OJK: Simpanan Pelajar Sudah Capai Rp32 Triliun, Ini Manfaatnya Ke Ekonomi

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat nilai Simpanan Pelajar (SimPel) hingga kini telah mencapai Rp32 triliun. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menjelaskan, Simpanan Pelajar sendiri merupakan tabungan yang diberikan kepada anak-anak usia sekolah.

"Simpanan Pelajar, yaitu tabungan yang diberikan kepada anak-anak usia sekolah, itu saat ini seperti tidak bisa dipercaya, sudah mencapai nilainya Rp32 triliun lebih," kata Mahendra dalam kegiatan LIKE IT yang mengusung tema 'Generasi Muda Cerdas Keuangan, Menuju Indonesia Emas', Jakarta, Kamis (14/8).

Baca Juga: OJK: 80% Pelajar Indonesia Sudah Punya Rekening Bank

Mahendra menyampaikan, nilai Simpanan Pelajar (SimPel) yang sebanyak Rp32 triliun itu berhasil dikumpulkan dari hampir 59 juta anak sekolah.

"Rp32 triliun tadi itu memang bisa dikumpul karena sudah terdapat hampir 59 juta pemilik tabungan atau simpanan pelajar. Jadi, 59 juta anak-anak Indonesia yang sudah memiliki tabungan, dan tentu termasuk adik-adik di sini," imbuhnya.

Selain dipakai untuk kebutuhan, tuturnya, uang yang disisihkan juga diperlukan untuk membangun bangsa dan kegiatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 

Begitu pula untuk menciptakan lapangan kerja, memberikan pinjaman bagi pertumbuhan ekonomi, peningkatan dari usaha menengah kecil dan mikro, serta lainnya.

"Jadi apa yang adik-adik sumbangkan dalam bentuk tabungan itu pun, kemudian pada gilirannya memberikan nilai tambah dan sumbangsih yang besar kepada bangsa ini," ungkapnya.

Baca Juga: OJK Ajak Pelajar Paham dan Pelajari Produk Keuangan Sedari Dini

Info saja, SimPel menjadi salah satu program unggulan dari OJK, untuk memperluas akses keuangan bagi generasi muda. 

Produk ini dapat digunakan oleh siswa pada tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA), supaya mereka terbiasa dalam mengelola keuangan dengan baik.

Sekadar informasi, LIKE IT merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh OJK bersama Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).