06 Mei 2025
10:03 WIB
Menko Airlangga Beberkan Strategi Genjot Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II/2025
Kebijakan yang berfokus pada peningkatan daya beli dan akselerasi belanja pemerintah disebut sebagai strategi pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi di Kuartal II/2025.
Penulis: Siti Nur Arifa
Editor: Fin Harini
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberi sambutan saat peluncuran Trade Expo Indonesia (TEI) ke-40 di Jakarta, Kamis (20/2/2025). AntaraFoto/Fakhri Hermansyah
JAKARTA - Menyikapi pertumbuhan ekonomi Indonesia di Kuartal I/2025 yang merosot menjadi 4,87%, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan pihaknya telah menyiapkan sejumlah strategi guna mendorong pertumbuhan ekonomi di Kuartal II/2025.
Pada saat bersamaan, IMF juga telah memproyeksikan adanya risiko perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia pada 2025 menjadi sebesar 2,8%, diikuti pelemahan angka PMI di Indonesia dan di berbagai negara.
"Mewaspadai kondisi tersebut, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi pada Triwulan II-2025 Pemerintah akan mengeluarkan kebijakan yang berfokus pada peningkatan daya beli, stimulus ekonomi, dorongan investasi, dan akselerasi belanja pemerintah," ujar Menko Airlangga, di Jakarta, Senin (5/5).
Selain itu guna menjaga daya beli, pemerintah disebut akan menyalurkan bantuan sosial (bansos) PKH & Kartu Sembako pada Mei-Juni serta pencairan Gaji ke-13 ASN, yang diharapkan memberi stimulus bagi perekonomian nasional, terutama dalam mendorong konsumsi rumah tangga.
Baca Juga: Ekonomi Tumbuh 4,87% Di Bawah Prediksi, BPS: Tetap Terjaga Dan Tumbuh Positif
Sebagai catatan, dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga menjadi pendorong utama dengan pertumbuhan 4,89% dan kontribusi 54,5% terhadap PDB di kuartal I/2025.
Lebih lanjut, Airlangga juga menyebut pemerintah akan memberikan insentif fiskal di sektor properti, otomotif, dan padat karya, serta menjaga stabilitas harga pangan.
Dalam hal mendorong investasi, pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Perluasan Lapangan Kerja, menyederhanakan perizinan melalui Inpres Deregulasi, Penyelesaian Revisi Perpres BUPM (Bidang Usaha Penanaman Modal), dan mengimplementasikan Kredit Investasi untuk Industri Padat Karya, optimalisasi Capex (capital expenditure) BUMN, dan optimalisasi penyaluran KUR (Kredit Usaha Rakyat).
"Kami berkomitmen terus memperbaiki iklim investasi melalui deregulasi dan penyederhanaan perizinan. Implementasi Kredit Investasi untuk industri padat karya juga kami dorong untuk menciptakan lapangan kerja baru," jelas Menko Airlangga.
Ekonomi RI Masih Solid
Sebelumnya, Menko Airlangga menegaskan perekonomian Indonesia yang tumbuh 4,87% di kuartal I/2025 masih ada dalam kondisi ketahanan yang solid.
"Pencapaian pertumbuhan 4,87% menunjukkan fundamental ekonomi Indonesia yang kuat. Meskipun menghadapi tantangan eksternal seperti fragmentasi geoekonomi dan kebijakan proteksionisme yang meningkat, ekonomi kita tetap tumbuh solid," tegasnya.
Dirinya juga membandingkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terbilang tinggi, jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi negara tetangga ASEAN seperti Singapura (3,8%), Malaysia (4,4%), dan negara maju G20 seperti Amerika Serikat (2,0%) dan Uni Eropa (1,2%).
Baca Juga: Relevansi Pertumbuhan Ekonomi Di Tengah Efisensi Anggaran
Dalam hal menjaga perekonomian Indonesia di tengah ketidakpastian kondisi global, Menko Airlangga menyebut pemerintah terus melakukan mitigasi risiko terkait kebijakan Trump 2.0 dan perluasan pasar ekspor melalui negosiasi tarif dengan Amerika Serikat, serta penyelesaian kerja sama EU-CEPA.
"Bergabungnya Indonesia dengan BRICS serta aksesi ke OECD menunjukkan komitmen kita untuk memperkuat posisi di kancah ekonomi global," pungkasnya.
Terkait progres bergabungnya Indonesia dengan OECD, pemerintah baru saja menerima kunjungan perwakilan Sekretariat OECD di Jakarta pada 5-7 Mei 2025.
Saat ini, proses penyusunan IM telah memasuki tahap final asesmen mandiri atau Initial Memorandum (IM). Diikuti target pemerintah yang akan melakukan submisi di awal Juni 2025, berbarengan dengan Pertemuan Dewan Menteri OECD di Paris, Prancis.