17 September 2025
16:10 WIB
PCO: Insentif Paket Ekonomi Lindungi Pekerja Lepas Hingga Ojol
PCO mengatakan paket stimulus ekonomi 2025 atau 'Program 8+4+5' melindungi pekerja informal seperti pekerja lepas tanpa kontrak, sopir, kurir, pekerja logistik, hingga ojol.
Editor: Khairul Kahfi
JAKARTA - Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Fithra Faisal mengemukakan, kelompok pekerja lepas tanpa kontrak, seperti pengemudi ojek daring, menjadi salah satu penerima manfaat utama paket stimulus ekonomi 2025.
Fithra mengatakan, paket itu mencakup delapan program akselerasi, empat program lanjutan, dan lima program penyerapan tenaga kerja atau 'Program 8+4+5'.
"Insentif dari stimulus ekonomi ini juga melindungi pekerja informal. Mereka mendapat perhatian khusus dari pemerintah," katanya melansir Antara, Jakarta, Rabu (17/9).
Baca Juga: Menteri UMKM: Paket Ekonomi 2025 Tebar UMKM-Ojol Insentif
Salah satu program akselerasi yang disiapkan adalah bantuan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi pekerja transportasi daring (ojek online/ojol), ojek pangkalan, sopir, kurir, dan pekerja logistik.
Dia mengatakan, bantuan dalam bentuk diskon iuran BPJS Ketenagakerjaan hingga 50% ini berlaku selama enam bulan dengan target penerima 731.361 orang.
Selain itu, pemerintah menyiapkan program perbaikan kualitas permukiman bagi pekerja lepas atau gig worker di sejumlah daerah percontohan, termasuk DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Bali, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Batam.
"Untuk gig economy yang mayoritas berada di sektor informal. Mereka diprioritaskan untuk mendapatkan perumahan yang layak," kata Fithra.
Baca Juga: Percepat Keterampilan, Kadin Dukung Program Magang Bergaji Rp3,3 Juta
Menurutnya, paket stimulus ini bersifat komprehensif, tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah, tetapi juga membuka lapangan kerja baru melalui program magang, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan Kampung Nelayan Merah Putih.
"Jadi, ini full coverage. Dari sisi kesejahteraan masyarakat tersedia, dari sisi demand juga konkret dengan adanya subsidi pangan dan subsidi pajak yang ditanggung pemerintah. Semua aspek diperhatikan sebagai jawaban atas concern masyarakat," ujarnya.
Paket stimulus ini didukung kebijakan keuangan berupa pemindahan dana Rp200 triliun dari Bank Indonesia ke lima bank Himbara untuk memperkuat likuiditas. Dia juga menyampaikan, paket simulus sekaligus menciptakan channeling ke sektor riil.
"Percuma kalau kita membanjiri likuiditas, tetapi sektor riil belum bergeliat. Karena itu, pemerintah melakukan akselerasi ini untuk membuka ruang-ruang ekonomi," katanya.