Menkop Ferry Ungkap Peran Koperasi Dalam Atasi Krisis Perumahan

JAKARTA - Menteri Koperasi (Menkop), Ferry Juliantono mengatakan Koperasi Jasa Jaringan Perumahan Rakyat (JAPRA) menilai bisa berperan ikut mengatasi permasalahan hunian di daerah perkotaan padat penduduk, khususnya di Kota Jakarta.

Menurut dia, kehadiran Koperasi Perumahan Rakyat bisa mendukung Program Strategis Nasional (PSN) penyediaan 3 juta rumah.

“Saat ini telah difasilitasi 22 koperasi perumahan melalui pembiayaan dari berbagai pihak termasuk model perumahan gotong royong di Yogyakarta, Jakarta, Pemalang, dan Gorontalo,” kata Ferry melalui keterangan tertulisnya pada Selasa (7/10).

Ferry menjelaskan hak atas hunian layak merupakan bagian penting dari keadilan sosial yang harus dirasakan oleh seluruh warga, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan.

Namun, diakui pemerintah tidak bisa menyelesaikan permasalahan hunian tanpa kerja sama dengan berbagai pihak. Untuk itu, Kementerian Koperasi siap bersinergi dengan Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK), Urban Poor Consortium (UPC), dan berbagai gerakan rakyat lainnya untuk mewujudkan hak dasar MBR, terutama terkait hunian, pangan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi.

Baca Juga: Koperasi Bisa Jadi Solusi Atasi Backlog Perumahan di Indonesia

Koperasi, lanjutnya, menjadi instrumen utama pemerintah dalam memperkuat ketahanan ekonomi dan sosial masyarakat.

“Solusi krisis perkotaan tidak dapat dilakukan pemerintah sendirian. Dibutuhkan kolaborasi antara masyarakat sipil, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan dunia usaha,” imbuhnya.

Ke depan, Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) selaku mitra Kementerian Koperasi (Kemenkop) akan hadir mendampingi Koperasi JAPRA dalam mengembangkan dan merealisasikan program-program strategis Pemerintah.

“Terutama kolaborasi bersama Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih di daerah tersebut,” jelas dia.

Peran Koperasi Dalam Rantai Pasok Perumahan
Sebelumnya, dilansir dari Antara, Ferry Juliantono ketika menjabat Wakil Menteri Koperasi mendorong berbagai komunitas baik di pedesaan maupun perkotaan, membangun perumahan berbasis koperasi.

Menurut dia, komunitas di desa dan kota merupakan basis anggota koperasi yang potensial. Langkah tersebut sebagai terobosan untuk mempercepat target pemerintah dalam penyediaan hunian bagi masyarakat.

Melalui pendekatan koperasi, masyarakat dapat mengelola seluruh proses pembangunan perumahan, mulai dari pengadaan tanah, pembangunan rumah, hingga pengelolaan perumahan itu sendiri.

Kata dia, koperasi perumahan tidak hanya berfungsi sebagai pengembang, tapi berperan penting dalam rantai pasok perumahan, yakni pengelolaan bahan baku, penyediaan tenaga kerja lokal, hingga menghadirkan skema pembiayaan berbasis gotong royong.

Baca Juga: Kemenkeu-BI: Burden Sharing Perumahan Rakyat dan Koperasi Desa Hati-Hati

Sebagai contoh, Ferry menyebut rumah flat di Menteng, Jakarta Pusat, yang dibangun atas inisiatif warga berbasis koperasi.

Dalam kasus ini, koperasi bertindak sebagai pemegang sertifikat hak guna bangunan (HGB) atas bangunan, sementara biaya pembangunan disepakati secara transparan dan kolektif oleh anggota koperasi melalui mekanisme simpanan wajib.

"Ini menjadi salah satu alternatif solusi di tengah harga tanah dan hunian yang semakin tinggi," kata Ferry.

Terkait regulasi, kata Ferry, akan melakukan peninjauan ulang dan mengoperasionalkannya melalui sinergi dan kolaborasi dengan Kementerian Perumahan dan Permukiman.

Oleh karena itu, ia mengajak seluruh lapisan masyarakat, pegiat koperasi, komunitas, dan pemerintah daerah untuk memperkuat peran koperasi perumahan sebagai pilar pembangunan berbasis rakyat.