OJK Targetkan Aturan Pembiayaan UMKM Terbit Agustus 2025

JAKARTA - Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae menargetkan Peraturan OJK (POJK) tentang Akses Pembiayaan UMKM bisa terbit paling lambat pada Agustus 2025 mendatang.

“Rancangan POJK (RPOJK) UMKM kami harapkan dapat terbit dalam waktu yang dekat, atau mungkin paling lambat bulan Agustus tahun ini,” kata Dian dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RKDB) Juni 2025 di Jakarta, Selasa (8/7).

OJK berharap POJK UMKM nantinya memberikan kemudahan akses pembiayaan kepada UMKM dalam seluruh tahapan pembiayaan yang dilakukan oleh bank dan lembaga keuangan non-bank (LKNB).

Sebelumnya, OJK juga telah mengungkapkan beberapa aspek kemudahan akses pembiayaan UMKM, antara lain dilakukan melalui penetapan kebijakan khusus, penyusunan skema pembiayaan menyesuaikan karakteristik bisnis UMKM, maupun percepatan proses bisnis dalam penyaluran pembiayaan UMKM.

Baca Juga: BI: Menyedihkan, Kredit UMKM Maret 2025 Hanya Tumbuh 1,95%

Secara year to date (ytd), hingga Mei 2025, penyaluran kredit UMKM masih mengalami kontraksi. Pada periode tersebut, kredit UMKM hanya tumbuh sebesar 2,17% (yoy), di tengah upaya perbankan yang berfokus pada pemulihan kualitas kredit UMKM.

Pertumbuhan ini jauh lebih rendah dibandingkan kredit perbankan secara keseluruhan. Hingga Mei 2025, kredit perbankan secara keseluruhan tercatat tumbuh 8,43% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp7.997,63 triliun.

Meski begitu, kata Dian, OJK melihat masih ada optimisme kredit UMKM akan mengalami pertumbuhan positif pada akhir tahun ini. Sejalan dengan hal tersebut, industri perbankan juga optimis dengan pertumbuhan kredit UMKM.

Berdasarkan rencana bisnis bank (RBB), proyeksi pertumbuhan kredit UMKM akan kembali meningkat hingga akhir tahun 2025. Namun, Dian tidak menjabarkan proyeksi pertumbuhan kredit UMKM hingga akhir tahun.

Baca Juga: Wamen UMKM: 69,5% UMKM Belum Mampu Akses Kredit Perbankan

Dian menjelaskan, Rancangan POJK tentang Akses Pembiayaan UMKM telah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Selain itu, lanjutnya, rancangan peraturan ini juga telah disosialisasikan kepada kementerian dan lembaga, Bank Indonesia (BI), pimpinan lembaga jasa keuangan dan asosiasi lembaga jasa keuangan.

“RPOJK UMKM secara umum itu telah selesai disusun dan dalam tahap finalisasi melalui harmonisasi dengan Kementerian Hukum sebelum dilakukan pengundangan,” pungkasnya.