Masih Ada Ruang Negosiasi, Begini Usulan Apindo Soal Tarif Resiprokal AS

JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mewaspadai makin membesarnya tekanan bagi sektor industri padat karya di dalam negeri, seperti industri tekstil dan produk tekstil (TPT), alas kaki, furnitur, dan mainan, jika penerapan tarif resiprokal dari pemerintah Amerika Serikat (AS) tetap sebesar 32% kepada Indonesia.

Menurutnya, tekanan bagi industri akan semakin besar sejalan dengan tren pelemahan indeks manufaktur (PMI), naiknya biaya produksi, dan perlambatan permintaan global.

Shinta mengingatkan, meski ketergantungan ekspor Indonesia ke AS hanya sekitar 10% dari total ekspor, dan kontribusi ekspor terhadap PDB relatif moderat sekitar 21%, namun risiko penurunan permintaan, masuknya barang murah atau ilegal, dan tingginya biaya berusaha tetap menjadi tantangan nyata bagi Indonesia dan perlu diantisipasi bersama.

Baca Juga: Wamen ESDM Soal Tarif Resiprokal: Kita Harus Cool

"Karena itu, keberhasilan Indonesia dalam menavigasi isu ini akan sangat bergantung pada kekuatan economic diplomacy yang solid, terukur, dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang industri nasional," kata Shinta dalam keterangan resminya, dikutip di Jakarta, Selasa (8/7).

Berkaitan dengan pengenaan tarif resiprokal AS pada Indonesia yang tetap di angka 32%, Shinta mengaku pihaknya masih menunggu pernyataan dan posisi resmi pemerintah, mengingat saat ini tim negosiator Indonesia masih ada di Washington D.C.

"Kita perlu memberi ruang yang memadai bagi proses diplomasi yang sedang berlangsung. Tenggat implementasi tarif pada 1 Agustus menunjukkan jalur diplomasi tetap terbuka dan peluang untuk mencapai kesepakatan yang konstruktif masih tersedia," lanjut Shinta.

Usulan Apindo
Shinta menambahkan, Apindo, selaku asosiasi para pelaku usaha di Indonesia, selama 90 hari terakhir telah menyampaikan berbagai buktinya nyata sebagai masukkan tertulis pada pemerintah.

Usulan dari Apindo antara lain, pertama adalah mendorong skenario mutually beneficial melalui peningkatan impor komoditas strategis dari AS, seperti kapas, jagung, produk dairy, kedelai, dan crude oil. Hal ini diusulkan dengan perkiraan bisa mengurangi kekhawatiran AS terkait defisit perdagangan.

"Kedua, memperkuat strategi diversifikasi pasar dengan memperluas ekspor ke pasar non tradisional, serta mengoptimalkan efisiensi dan daya saing di sepanjang supply chain," sambung Shinta.

Baca Juga: Nego Tarif Dagang 32% Dengan AS Dilanjut, Menperin: Bukan Saatnya Panik

Ketiga, segera melaksanakan regulatory streamlining di dalam negeri, untuk mendorong kemudahan berusaha di dalam negeri. Serta penguatan trade remedies dalam kerangka perlindungan industri nasional.

Shinta pun menegaskan, situasi Indonesia saat ini seharusnya bisa dimaknai sebagai jendela kesempatan atau window opportunity untuk fokus mempercepat agenda reformasi struktural melalui pendekatan deregulasi yang konsisten lintas sektor.

"Ini adalah kerja bersama yang perlu dijalankan dalam semangat Indonesia Incorporated, yang menyatukan peran pemerintah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam konteks ini, Apindo juga akan secara aktif terlibat dalam satuan tugas yang dibentuk pemerintah untuk mengidentifikasi dan membenahi berbagai hambatan usaha di lapangan," tandasnya.

Shinta juga menyatakan dengan langkah diplomasi yang kuat disertai dengan pembenahan iklim berusaha di dalam negeri, para pelaku usaha optimis Indonesia dapat melalui tantangan ini sesuai harapan.