Outstanding Pembiayaan Fintech P2P Lending Capai Rp62,74 T Pada April

JAKARTA - Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Agusman menyampaikan, pertumbuhan outstanding pembiayaan pada industri fintech peer to peer (P2P) lending atau pinjaman online pada April 2024 mencapai Rp62,74 triliun.

Angka tersebut tercatat naik sebesar 24,16% secara tahunan (year on year/yoy) dari periode yang sama tahun sebelumnya, yang sebesar Rp50,53 triliun.  

Capaian pada April 2024 juga naik dibandingkan bulan sebelumnya, yaitu Maret 2024 yang sebesar Rp62,17 triliun, atau naik 21,85%.  

"Pada industri fintech peer to peer (P2P) lending, pertumbuhan outstanding pembiayaan di April 2024 terus melanjutkan peningkatan menjadi 24,16% yoy dengan nominal sebesar Rp62,74 triliun," kata Agusman dalam konferensi pers secara daring, Senin (10/6).

Baca Juga: Lender Amsyong, OJK Minta Fintech P2P Lending Genjot Asuransi Kredit

Sementara itu, Agusman menyebut, secara industri, TWP90 industri fintech P2P lending mengalami kenaikan menjadi 2,79% pada April 2024.

Kendati demikian, apabila dibandingkan TWP90 industri fintech P2P lending per Maret 2024 yang naik sebesar 2,94%, maka TW90 sudah lebih rendah.

"Tingkat risiko kredit macet secara agregat (TWP90) dalam kondisi terjaga di posisi 2,79% dari Maret 2024 sebesar 2,94%," ujarnya.

Di sisi lain, piutang pembiayaan kembali tumbuh sebesar 10,82% yoy pada April 2024 menjadi sebesar Rp486,35 triliun. Pertumbuhan didukung pembiayaan investasi yang meningkat sebesar 10,72% yoy.

Kemudian, profil risiko Perusahaan Pembiayaan (PP) terjaga dengan rasio Non Performing Financing (NPF) gross tercatat sebesar 2,82% dan NPF net sebesar 0,89%.

"Gearing ratio PP naik menjadi sebesar 2,32 kali, jauh di bawah batas maksimum 10 kali," imbuh Agusman.

Pertumbuhan pembiayaan modal ventura di April 2024 terkontraksi sebesar 12,61% yoy, dengan nilai pembiayaan tercatat sebesar Rp16,32 triliun.

Belum Penuhi Ekuitas Minimum
Masih dalam kesempatan yang sama, Agusman menuturkan, dalam rangka penegakan ketentuan di sektor PVML, OJK melakukan beberapa hal.

Terkait kewajiban pemenuhan ekuitas minimum, pada posisi bulan April 2024, terdapat lima PP dari 147 PP yang belum memenuhi ketentuan kewajiban ekuitas minimum sebesar Rp100 miliar.

Sementara itu, saat ini terdapat tiga dari 100 Penyelenggara P2P Lending yang belum memenuhi kewajiban ekuitas minimal Rp2,5 miliar.

OJK terus mendorong progres action plan upaya pemenuhan kewajiban ekuitas minimum, berupa injeksi modal dari pemegang saham, maupun dari strategic investor lokal/asing yang kredibel, termasuk pengembalian izin usaha.

Baca Juga: OJK: Sektor Jasa Keuangan RI Terjaga Di Tengah Gejolak Geopolitik

Lalu, pada Mei 2024, OJK telah mengenakan sanksi administratif kepada 10 Perusahaan Pembiayaan, 10 Perusahaan Modal Ventura, dan 13 Penyelenggara P2P Lending atas pelanggaran yang dilakukan terhadap Peraturan OJK (POJK) yang berlaku, maupun hasil pengawasan dan/atau tindak lanjut pemeriksaan.  

Pengenaan sanksi administratif terdiri dari tiga sanksi denda dan 48 sanksi peringatan tertulis. OJK berharap upaya penegakkan kepatuhan dan pengenaan sanksi tersebut dapat mendorong pelaku industri sektor PVML untuk meningkatkan aspek tata kelola yang baik, prinsip kehati-hatian dan pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku, sehingga pada akhirnya dapat berkinerja lebih baik dan berkontribusi secara optimal.