Menteri ESDM Beberkan Jurus Capai Target Lifting Minyak

JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku target lifting tahun ini tercapai, setelah beberapa tahun sebelumnya jeblok.

Pada 2024, misalnya, realisasi lifting minyak hanya di angka 580 ribu barel per hari (BOPD). Padahal APBN saat itu membidik lifting minyak bisa tembus 660 ribu BOPD, sementara target dalam Work Program and Budget (WP&B) yang disusun kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) ialah 635 ribu BOPD.

Lalu tahun ini, pemerintah menargetkan lifting minyak bisa tembus 605 ribu BOPD. Meski anjlok cukup dalam dari target tahun sebelumnya, angka itu cenderung realistis untuk dicapai.

Bahlil mengklaim, saat ini realisasi lifting minyak sudah mencapai target APBN TA 2025, yakni 605 ribu BOPD. Capaian tersebut menurutnya jadi buah dari kerja keras pemerintah bersama KKKS.

Baca Juga: Penuhi Target Lifting Minyak Sejuta Barel, Bos Pertamina Siap Masifkan Eksplorasi

"Kami sangat butuh bantuan bapak-ibu semua dan hari ini lifting kita sudah mencapai kurang lebih 605 ribu BOPD, sudah mencapai target APBN 2025," ungkapnya dalam acara Penghargaan Subroto 2025 di Jakarta, Jumat (24/10) malam.

Bahlil mengakui, ahli minyak saja belum tentu bisa memimpin Kementerian ESDM untuk memenuhi harapan APBN terkait lifting minyak nasional setiap tahunnnya.

Menurut dia, pemerintah harus memberi tekanan kepada KKKS supaya mau bekerja sama dan bekerja keras menyedot minyak-minyak yang ada di perut bumi Nusantara.

"Jadi Menteri ESDM ini tidak cukup saja dengan ahli minyak, harus ahli tekan-tekan juga," guraunya di hadapan Eks-Menteri ESDM Arcandra Tahar dan Jero Wacik.

Tanpa adanya tekanan dari pemerintah, Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) itu menilai KKKS tidak akan serius untuk menyedot minyak guna memenuhi target lifting yang termaktub dalam APBN.

"KKKS ini kalau tidak kita dorong betul, main barang ini, mutar sana, mutar sini. Tapi, itu tidak salah, itu memang pengusaha membutuhkan cara yang mencari risiko seminimal mungkin," paparnya.

Baca Juga: Lampaui Target, Bahlil: Lifting Minyak September Tembus 619 Ribu BOPD

Tapi di lain sisi, pemerintah juga harus mau memenuhi kebutuhan KKKS supaya mereka bisa serius memproduksi minyak di masing-masing wilayah kerja (WK) kelolaan. Artinya, negara disebut Bahlil harus cepat tanggap memenuhi kebutuhan KKKS, baik terkait insentif, maupun soal regulasi pendukung.

Butuh waktu satu tahun bagi Bahlil untuk mencocokkan keinginan pemerintah dengan kebutuhan KKKS dalam kegiatan operasi mereka. Secara mendasar, menurut dia harus ada irama yang pas pada kerja sama pemerintah dengan KKKS.

"Satu tahun saya belajar menjaga suasana kebatinan, menjaga irama, dan belajar memperbaiki regulasi. Alhamdulillah, sekarang kita sudah mampu melakukan berbagai perubahan, termasuk isu gross split atau cost recovery itu kita membuat pilihan yang tidak ada masalah," tegas Menteri Bahlil.