07 Oktober 2025
19:32 WIB
MBG Watch Diluncurkan Untuk Awasi Program Unggulan Prabowo
MBG Watch diharapkan bisa menjadi kanal aspirasi publik dan ruang kolektif masyarakat sipil untuk mengkritisi program MBG.
Penulis: Ahmad Farhan Faris
Pasien korban keracunan massal beristirahat saat mendapatkan perawatan di Posko Penanganan Kantor Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Jumat (26/9/2025). ANTARA FOTO/Novrian Arbi
JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejak awal diklaim sebagai terobosan nasional dalam memperbaiki kualitas gizi anak Indonesia. Namun, hingga kini informasi dasar mengenai perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program masih terbatas dan sulit diakses publik.
Center of Economic and Law Studies (CELIOS) CELIOS menyoroti sejumlah persoalan mendasar yakni cakupan penerima manfaat tidak prioritas, kualitas makanan sering tidak sesuai standar gizi seimbang, dan koordinasi antar lembaga masih parsial tanpa satu sistem pengawasan terpadu. Maka, muncul pertanyaan apakah MBG benar-benar berbasis kebutuhan gizi anak, atau sekadar proyek politis yang terburu-buru dilaksanakan.
Direktur Kebijakan Publik CELIOS, Media Wahyudi Askar mengatakan program MBG rusak dari segala lini seperti kualitas makanan, masalah penyaluran hingga indikasi korupsi dan keracunan. Berdasarkan kurasi data CELIOS dari berbagai pemberitaan media massa, hingga 6 Oktober 2025 tercatat 9.413 anak sekolah menjadi korban keracunan makanan diduga berasal dari Program Makan Bergizi Gratis.
Baca Juga: Koalisi Warga Minta Pemerintah Setop Makan Bergizi Gratis
“Angka ini menimbulkan kekhawatiran serius terhadap efektivitas dan keamanan pelaksanaan program yang sejatinya bertujuan meningkatkan gizi anak, mencegah stunting, dan mengentaskan kemiskinan,” kata Wahyudi melalui keterangannya pada Selasa (7/10).
Karena itu, MBG Watch diluncurkan. Wahyudi berharap platform ini bisa menjadi kanal aspirasi publik dan ruang kolektif masyarakat sipil untuk mengkritisi program MBG.
Menurut dia, saat ini terdapat indikasi pergeseran anggaran pendidikan akibat MBG. Sebenarnya, kata dia, program MBG tidak gratis karena memanfaatkan uang pajak rakyat dan menggeser anggaran bantuan sosial lainnya.
“Keterlibatan pelaku usaha kecil pun juga sangat terbatas karena rantai pasok dikuasai pemain besar. Harapannya, data real time MBG Watch bisa digunakan untuk mengevaluasi program ambisius ini sehingga bencana kesehatan massal dan bencana fiskal bisa dicegah,” ujarnya.
Pastikan MBG Transparan
Senada, Ahli Kebijakan Kesehatan dan Ketahanan Pangan, Isnawati Hidayah mengatakan kasus-kasus keracunan dan indikasi pelanggaran dalam pelaksanaan MBG telah menimbulkan keresahan di masyarakat. Menurutnya, masyarakat banyak menyampaikan kegelisahannya melalui media sosial, tapi masih bersifat sporadis dan cenderung tidak terdengar pemerintah.
Melalui hadirnya MBG Watch, Isnawati berharap aspirasi masyarakat dapat terhimpun secara kolektif untuk upaya advokasi kebijakan. Siapa pun dapat berpartisipasi untuk melaporkan dugaan pelanggaran di sekitarnya. Jadi itu ia mengajak masyarakat turut mengawasi pelaksanaan MBG bersama.
“MBG Watch membuka ruang partisipasi publik melalui berbagai kanal: Website: mbgwatch.org; WhatsApp: https://wa.me/6281122225157; Formulir Pengaduan: https://mbgwatch.org/form,” kata Isnawati.
Sementara, Founder Lapor Sehat, Irma Hidayana menegaskan satu kasus keracunan merupakan kejadian yang sangat serius sehingga perlu perhatian khusus terkait keamanan dalam program Makan Bergizi Gratis ini.
Selain itu, kata dia, keberadaan program MBG justru berisiko menurunkan semangat para ibu yang selama ini mulai menyadari pentingnya edukasi gizi dan berupaya mempraktikkan cara menyiapkan makanan sehat dan bergizi di rumah, seharusnya menjadi pondasi utama bagi akses anak-anak terhadap makanan bergizi.
Baca Juga: Hasil Riset Celios Tunjukkan 4 Potensi Korupsi Dalam Program MBG
Melihat kondisi ini, muncul kebutuhan mendesak untuk memperkuat peran masyarakat dalam pengawasan publik. Dari keresahan itulah, kata Irma, lahir MBG Watch sebuah koalisi warga yang peduli memastikan Program MBG berjalan transparan, tepat sasaran, dan bebas penyalahgunaan.
“MBG Watch hadir sebagai wadah kolaboratif bagi masyarakat untuk memantau, melapor, dan memastikan hak anak atas makanan sehat dan aman terpenuhi,” imbuhnya.
Sedangkan, Direktur LBH Jakarta, Fadhil Alfathan menyebut perlindungan hukum bagi pelapor menjadi fokus utama aksi masyarakat sipil. Dengan jaminan ini, masyarakat tidak perlu khawatir untuk berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan MBG, sehingga kebijakan pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“MBG Watch merupakan inisiatif masyarakat sipil yang bertujuan memastikan setiap dana APBN digunakan secara tepat dan efisien. Selain itu, harapannya platform ini berperan untuk memastikan pelaksanaan MBG benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, berjalan transparan, dan terlaksana dengan baik,” pungkasnya.