Menkeu: SDM Berkualitas Fondasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

WASHINGTON DC - Menkeu Sri Mulyani Indrawati menegaskan, pentingnya fokus negara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik di bidang pendidikan maupun kesehatan. Tujuannya, sebagai fondasi dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan setara.

Hal ini disampaikan Menkeu dalam sebuah panel Bank Dunia bertajuk ‘Transforming Challenge into Action: Expanding Health Coverage for All’ di Washington DC, Amerika Serikat.

“Bagi negara-negara seperti Indonesia yang memiliki bonus demografi muda, seperti Nigeria, hal ini merupakan investasi yang sangat penting pada tahap awal. Itulah sebabnya Indonesia menempatkan sumber daya yang cukup besar, baik di bidang pendidikan maupun kesehatan,” ungkapnya dalam keterangan pers, Jakarta, Jumat (19/4).

Di bidang kesehatan, Menkeu menjelaskan, Indonesia memiliki undang-undang yang mewajibkan penciptaan akses kesehatan meskipun berbiaya tinggi, namun tingkat pengembaliannya juga sangat tinggi. Termasuk dalam hal ini, dukungan bagi keluarga miskin untuk bisa mendapatkan fasilitas kesehatan secara gratis.

Baca Juga: 267 Juta Penduduk Terdaftar BPJS Kesehatan

“Indonesia saat ini memiliki 95% penduduk yang mendaftar pada sistem asuransi kesehatan (BPJS Kesehatan), yang merupakan pemain tunggal asuransi kesehatan terbesar di Indonesia,” tutur Menkeu.

Namun demikian, Menkeu mengakui, tantangan terbesar saat ini berada di sisi permintaan yang terkendala oleh jumlah pasokan. Oleh karena itu, reformasi pada sisi penawaran, terutama dalam sektor kesehatan menjadi sangat penting. 

Selaku negara yang besar, Indonesia menghadapi ketimpangan dalam pelayanan kesehatan di seluruh wilayahnya, dengan pemerintah daerah bertanggung jawab atas sektor kesehatan.

Untuk itu, Bendaharan Negara RI menyebut, saat ini Indonesia sedang meluncurkan reformasi kesehatan komprehensif yang didukung oleh banyak Bank Pembangunan Multilateral (Multilateral Development Banks/MDB).

“Memberikan dukungan yang baik, kapasitas teknis, kompetensi, sumber daya manusia, tenaga medis, saya pikir itu akan menjadi hal yang sangat penting,” ujarnya.

Dalam tataran implementasi, sambungnya, Indonesia juga telah mengesahkan undang-undang reformasi yang sangat penting bagi sistem kesehatan Indonesia. Mencakup perombakan total dalam hal pendidikan dokter, pengelolaan rumah sakit pemerintah daerah, layanan kesehatan dasar, hingga integrasi dengan sistem asuransi. 

“Sehingga semua ini menjadi satu kesatuan reformasi penting, yang tidak hanya bersifat kuratif namun juga preventif. Jadi ini terintegrasi dari gaya hidup hingga deteksi dini penyakit, sampai seluruh layanan dari rumah sakit primer dan sekunder,” papar Sri.

Terakhir, Menkeu Sri juga menegaskan, kepemilikan yang kuat, kepemimpinan yang baik, dan visi kesehatan komprehensif merupakan kunci untuk mendapatkan kepercayaan dari sumber pendanaan, khususnya bagi MDB. 

Baca Juga: Jokowi Berencana Menaikkan Anggaran Pendidikan

Indonesia pun berharap, penggabungan pembiayaan dari berbagai lembaga keuangan internasional seperti World Bank, Islamic Development Bank, dan Asean Development Bank dapat mencapai sistem pengadaan pendanaan yang lebih sederhana dan cepat. 

“Hal ini akan memberikan hasil yang lebih baik dan juga mendukung reformasi dengan cara yang kredibel. Karena undang-undang sudah disahkan, diskusi dengan banyak pemangku kepentingan sudah dilakukan, sehingga kami akan mendukungnya dengan pendanaan,” ucapnya. 

Sebagai gambaran, APBN Kita mencatat, hingga 15 Maret 2024 pemerintah pusat telah melaksanakan kegiatan belanja total Rp254,7 triliun atau sekitar 77,4% dari alokasi BPP 2024 yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.

Jika didalami, pemerintah telah membayarkan anggaran perlindungan sosial di bidang kesehatan kepada Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) senilai Rp11,6 T untuk 96,7 juta peserta di Indonesia.

Di bidang pendidikan, pemerintah juga telah membayarkan Program Indonesia Pintar Rp963,3 miliar untuk 1,4 juta siswa; Program KIP Kuliah Rp1,3 triliun untuk 132.400 mahasiswa; BOS Kemenag Rp4,4 triliun untuk 4,0 juta siswa; dan BOPTN Rp765 miliar untuk 197 Perguruan Tinggi Negeri.