Pangkas 145 Regulasi, Pemerintah Jamin Distribusi Pupuk Akan Lebih Cepat

JAKARTA - Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan, pemerintah resmi memangkas 145 regulasi yang dinilai memperlambat alur distribusi pupuk. Menurutnya, kebijakan ini merupakan langkah besar dalam mengatasi keterlambatan distribusi pupuk subsidi saat ini.

Zulhas, sapaan akrabnya, optimistis kebijakan ini dapat menyederhanakan prosedur administrasi pupuk subsidi yang sebelumnya dianggap berbelit-belit. Sehingga diharapkan petani dapat lebih mudah dan cepat memperoleh pupuk subsidi.

“Pemerintah berkomitmen mempermudah akses petani terhadap pupuk subsidi dengan memangkas aturan yang selama ini jadi penghambat. Kita ingin petani lebih cepat mendapatkan pupuk tanpa melalui prosedur yang berlapis,” ujarnya seusai memimpin Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Pupuk di kantor pusat Kementan, Jakarta, Selasa (12/11).

Dia menilai, industri pupuk tanah air merupakan industri dengan peraturan dan pengelolaan yang kompleks. Setidaknya, terdapat 41 Undang-undang, 23 peraturan pemerintah, serta 6 peraturan Presiden (Perpres) dan Instruksi Presiden (Inpres) yang mengatur tentang pupuk. 

Baca Juga: Mentan Minta Copot Distributor Pupuk, Dirut Pupuk Indonesia Buka Suara

Sementara untuk penyaluran ke petani pun, dibutuhkan persetujuan dari pemerintah daerah. Akibatnya, petani sering terlambat mendapatkan pupuk.

“Mulai sekarang, tidak ada lagi izin berlapis dari pemerintah daerah ataupun kementerian/Lembaga lain. Kementan langsung menetapkan alokasi setiap daerah ke PT Pupuk Indonesia berdasarkan data yang reliabel dan valid, dilanjutkan distribusi ke Gapoktan yang akan membagikan langsung ke petani binaan,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebutkan, kebijakan ini merupakan kabar baik bagi para petani. Penyederhanaan aturan ini adalah upaya nyata untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

“Ini adalah berkah bagi petani Indonesia. Dengan kebijakan ini, kita akan lebih fokus memenuhi kebutuhan pupuk petani secara tepat waktu. Arahan Presiden untuk menambah kuota pupuk subsidi dua kali lipat kini dapat dilaksanakan lebih efisien,” ujar Mentan Amran.

Menurutnya juga, selama ini alur distribusi pupuk kerap tertunda akibat persetujuan berjenjang dari pemerintah daerah, seperti bupati dan gubernur.

Baca Juga: Pemerintah Kucurkan Anggaran Rp901 T Untuk Subsidi dan Manfaat Pensiun

Amran mencontohkan, keputusan soal pupuk subsidi turun pada Januari, namun Surat Keputusan (SK) dari daerah baru selesai pada Juni. Kondisi ini jelas membuat distribusi pupuk dari industri ke petani amat lambat.

Karena itu, Mentan Amran berharap, kebijakan pemangkasan 145 regulasi pupuk dapat memberikan kepastian pada petani mengenai pasokan pupuk.

“Ke depan, begitu keputusan ditetapkan pada Januari, petani bisa langsung menerima pupuk tanpa perlu menunggu SK dari pemerintah daerah,” jelasnya.

Buku APBN Kita Kemenkeu mencatat, realisasi belanja subsidi nonenergi sampai dengan akhir September 2024 tercatat  mencapai Rp56,15 triliun. Capaian realisasi ini sudah sekitar 57,96% dari pagu atau naik 4,17% (yoy).

Spesifik, subsidi pupuk merupakan kontributor kedua terbesar dari belanja subsidi nonenergi dengan realisasi Rp19,50 triliun. Belanja subsidi pupuk sementara ini sudah mencapai 34,73% terhadap realisasi subsidi nonenergi. 

Realisasi subsidi pupuk meningkat 39,09% (yoy). Sampai dengan akhir September 2024, pemerintah melalui PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) telah menyalurkan pupuk bersubsidi sebanyak 5,05 juta ton, atau naik 8,14% (yoy).