspektur Jenderal KKP Lotharia Latif dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

Dia mengatakan rencana pengawasan yang akan dilaksanakan itjen telah dirumuskan ke dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), sehingga setiap kegiatan yang dilaksanakan seluruh unit kerja di KKP pasti ada pendampingan dari auditor.

Dia menegaskan pengawalan dan pengawasan pada program prioritas KKP lainnya juga tetap dilaksanakan. "Kemarin saya baru meninjau perkembangan proyek pengembangan modeling BINS Karawang, dan saya lihat progresnya bagus dan sesuai aturan," ujar Latif.

Karenanya, dia mengimbau seluruh auditor itjen agar peran pengawasan tidak hanya mencari kesalahan, tetapi juga memberikan bimbingan dan konsultasi sejak tahap perencanaan. Pendekatan preventif ini bertujuan untuk meminimalisasi risiko penyimpangan sejak dini.