EKONOMI
18 Januari 2024
17:05 WIB
Pemenuhan Rasio Elektrifikasi Butuh Rp22 Triliun
Dirjen Gatrik menyayangkan pembatalan PMN listrik pada 2023 lalu sebesar Rp6,7 triliun.
Penulis: Yoseph Krishna
JAKARTA - Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jisman Hutajulu mengungkapkan dalam rangka mencapai rasio elektrifikasi 100%, dibutuhkan anggaran hingga Rp22,08 triliun.
Kebutuhan anggaran itu didapatkan setelah melakukan konsinyering dengan PT PLN (Persero), dimana angka lebih dari Rp22,08 triliun dibutuhkan hingga tahun 2025 mendatang.
"Sudah dihitung kebutuhan anggaran untuk menyelesaikan 100% rasio elektrifikasi dua tahun ke depan sampai 2025 ada Rp22,08 triliun," jelas Jisman dalam konferensi pers di Kantor Ditjen Ketenagalistrikan, Kamis (18/1).
Jisman menjelaskan hingga tahun 2023 lalu, rasio elektrifikasi baru menyentuh 99,78%. Sebanyak 98,32% dari angka itu merupakan listrik dari PT PLN (Persero) dan sisanya di luar PLN.
"Terdapat perbedaan 1% lebih itu (dengan PLN) karena dahulu ada LTSA (long term service agreement). Lalu, ada program dari kementerian lain yang menggunakan PLTS di remote area, lalu menggunakan PLTMh itu juga kita hitung," jabarnya.
Ke depan, Jisman berharap seluruh kelistrikan rumah tangga dan remote area agar dikelola secara terpusat oleh PT PLN (Persero) supaya lebih sustain dan andal.
Baca Juga: ESDM Punya PR Pasang Listrik Bagi 200.000 Rumah Tangga
Selain itu, masyarakat yang kurang mampu akan mendapat subsidi listrik jika berlangganan dengan PT PLN. Sedangkan di sisi lain, tidak ada subsidi bagi listrik swakelola.
"Jadi biar bagaimanapun pelayanan PLN akan lebih baik dari swakelola. Masyarakat bisa lebih murah dan haknya (subsidi) bisa didapatkan," tutur Jisman.
Belum tercapainya 100% rasio elektrifikasi tahun lalu, sambung Jisman, tak lepas juga dari pembatalan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp6,7 triliun.
"Tadinya sudah dianggarkan dan sudah disediakan, PLN juga sudah berkontrak Rp4,5 triliun, tapi tiba-tiba dibatalkan pemerintah untuk PMN listrik," kata Jisman.
Karena itu, Jisman berharap Kementerian Keuangan tetap menyalurkan PMN untuk sektor ketenagalistrikan. Dengan PMN, dia optimis rasio elektrifikasi 100% tahun 2025 dapat terwujud.
"Kita masih berharap Kemenkeu bisa menyediakan ini supaya cepat selesai. Kita bayangkan 78 tahun lebih kita merdeka tapi masih gelap gulit rasanya kurang pas ya," imbuhnya.
Baca Juga: 5 Ribu Rumah Tangga Di Cianjur Terima Bantuan Pasang Baru Listrik
Lebih lanjut, pemenuhan 100% rasio elektrifikasi akan menggunakan tiga pendekatan. Pertama, ialah perluasan jaringan memakan 55,59% dari total kebutuhan anggaran Rp22,08 triliun.
"Nanti kita lakukan kalau sudah dekat dengan jaringan PLN itu akan kita perluas," sambung dia.
Selain itu, ada juga program pembangunan pembangkit komunal menggunakan energi setempat dengan porsi 44,3% dari total kebutuhan rasio elektrifikasi.
Khusus pendekatan kedua, dilakukan ketika ada sekumpulan masyarakat yang berada jauh dari jaringan PLN, tetapi punya sumber energi sendiri, sehingga akan menggunakan baterai.
Terakhir, ialah program SPEL dan APDAL dalam naungan Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) yang menyasar lokasi sulit, seperti Papua.
"Papua mungkin 10-15 tahun ke depan belum terjangkau ya tidak apa-apa kita berikan dulu berupa baterai yang bisa menyalakan tiga lampu," tandas Jisman.
