LPS Likuidasi 23 Dari 26 BPR/S Bermasalah, Siap Intensifkan Polis Asuransi

JAKARTA - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melaporkan telah menangani 26 Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan BPR Syariah (BPRS) sepanjang 2024-2025, di mana 23 bank di antaranya dilikuidasi.

“Dalam satu tahun terakhir ini, LPS telah menangani 26 BPR dan BPRS yang masuk dalam program penanganan LPS, 23 di antaranya dilikuidasi,” kata Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Senin (3/11).

Baca Juga: LPS: Simpanan Rp5 M Naik 16,24%, Didukung Korporasi-Kredit Investasi

Adapun nasib tiga BPR/S lainnya, yaitu satu BPR diselamatkan melalui skema bail-in dan dua BPR/S masih dalam proses penanganan.

Anggito mengatakan, LPS sedang mengintensifkan persiapan pelaksanaan program penjaminan polis asuransi sesuai dengan mandat baru, yang diharapkan dapat diaktivasi sebelum 2028.

Langkah itu, menurut dia, merupakan bagian dari mandat LPS untuk mendorong efektivitas penanganan bank dan persiapan program penjaminan polis asuransi.

“Untuk ke depannya, seperti yang diketahui, bahwa LPS mendapatkan mandat baru untuk melakukan persiapan 2026 ini program penjaminan polis asuransi yang diharapkan akan diaktivasi sebelum tahun 2028,” jelasnya.

Bersamaan dengan itu, LPS terus mengawal pelaksanaan kegiatan penjaminan simpanan berjalan efektif dalam menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus mendorong stabilitas sistem keuangan.

Kinerja Himbara Baik
Pada kesempatan sama, Ketua DK OJK Mahendra Siregar menilai kinerja bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dalam kondisi baik pasca disuntik Rp200 triliun oleh pemerintah.

“(Ini) ditunjukkan dengan peningkatan penyaluran kredit dan likuiditas yang terjaga dan itu memang benar juga terbantu oleh penempatan dana yang dilakukan oleh pemerintah sejumlah Rp200 triliun pada bulan September yang lalu,” ungkap Mahendra.

Selama kuartal III/2025, tercatat penyaluran kredit sebesar Rp3.829,3 triliun atau tumbuh 8,62%. Capaian itu, menurut dia, di atas penyaluran kredit untuk agregat seluruh perbankan sebesar 7,7%.

Begitu pula dengan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) bank Himbara yang tumbuh 12,89%, di atas pertumbuhan DPK secara agregat di perbankan sebesar 11,18%.

Baca Juga: Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Terjaga, Didukung Permodalan-Likuiditas Memadai

Untuk rasio Alat Likuiditas (AL) DPK, ia mengatakan tercatat meningkat menjadi 21,2% dibandingkan Juni yang mencapai sebesar 20,7%.

“Dalam hal ini, kami sekali lagi menyampaikan menyambut baik langkah pemerintah menambah likuiditas melalui penempatan Rp200 triliun itu yang implementasinya bergulir dan kami pantau secara berkala,” ujarnya.

Peningkatan DPK akibat penempatan dana juga disebut telah digunakan oleh bank dalam menjalankan fungsi intermediasi dan penambahan likuiditas.

Selain itu, penempatan dana dengan tingkat bunga 3,8% atau setara 80% dari BI-Rate yang sebesar 4,75% telah pula memperkuat momentum penurunan suku bunga Himbara dan keseluruhan perbankan.

“Hal ini terefleksikan dari tingkat bunga rata-rata untuk penempatan dana baru yang turun signifikan dibandingkan sebelumnya, dan akan mendorong penurunan bunga pinjaman,” kata Mahendra. 

Stimulus Dukung Pertumbuhan Akhir 2025 Tembus 5,5%
Sementara itu, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa meyakini, kucuran stimulus dari pemerintah bakal mendukung pertumbuhan ekonomi pada sisa akhir tahun 2025.

“'Taruhan' saya adalah triwulan IV pertumbuhan ekonomi bisa di atas 5,5% dengan stimulus,” jelas Purbaya.

Secara khusus, dia mengandalkan stimulus penempatan dana pemerintah atau Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp200 triliun pada Himbara. Sejauh ini, kebijakan itu diklaim telah mendukung likuiditas perekonomian, tecermin dari pertumbuhan uang primer (M0) sebesar 13,2% (yoy) dan uang beredar dalam arti luas (M2) sebesar 8% (yoy) per September 2025.

Baca Juga: Perry: Peluang BI-Rate Turun Terbuka, Asal Inflasi-Ekonomi Kondusif

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) Sejahtera sebesar Rp31,5 triliun yang menargetkan 35,05 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang termasuk kelompok desil 1-4 BPS.

Anggaran program tersebut telah terealisasi sebesar Rp18 triliun, dan ditargetkan dapat tersalur sepenuhnya pada November 2025. Dukungan untuk masyarakat juga dilakukan melalui program bantuan pangan yang disalurkan oleh Bulog.

“Kalau dilancarkan sih kita bisa di atas 5,5%. Itu utamanya. Selebihnya, (proyeksinya) enggak jauh beda seperti Gubernur Bank Indonesia (BI),” tutur Purbaya.