c

Selamat

Sabtu, 13 April 2024

EKONOMI

08 Januari 2024

20:08 WIB

Pajak Hiburan Naik Jadi 40%, Mulai Berlaku Januari 2024

Bisnis hiburan seperti kelab malam, bar, spa, karaoke kini dikenai pajak hiburan minimal 40% dan maksimal 75%.

Penulis: Aurora K M Simanjuntak

Editor: Rheza Alfian

Pajak Hiburan Naik Jadi 40%, Mulai Berlaku Januari 2024
Pajak Hiburan Naik Jadi 40%, Mulai Berlaku Januari 2024
Suasana hiburan malam di Jakarta/Validnews/Agung Natanael

JAKARTA - Pemerintah resmi menaikkan pajak hiburan menjadi minimal 40% dan maksimal 75%. Adapun tarif tersebut resmi berlaku mulai Januari 2024.

Hal itu sesuai dengan ketentuan dalam UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Sebelumnya, UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), mengatur tarif pajak hiburan minimal 35% dan maksimal 75%.

"Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 4O% dan paling tinggi 75%," bunyi Pasal 58 ayat (2) UU HKPD, dipantau Senin (8/1).

Jadi, tarif pajak hiburan yang berlaku pada 2024 ini naik 10% dibandingkan sebelum ada UU HKPD. Pemerintah memberikan waktu sekitar 2 tahun kepada wajib pajak atau pemilik bisnis hiburan untuk menyesuaikan diri.

Baca Juga: Menkeu: UU HKPD-Digitalisasi Perbaiki Masalah Pajak Daerah

UU HKPD disahkan pada 5 Januari 2022 oleh Presiden RI. Berdasarkan Pasal 192, ketentuan dalam UU HKPD beserta aturan turunannya, berlaku paling lambat Januari 2024 alias dua tahun setelah UU HKPD disahkan.

"Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini ditetapkan paling lama 2 tahun sejak Undang-Undang ini mulai berlaku," bunyi Pasal 192 UU HKPD.

Pajak hiburan merupakan objek Pajak Barang dan/atau Jasa Tertentu (PBJT). Artinya, pajak atas penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu. Adapun pajak hiburan merupakan pajak yang dipungut oleh pemda.

Jenis Pajak Hiburan
Berdasarkan UU HKPD, ada 12 jenis objek pajak kesenian dan hiburan. Itu terdiri dari panti pijat dan pijat refleksi, diskotek, karaoke, kelab malam, bar, serta mandi uap atau spa.

Kemudian, tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu, seperti bioskop.

Pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana. Kontes kecantikan, binaraga, pameran, pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap. Pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor.

Lalu, permainan ketangkasan, olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran.

Juga, kesenian atau hiburan berupa rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang.

Namun UU HKPD mengatur ada 3 jenis kegiatan yang tidak digolongkan sebagai kesenian dan hiburan. Ada promosi budaya tradisional dan layanan masyarakat tanpa ada pungutan biaya, serta bentuk kesenian dan hiburan lainnya yang diatur Perda.

Tarif 40% Bikin Sektor Pariwisata Seret
Kenaikan tarif pajak hiburan menjadi minimal 40% ini ternyata membuat masyarakat terkejut. Salah satunya, pengacara kondang tanah air, Hotman Paris yang ikut menyoroti kenaikan pajak tersebut.

Hotman Paris yang notabene juga pemilik lini usaha hiburan menilai, kelangsungan industri pariwisata di Indonesia bisa terancam karena pemberlakuan tarif baru pajak hiburan sebesar 40%.

"What? 40% sampai 75% pajak?? What?? OMG. Kelangsungan industri pariwisata di Indonesia terancam," ungkapnya melalui Instagram resminya @hotmanparisofficial sambil memajang unggahan Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 59 UU HKPD.

Baca Juga: Dirjen Pajak: Kerja Sama DJP-Pemda Penting Untuk Tingkatkan Tax Ratio

Menurut pengacara kondang itu, pariwisata RI sangat terpuruk saat pandemi covid-19 2020 lalu. Namun sekarang belum membaik pula, khususnya di Bali, karena jumlah turis justru berkurang bukan bertambah banyak.

Saat liburan Desember lalu, Hotman melihat lebih banyak turis, terutama mancanegara, yang melancong ke Dubai dan Thailand. Salah satu penyebabnya, tiket pesawat ke Indonesia tergolong mahal.

"Apalagi untuk 2024, kalau benar UU pajak diberlakukan pajak daerah bisa sampai 40%-75%, pajak hiburan, bayangkan perusahaan mana yang mampu melaksanakan bisnis pariwisata kalau sudah begini," tutur Hotman melalui Instagramnya lagi.

Padahal, sambungnya, Thailand dan Dubai memberikan keringanan pajak. Dia menyebut pajak hiburan kedua negara itu dikurangi menjadi 5%. Menurutnya, itu menarik di mata pelancong, sehingga orang banyak yang memilih berlibur ke sana.

"Jadi tolong dipertimbangkan apakah UU yang akan mengenakan pajak daerah 40%-75% akan diberlakukan atau tidak. Hotman lagi pusing karena melihat turis sangat sedikit ke bali, bahkan turis lokal berkurang," tutup Hotman.



KOMENTAR

Silahkan login untuk memberikan komentarLoginatauDaftar