Koperasi Bisa Jadi Solusi Atasi Backlog Perumahan di Indonesia

JAKARTA - Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES) Suroto menilai koperasi bisa menjadi solusi atasi backlog perumahan di Indonesia. Dia mencontohkan, sejak tahun 1960-an, dalam pembangunan perumahan murah di berbagai negara maju seperti Amerika Serikat dan Kanada, pemerintah selalu memprioritaskan koperasi.

"Hingga kini, jaringan koperasi perumahan (housing cooperative) negara-negara itu berkembang pesat. Koperasi-koperasi perumahan seperti itu merupakan jaringan pengembang perumahan bersifat nirlaba karena dikelola dari dan oleh warga sendiri," terang dia dalam pernyataan tertulis, Senin (28/10).

Suroto yang juga CEO Induk Koperasi Usaha Rakyat (INKUR Federation) ini mengatakan, masalah serius backlog telah menjadi ancaman serius bagi generasi mendatang.

Apalagi Indonesia telah mendekati angka puncak bonus demografi, di mana 70% struktur penduduk akan diisi anak muda pada tahun 2030. Menurut data Survei Sosial Ekonomi (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS) 2023, angka backlog perumahan sebesar 9,9 juta unit di 2023.

Baca Juga: SMF Ungkap 2 Tantangan Utama Program 3 Juta Perumahan Prabowo-Gibran  

Dia menilai hal ini akan membuat generasi muda banyak yang terancam menjadi tuna wisma. Ketersediaan rumah layak huni, sehat, dan murah merupakan kebutuhan yang mendesak dan sekaligus menjadi bagian penting dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

Untuk itu, mencontoh pada dua negara maju di atas, menurutnya koperasi perumahan bisa menjadi solusi mengatasi backlog karena memberikan manfaat bagi kesejahteraan anggotanya dan turut menjaga kelestarian lingkungan.

"Kontribusi jaringan koperasi perumahan di kedua negara itu tidak hanya menciptakan hunian yang sehat dan layak, namun juga berkontribusi pada pembangunan infrastruktur di sekitarnya dan turut menyumbang bagi proyek-proyek kemanusiaan internasional," ucap dia.

Suroto menjelaskan, pada awalnya koperasi tersebut disokong penuh anggaran pemerintah. Pada akhirnya, setelah mereka mampu membangun dan mengembangkan perumahan baru secara mandiri dan berarti turut meringankan beban pemerintah.

"Pemerintah membantu dalam berbagai skema bantuan dana, kredit dengan bunga rendah dan jangka panjang, garansi, penggunaan hak pakai tanah dengan harga relatif rendah, dan sebagainya," terang Suroto.

Selain itu koperasi yang bergerak dalam pembangunan berbagai apartemen juga hidup berdampingan secara sosial, bahkan dalam berbagai kegiatan koperasi lainnya seperti koperasi konsumen, koperasi asuransi, koperasi pemakaman, dan sebagainya.

"Mereka menggelar pertemuan secara berkala untuk membahas kebijakan-kebijakan manajemen apartemen yang bersifat at cost," ujar dia.

Baca Juga: Kadin: Koperasi Bisa Jadi Solusi Penyediaan Hunian ASN di IKN

Di Indonesia sendiri, Suroto menyebut memang ada beberapa koperasi di kalangan masyarakat, terutama koperasi pegawai atau karyawan, yang turut menyediakan kebutuhan perumahan bagi anggotanya dalam bentuk kredit untuk membangun atau membeli rumah.

Namun, dia menilai usaha-usaha itu belum banyak yang berhasil karena tidak diintegrasikan sebagai kebijakan dan program nasional dalam rangka membangun perumahan murah dan layak huni. Apalagi untuk menjangkau kebutuhan masyarakat yang berpendapatan tidak tetap dan kurang beruntung secara ekonomi.

Padahal, menurut dia, pembangunan perumahan melalui jalur koperasi sangatlah penting, karena sifat koperasi yang nirlaba, lebih mengedepankan kesejahteraan anggota, dan cara kerja gotong royong yang dapat mendorong terwujudnya konsep hunian yang lebih manusiawi.

"Sifat demokratis organisasi koperasi sebenarnya juga konkret untuk mengawal keberlanjutan tujuan-tujuan sosial dari hunian karena kendalinya ada di tangan para anggotanya," tandasnya.