Menkeu Sri: Presiden Prabowo Minta APBN Digunakan Maksimal Buat Rakyat

JAKARTA - Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Presiden RI Prabowo Subianto meminta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) digunakan maksimal untuk kemanfaatan rakyat.

“Presiden Prabowo menekankan teliti dan tepat menggunakan APBN untuk manfaat rakyat,” kata Sri mengutip dari akun resminya @smindrawati, Jakarta, Kamis (24/10).

Selain itu, lanjut dia, presiden juga memberikan arahan agar APBN digunakan untuk fokus memberantas kemiskinan, korupsi, dan inefisiensi birokrasi. Menurutnya, kerja sama tim dalam kabinet serta penyederhanaan birokrasi dan regulasi juga menjadi arahan penting yang disampaikan Prabowo. 

Adapun, bendahara negara mengatakan, arahan itu diberikan saat Sidang Kabinet Paripurna pertama Kabinet Merah Putih. Sri menjelaskan, Kabinet Merah Putih merupakan nama yang yang dipilih sebagai simbol semangat persatuan, kebangsaan dan kebersamaan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran.

Masih dalam kesempatan sama, Presiden juga memberikan arahan untuk konsisten dengan semangat dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD). 

Yaitu menjaga kemerdekaan dan keutuhan bangsa, melindungi segenap bangsa dan tanah tumpah darah, menciptakan kesejahteraan sosial dan keadilan, serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi.

Terkait kebijakan pemerintahan era Prabowo, Sri merinci, terdapat sejumlah program sebagai prioritas utama. Mencakup ketahanan dan swasembada pangan dan energi, pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi ibu hamil dan anak, hilirisasi 26 komoditas, peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta menjaga pertahanan dari ancaman judi online, penyelundupan, narkoba, dan kegiatan ilegal serta kebocoran.

Baca Juga: Menkeu: Pendapatan Negara Membaik, Agustus APBN Defisit Rp153,7 T

Perencanaan dan penganggaran serta kebijakan dan aturan pun harus dilakukan dengan teliti dan tepat sesuai prioritas dan fokus pembangunan. 

"Dengan demikian, dapat menciptakan ketahanan dan ketangguhan ekonomi, sosial, politik, hukum, dan pertahanan nasional," jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta semua jajarannya untuk menelusuri dan mempelajari alokasi APBN dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Arahan ini langsung diberikan kepada Menkeu, Menteri Koordinator, dan semua jajaran menteri.

Prabowo juga meminta detail banyak kegiatan seremonial, seminar, sarasehan, konferensi, serta perjalanan luar negeri. Semua agenda ini diharapkan juga untuk segera dikurangi.

"Kita harus memberi contoh, fokus kita adalah pembangunan ekonomi kesejahteraan rakyat ke dalam. Jangan mengada-ada, studi banding belajar Pramuka ke negara lain ya. Saya minta efisien," tegas Prabowo, Rabu (23/10).

Kabinet Bisa Dirombak
Secara terpisah, Ekonom Senior INDEF Aviliani meragukan target pertumbuhan ekonomi yang dipatok pemerintahan baru sebesar 8% akan tercapai. Pasalnya, target pertumbuhan ekonomi 8% terlalu tinggi. Di sisi lain, target pertumbuhan ekonomi sebesar 6-7% dinilainya lebih masuk akal.

"Kalau ingin tumbuh (pertumbuhan ekonomi) 6-7% lah ya. Kalau (target pertumbuhan ekonomi) 8% itu ketinggian," tegas Aviliani, Selasa (22/10).

Dalam kesempatan yang sama, Ekonom Senior INDEF Didin S. Damanhuri menegaskan, harus ada koreksi terhadap platform pemerintahan pada 10 tahun terakhir yang banyak merugikan masyarakat bawah. 

"Jika kabinet gemuk ini adalah ingin mewujudkan berbagai strategi program Astacita dan lain-lain, maka dari segi manajemen spend of control-nya menjadi tidak efisien dengan kabinet yang terlalu besar," ungkap Didin.

Baca Juga: DPR Sahkan RUU APBN 2025 Menjadi Undang-Undang

Maka dari itu, dia memproyeksikan dalam waktu maksimal satu tahun dari sekarang, Presiden RI Prabowo akan menilai kinerja dari para menteri, wakil menteri, kepala badan, Dirjen, hingga bupati dan walikota.

Prabowo akan menilai apakah mereka yang telah diberi amanat bisa menerjemahkan visi-misi prabowo dalam KPI masing-masing. Bahkan, dia memperkirakan, kabinet baru ini bisa direvisi ke depannya jika tidak mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% yang telah dipatok.

"Bisa jadi, kabinet akan direvisi ke depan jika diperkirakan tidak akan mencapai target 8% pertumbuhan ekonomi," ujarnya.

Sementara dari segi pembiayaan, dengan kondisi saat ini, maka kemampuan APBN untuk mewujudkan berbagai patokan ideal Prabowo menjadi sangat terbatas. Terlebih, utang pemerintah telah mencapai Rp8.000 triliun-an lebih hasil era Presiden Jokowi. 

Menariknya, dari sisi pendekatan, 17 program strategis dan pidato Prabowo menggambarkan pendekatan basic need approach yang berbeda dengan strategi program Jokowi. Asal tahu, basic need approach mirip dengan program pemerataan dari era Soeharto. 

"Korupsi, kemiskinan, dan swasembada pangan dan energi, hilirisasi yang lebih luas tidak hanya nikel, subsidi langsung ke keluarga-keluarga adalah pendekatan yang sangat berbeda dengan program Jokowi 2014 dan 2019," pungkasnya.