Pembangunan Industri Pupuk Di Papua Barat Tumbuhkan Lumbung Pangan

JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia siap mengawal percepatan pembangunan kawasan industri pupuk di Fakfak, Papua Barat, yang ditargetkan beroperasi secara komersial pada 2027.

Dalam Kick-Off Meeting Pembangunan Kawasan Industri Pupuk Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat di Jakarta, Senin (27/2), Bahlil mengatakan pembangunan kawasan industri pupuk di Provinsi Papua Barat merupakan proyek besar dalam rangka membuat lumbung pangan di kawasan timur Indonesia.

Pasalnya, selama ini, untuk mendatangkan pupuk ke wilayah Papua membutuhkan biaya logistik yang tinggi sehingga sulit untuk mengembangkan sektor pertanian.

"Proyek ini telah termasuk ke dalam PSN (Proyek Strategis Nasional). Oleh karena itu, sesuai arahan Presiden, harus kita kawal sampai tuntas. Jangan sampai ada gerakan tambahan yang menghalangi pelaksanaan PSN," katanya dikutip dari Antara.

Baca Juga: 310.822 Ton Pupuk Berubsidi Disiapkan Untuk Indonesia Bagian Timur

Bahlil juga mengapresiasi dukungan dari berbagai kementerian dan lembaga teknis lainnya yang membantu dan mengawal percepatan investasi proyek kawasan industri pupuk di Papua Barat ini.

Dia menekankan bahwa pekerjaan ini harus dilakukan secara simultan dan paralel dengan tetap menaati aturan hukum.

"Kami berharap kementerian/lembaga terkait dapat membantu proses pelaksanaan dan mengawal proyek dengan baik. Perkembangan yang bagus jangan diganggu, yang belum bagus kita perbaiki," tegas Bahlil yang juga Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Investasi itu.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri BUMN I Pahala Mansury menyampaikan hal-hal yang perlu menjadi perhatian khusus antara lain terkait dengan studi kelayakan atau feasibility study (FS) proyek agar angka Internal Rate of Return (IRR) yang diproyeksikan tidak berbeda jauh dengan realisasinya nanti.

Pahala juga mengingatkan bahwa pembebasan kawasan yang perlu koordinasi lanjutan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Selain itu, koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait dengan penyiapan infrastruktur pendukung seperti pelabuhan dan akses jalan.

"Sesuai arahan Menteri BUMN, kami sangat mendukung proyek industri pupuk ini dan juga memastikan agar produksi gas di kawasan Timur Indonesia betul-betul termonetisasi dan mampu menghasilkan pupuk karena fasilitas produksi pupuk di Timur belum ada," ujar Pahala.

Baca Juga: Sepanjang 2022, Produksi Pupuk Indonesia Grup 18,84 Juta Ton

Sementara itu, Direktur Utama PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) Rahmad Pribadi menyampaikan PKT siap memasok kebutuhan urea sebanyak 5 juta ton atau sekitar 80% dari kebutuhan pupuk Indonesia pada tahun 2030.

Proyek kawasan industri pupuk Fakfak ditargetkan untuk beroperasi secara komersil pada semester II tahun 2027.

"Kami membutuhkan dukungan dalam hal pengadaan lahan, percepatan izin, penyiapan lahan dan akses jalan, kepastian tata ruang, dan izin-izin terkait lainnya dari kementerian terkait. Kami juga membutuhkan dukungan keamanan dari Kepolisian RI dan TNI serta Kejaksaan Agung dalam pelaksanaan proyek ini," kata Rahmad.

Lumbung Padi
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat menargetkan Kabupaten Manokwari menjadi lumbung beras. Wilayah tersebut memiliki setengah dari total luasan lahan sawah di seluruh Papua Barat.

Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Papua Barat Yacob Fonataba, menyebut luas lahan sawah produktif di Manokwari 2.257 hektare dari total lahan sawah yang berjumlah 5.015 hektare.

"Sebelum ada pemekaran Papua Barat Daya luas lahan kita mencapai 11 ribu hektare, sekarang hanya menyisakan 5.015 yang tersebar di Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan, Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Fakfak dan Kaimana," kata Fonataba di Manokwari, Senin (20/2).

Khusus di wilayah Kabupaten Manokwari tersebar di Distrik Prafi seluas 908 hektare, Distrik Masni seluas 934 hektare, dan Distrik Sidei seluas 415 hektare.

BPS dalam Papua Barat Dalam Angka 2022, Manokwari menjadi produsen besar terbesar di Papua Barat. Di tahun 2021, total beras yang diproduksi Manokwari mencapai 8.129 ton, turun dari 8.842 ton di tahun sebelumnya.

Produksi terbesar kedua disumbang Manokwari Selatan, yakni 3.937 ton. Diikuti Sorong di posisi ketiga dengan produksi 1.514 ton. Total produksi menurut BPS sebesar 15.117 ton.

Manokwari juga menjadi produsen terbesar untuk jagung dan kedelai di Papua Barat, dengan produksi masing-masing 711 ton dan 769 ton di 2015.

Baca Juga: Ratusan Petani Milenial Papua Belajar Kelola Kopi Dan Jagung

Untuk memenuhi kebutuhan beras masyarakat Papua Barat yang diperkirakan 577 ribu jiwa, dengan total konsumsi 85 kilogram per orang per tahun, Fonataba menyebutkan kebutuhan total beras sebanyak 49.098 ton per tahun.

"Sementara ketersediaan beras kita baru di angka 30.691 ton sehingga masih ada selisih dan ini yang harus kita genjot. Jika bisa mencukupi kebutuhan tersebut maka Manokwari sebagai lumbung padi bisa terwujud," ujarnya.

Selain Manokwari, daerah pendukung seperti Kabupaten Manokwari Selatan juga diharapkan bisa memberikan dukungan terhadap produksi beras, sehingga Papua Barat tidak lagi bergantung pada daerah lain untuk mencukupi kebutuhan berasnya.

"Kamu juga mendorong kabupaten lain bisa produktif, Seperti Kabupaten Manokwari Selatan yang dulu juga merupakan wilayah produksi padi beras terbesar di Papua Barat," jelasnya.