Menteri ESDM Bahlil Dapat Mandat Pimpin Satgas Hilirisasi

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan, dirinya mendapat amanat dari Presiden Prabowo Subianto untuk memimpi Satuan Tugas (Satgas) Hilirisasi.

"Kemarin saat rapat, Presiden memutuskan untuk membentuk satgas dan secara kebetulan yang ditunjuk sebagai Ketua Satgas Hilirisasi adalah Menteri ESDM," kata Bahlil dalam kegiatan Indonesia Mining Summit 2024 di Jakarta, Rabu (4/12).

Pembentukan satgas itu, jelas Menteri Bahlil, dilakukan untuk mengintegrasikan proses hilirisasi. Selain itu, satgas juga diharapkan bisa mempercepat proses berbagai perizinan yang selama ini memakan waktu.

Lewat Satgas Hilirisasi juga, pemerintah berupaya untuk membuat proses hilirisasi menjadi sefleksibel mungkin tanpa harus menabrak aturan dan regulasi yang ada.

"Jadi, ini kita akan melakukan gerakan-gerakan tambahan yang di luar kelaziman. Kalau tunggu AMDAL satu tahun, kalau tunggu RKAB dua tahun, kalau tunggu Minerba One Data Indonesia (MODI) berkelahi terus, sampai ayam tumbuh gigi pun akan susah kita menyelesaikan penciptaan nilai tambah (sumber daya alam) secara baik di Indonesia," jabarnya.

Baca Juga: Pemerintah Segera Luncurkan Roadmap Hilirisasi 28 Komoditas Unggulan

BPemerintah sendiri, dijelaskannya sudah punya roadmap hilirisasi. Rencana investasi untuk menghilirkan 28 komoditas pun telah dipetakan sejak Bahlil menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM.

Tak tanggung-tanggung, kebutuhan investasi untuk hilirisasi 28 komoditas itu mecapai sekitar US$618 miliar di semua sektor, mulai dari kehutanan, pertanian, perikanan, mineral dan batu bara, hingga minyak dan gas bumi.

"Tapi memang dari total investasi US$618 miliar, 91% itu ada di ESDM," jelas Menteri Bahlil.

Lebih lanjut, Menteri Bahlil menambahkan, Satgas Hilirisasi itu menjadi bentuk keseriusan Kepala Negara terhadap penciptaan nilai tambah atas komoditas strategis di Indonesia.

Peresmian Satgas Hilirisasi, terangnya, bakal dilakukan dalam waktu dekat. Nantinya, satgas itu bakal diatur dalam beleid Keputusan Presiden (Keppres) yang diteken oleh Prabowo Subianto.

Baca Juga: Hingga 2040, RI Butuh Rp9.800 Triliun Untuk Hilirisasi

Sebagai gambaran awal, Satgas Hilirisai akan melibatkan sejumlah kementerian teknis seperti Menteri Investasi, Menteri Kehutanan, Menteri Perikanan (KKP), kemudian Menteri Pertanian, dan Menteri Perindustrian.

"Lebih cepat lebih baik ya (diresmikan)... Jadi, semuanya akan gabung di situ dalam rangka melakukan kerjanya biar cepat. Kalau sendiri-sendiri itu nanti izin-izin dan segala macam akan lama," ucapnya.

Eks-Ketua Umum HIPMI itu menggarisbawahi, pembentukan Satgas Hilirisasi jadi kelanjutan dari program hilirisasi yang sudah dicanangkan oleh Presiden RI Ke-7 Joko Widodo pada masa pemerintahannya.

Menurutnya, kelembagaan dan tata kelola hilirisasi jadi upaya pemerintah anyar untuk menyempurnakan apa yang sudah dibangun oleh Joko Widodo. Salah satunya, dengan membentuk Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

"Kelembagaannya ada Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Tata kelolanya dibuat satgas agar terpadu kerjanya, tidak lagi ego-ego sektoral, itu arahan Presiden Prabowo," ucapnya.