Luluh! SPBU Swasta Akhirnya Sepakat Beli BBM Dari Pertamina

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia telah menggelar rapat bersama PT Pertamina Patra Niaga dan perusahaan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta untuk membahas isu kelangkaan BBM.

Dari hasil rapat tersebut, Bahlil mengatakan perusahaan swasta seperti Shell, bp-AKR, hingga Vivo sudah sepakat untuk berkolaborasi dengan PT Pertamina dalam pengadaan BBM sampai akhir tahun 2025 ini.

"Kami baru selesai rapat, menghasilkan empat hal. Yang pertama, mereka (swasta) setuju dan memang harus setuju untuk kolaborasi dengan Pertamina," ucap Bahlil dalam sesi jumpa pers di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (19/9).

Meski begitu, perusahaan-perusahaan swasta hanya akan membeli BBM mentah dari PT Pertamina. Artinya, belum ada campuran atau tambahan zat aditif apapun yang dilakukan oleh perusahaan pelat merah tersebut.

Hal itu erat kaitannya dengan perbedaan porsi ataupun jenis zat aditif di setiap perusahaan yang menjual BBM. Setelah membeli BBM mentah dari PT Pertamina, barulah tiap SPBU swasta melakukan blending sesuai karakteristik dan spesifikasi produk yang mereka jual.

"Tadi Dirjen saya menjelaskan kalau yang awalnya Pertamina mau jual sudah jadi teh, sekarang mereka bilang jangan teh, tapi air panas saja. Jadi, produknya saja, nanti dicampur di masing-masing tangki SPBU masing-masing, ini solusinya," kata Bahlil.

Baca Juga: Penuhi Kebutuhan SPBU Swasta, RI Bakal Impor 1,4 Juta KL BBM Dari AS

Guna memastikan kualitas BBM mentah yang akan dibeli lewat PT Pertamina, bakal ada surveyor yang disepakati masing-masing pihak. Dengan begitu, SPBU swasta juga bisa menjamin BBM yang dibeli masih murni dan belum ditambah zat aditif apapun oleh PT Pertamina.

"Menyangkut dengan kualitas, juga kita sepakati untuk melakukan dengan join surveyor. Jadi, barang belum barangkat ada surveyor yang sama-sama disetujui di sana," sebutnya.

Soal harga, pemerintah meminta PT Pertamina agar bersikap fair dalam mematok harga BBM kepada SPBU swasta. Eks-Ketua Umum HIPMI itu menegaskan jangan sampai ada satu pihak pun yang dirugikan dalam keputusan ini.

"Kita ingin swasta maupun Pertamina harus sama-sama 'cengli', harus semua terbuka dan sudah disetujui juga tadi terjadi open book dan teman-teman swasta juga sudah setuju," imbuh dia.

Rapat yang digelar Bahlil itu pun bakal dilanjutkan dengan rapat teknis antara PT Pertamina dengan SPBU-SPBU swasta. Rapat teknis tersebut digelar untuk membahas keperluan SPBU swasta sampai akhir tahun 2025.

Bahlil mengungkapkan stok BBM mentah yang akan dibeli SPBU swasta bakal tiba satu pekan ke depan. Namun demikian, dia belum bisa mengungkapkan lebih lanjut soal asal BBM yang diimpor oleh PT Pertamina.

"Kemudian insyaallah paling lambat 7 hari barang sudah bisa masuk di Indonesia. Jangan tanya dari mana, yang penting 7 hari barang sudah tiba di Indonesia," tegasnya.

Lebih lanjut, Bahlil mengatakan pembelian BBM mentah oleh swasta ke PT Pertamina merupakan barang impor baru. Pasalnya, stok BBM di kilang-kilang kelolaan PT Pertamina sudah dicampur sesuai standar dan spesifikasi dari perusahaan pelat merah tersebut.

"Dipastikan bahwa karena pasokan Pertamina yang sekarang sudah dicampur, jadi kemungkinan besar impornya baru," pungkas Bahlil Lahadalia.

Perlakukan Setara
Anggota Komisi XII DPR RI, Ateng Sutisna meminta pemerintah memperlakukan SPBU swasta dengan setara seperti SPBU BUMN. Hal ini guna mengatasi kelangkaan BBM nonsubsidi yang melanda SPBU swasta sejak akhir Agustus 2025.

Menurutnya, langkah jangka pendek yang harus segera dilakukan adalah memastikan skema kerja sama B2B antara Pertamina dan SPBU swasta berjalan efisien, adil, dan bebas dari hambatan birokrasi.

"Jangan sampai SPBU swasta diperlakukan tidak setara, padahal mereka ikut menopang kebutuhan energi masyarakat," tegas Ateng dalam keterangan tertulis, Jumat (19/9) di Jakarta.

Ia juga mendesak transparansi data pasokan dan distribusi. Menurutnya Pertamina, Kementerian ESDM, dan operator swasta perlu membuka data pasokan dan inventori secara transparan.

"Ini penting agar publik tahu apa yang sebenarnya terjadi, sekaligus mencegah spekulasi yang merugikan," imbuh Politikus PKS ini.

Baca Juga: KPPU Buka Suara Soal Penutupan Keran Impor BBM SPBU Swasta

Selain itu, pemerintah didorong untuk mempertimbangkan opsi impor tambahan jika terbukti Pertamina tidak mampu memenuhi kebutuhan SPBU swasta secara konsisten.

Dia menekankan, pemerintah agar tidak ragu memberi izin impor tambahan. Menurutnya yang paling penting adalah pasokan stabil, masyarakat tenang, dan pekerja tidak kehilangan mata pencaharian.

Untuk jangka panjang, Ateng menyarankan agar pemerintah merevisi kebijakan impor 'satu pintu' agar lebih sesuai dengan semangat Undang-Undang Migas yang mengedepankan persaingan sehat.

"Kalau regulasinya kabur, iklim investasi di sektor energi bisa terganggu. Kita butuh kepastian hukum dan bisnis," cetus dia.

Lebih lanjut, Ateng juga berharap adanya pembangunan infrastruktur kilang dan distribusi nasional. Dengan begitu, pemerintah tidak terlalu bergantung pada pasokan impor.

"Kalau terus bergantung pada impor, masalah seperti ini akan berulang. Kita harus tingkatkan kapasitas produksi dalam negeri supaya lebih tahan terhadap guncangan pasar global," tutur dia.