24 Juli 2024
18:24 WIB
Makan Bergizi Gratis Potong Anggaran Kementerian, Ini Kata KKP
Program makan bergizi diharapkan tak berdampak besar terhadap postur anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Penulis: Yoseph Krishna
Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka meninjau uj i coba pelaksanaan program makan bergizi gratis di SDN Sentul 03, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/7/2024). Antara Foto/Yulius Satria Wijaya
JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) angkat bicara mengenai isu pemotongan anggaran kementerian/lembaga untuk menjalankan program makan bergizi gratis yang dianggarkan sebesar Rp71 triliun pada APBN TA 2025 mendatang.
Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut Hendra Yusran Siri dalam sesi konferensi pers mengakui anggaran KKP bisa saja terdampak dengan adanya program itu
Akan tetapi, Hendra belum bisa memastikan soal besar-kecilnya efek program makan bergizi gratis terhadap postur anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun depan.
Adapun anggaran tahunan KKP saat ini berada di kisaran Rp6,2 triliun-Rp6,4 triliun dengan penggunaan terbesar untuk belanja pegawai serta biaya operasional. Karena itu, Hendra berharap dampak program makan bergizi gratis itu tidak begitu besar terhadap postur anggaran KKP.
"Nah apakah ada dampaknya? Saya rasa pasti ada, tapi besarannya belum bisa saya sampaikan. Semoga dampaknya tidak terlalu besar karena postur anggaran kita masih di kisaran Rp6,2 triliun, belanja pegawai dan operasional 50%-60%," sebut Hendra di Kantor KKP, Rabu (24/7).
Sekadar informasi, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) memproyeksi adanya penurunan pagu anggaran kementerian/lembaga pada RAPBN TA 2025 di kisaran 10%-20% yang diduga berkaitan dengan program makan bergizi.
Baca Juga: Ekonom Yakin Makan Gratis Bakal Sunat Anggaran Program Penting Lain
Meski begitu, Sekjen FITRA Misbah Hasan mengungkapkan persentase penurunan anggaran K/L masih sangat dinamis karena masih dalam kerangka pagu indikatif dan dalam proses. Masing-masing instansi masih bisa bernegosiasi di forum Trilateral Meeting antara Bappenas, Kemenkeu, dan K/L teknis.
"Peluang kedua bisa pada saat pembahasan RAPBN antara eksekutif dan legislatif pada bulan Agustus sampai dengan Oktober 2024 (APBN)," ujar Misbah lewat keterangan tertulis beberapa waktu lalu.
Lebih lanjut, Hendra Yusran menegaskan secara mendasar KKP mendukung penuh program makan bergizi yang akan dilancarkan pada era Presiden Prabowo Subianto yang akan datang.
"Ini sebagai bentuk kita mencoba menggalakkan program Gemar Makan Ikan karena ikan sumber protein dan omega 3. Ini investasi yang menciptakan generasi muda lebih cerdas," tegasnya.
Dirinya menilai, ikan merupakan jenis makanan yang kaya akan gizi. Kandungan gizi di dalam ikan ia sebut bisa meningkatkan kecerdasan hingga menekan angka stunting.
"Saya kira pesannya sidah didengar bahwasanya ikan ini sekali lagi bisa untuk kecerdasan dan menurunkan angka stunting," jabar Hendra.
Baca Juga: Sri Mulyani: Anggaran Makan Siang Bergizi Gratis 2025 Sentuh Rp71 Triliun
Pada kesempatan yang sama, Inspektur Jenderal KKP Tornanda Syaifullah mengungkapkan program Gemar Makan Ikan jadi salah satu cara pemerintah guna menurunkan angka stunting.
Program tersebut, sambungnya, sudah mulai dilancarkan oleh sejumlah Dinas Kelautan dan Perikanan di berbagai daerah. Di sisi lain, Tornanda tak menampik, masih banyak daerah penghasil ikan tapi memiliki angka stunting yang tinggi.
"Jadi program ini turunannya seharusnya ke pemda dan pemkab agar angka stunting yang lumayan tinggi nih, dan itu bisa saja daerah penghasil ikan tapi angka stunting-nya tinggi. Nah berarti daerah di sana itu bisa jadi memang tidak gemar makan ikan atau tidak ada kemampuan untuk memperoleh asupan gizi yang cukup, salah satu caranya dengan memakan ikan," kata dia.