Ombudsman Sebut Banyak Penggilingan Beras Tutup Imbas Stok Menipis

JAKARTA - Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika menyatakan saat ini pasokan beras mulai menipis, salah satunya di sejumlah kecamatan di Karawang, Jawa Barat yang menjadi produsen beras di pulau Jawa.

Bahkan dari hasil penelusuran di Karawang saja, Yeka menemukan sejumlah penggilingan gabah terpaksa menutup pabrik mereka karena terganjal kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras.

Yeka mengungkap, dari sekitar 23 penggilingan padi kecil atau rakyat di Kecamatan Tempuran Karawang, sebanyak 10 pabrik penggilingan sudah tutup.

"Yang mencolok di penggilingan, kami ngubek-ngubek di sebuah kecamatan, namanya itu di sekitar Kecamatan Tempuran ketemulah beberapa penggilingan padi. Dari 23 penggilingan, 10 sudah tutup sekarang. Penyebab tutupnya, selain karena persaingan juga karena kondisi yang sekarang terjadi, ada ketakutan," ujar Yeka dalam Konferensi Pers "Mengurai Masalah Layanan Publik dalam Pusaran Polemik Beras Oplosan" di Kantor Ombudsman, Jakarta, Jumat (8/8).

Baca Juga: Konsumen Pindah Beli Beras Ke Pasar Tradisional, Mentan Amran: Sangat Bagus

Dari seluruh penggilingan yang Ombudsman kunjungi tersebut, Yeka menyebut stok seluruh penggilingan hanya sekitar 5% hingga 10% dari kapasitas penyimpanan mereka. Artinya, jika secara umum pabrik-pabrik penggilingan mampu menyimpan stok hingga 100 ton, maka saat ini mereka hanya bisa menyimpan sekitar 5 ton saja.

"Jadi stok di penggilingan ini menipis," tambah Yeka.

Penipisan stok beras di penggilingan tersebut bisa terjadi lantaran, para pelaku usaha penggilingan mengaku ketakutan dalam menjalankan usaha penggilingan beras. Ketakutan tersebut mendorong mereka tidak berani mengambil langkah untuk menggiling, karena berada di posisi yang serba salah.

Para pelaku usaha penggilingan tersebut memiliki stok beras dengan kondisi yang cenderung menguning. Beras dengan kondisi tersebut seharusnya memerlukan pengolahan lebih lanjut, dan tentu akan meningkatkan harga jual beras. Namun di saat yang sama, para pelaku usaha penggilingan tak berani mengambil langkah tersebut karena bisa mendorong kenaikan harga beras di atas HET yang telah ditentukan pemerintah.

"Saya cek ke pedagang-pedagang beras, di situ harga paling murah itu Rp12.000/kg. Itu pun penampakannya udah nggak ada putih-putihnya, kuning itu beras. Saya tanya itu buat apa, katanya buat melayani yang khusus jualan nasi goreng. Sisanya untuk buat rumah tangga, itu sudah di atas HET," tutur Yeka.

Kelangkaan stok di penggilingan, menurut Yeka, juga diamini oleh perusahaan penggilingan padi skala besar yang ia temui. Mereka mengaku saat ini hanya memiliki stok sekitar 2 ribu ton atau 7,5% dari stok rata-rata umumnya yang mencapai 30 ribu ton/hari. Ada juga penggilingan besar yang hanya memiliki stok beras 200 ton/hari dari pasokan rata-rata harian saat normal sekitar 5 ribu ton/hari.

Baca Juga: Bapanas: Kebijakan Beras Baru Terapkan Periode Transisi Dan Zonasi Harga

Melihat kondisi tersebut, Yeka menegaskan bahwa kondisi beras nasional saat ini tengah genting, dan pemerintah diminta untuk segera membenahi.

"Kalau menurut saya, pemerintah harus betul-betul memitigasi terkait persoalan ini, dan waktunya tidak banyak. Saya sendiri melihat ini sudah genting, sudah perlunya shortcut untuk mengatasi kelangkaan beras," tandas Yeka.

Sebagai informasi, data Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat, realisasi distribusi beras SPHP per 5 Agustus 2025 sudah mencapai total 192,4 ribu ton atau 12,8% dari target 1,5 juta ton. Kemudian untuk realisasi bantuan pangan beras, per 6 Agustus 2025 telah tersalurkan beras sebanyak 300,3 ribu ton atau 82,15% dari total target 365,5 ribu ton.