Listrik Desa Sampai BPBL, Jurus Pemerintah Salurkan Setrum Sampai Wilayah 3T

MINAHASA - Puluhan warga keluar dari rumah mereka dan memadati Jalan Raya Winebetan, Kecamatan Langowan Utara, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, Rabu (29/10).

Memang bukan hari biasa. Ada agenda khusus yang dibawa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang berkunjung hari itu, yakni penyalaan perdana sambungan listrik gratis untuk masyarakat kurang mampu dalam program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL).

"Sudah datang, cepat, cepat," ucap seorang ibu penjaga warung meninggalkan pelanggannya, lalu sedikit berlari memegang ponsel yang kameranya sudah bersiap memotret Bahlil.

Raut wajah antusias nyata terlihat dari setiap insan yang berlomba mengabadikan momen penyalaan perdana bagi masyarakat yang mendapat bantuan pemasangan sambungan listrik secara gratis dari pemerintah.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut kunjungan ke Tanah Celebes sebagai wujud nyata kehadiran negara untuk menciptakan pemerataan pembangunan.

Selama 80 tahun Indonesia terlepas dari penjajahan, masih ada sekitar 5.700 desa dan 4.400 dusun yang belum merasakan listrik, termasuk di kampung halaman Dora Marie Sigar, Ibu Kandung Presiden Prabowo Subianto di Kecamatan Langowan Timur, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara.

Presiden Prabowo Subianto pun menjadikan kedaulatan dan ketahanan energi sebagai misi yang termaktub dalam Asta Cita. Perwujudannya, dituangkan lewat pemerataan akses listrik ke seluruh penjuru negeri.

"Salah satu program Asta Cita Bapak Presiden Prabowo adalah kedaulatan energi, di dalamnya adalah pemerataan terhadap elektrifikasi karena itu tugas mulia," ungkap Menteri Bahlil di Kabupaten Minahasa, Rabu (29/10).

Baca Juga: Listrik Merata 2030, Program Lisdes-BPBL Sasar Ribuan Desa Belum Berlistrik

Melihat kondisi yang ada, Bahlil langsung teringat masa kecilnya di Papua. Dia bercerita ketika duduk di bangku Sekolah Dasar (SD), tidak ada barang yang bernama listrik di kampung halamannya.

Untuk belajar pada malam hari, Bahlil menggunakan pelita yang dibuat dari kaleng bekas susu, minyak tanah, dan sumbu yang dibuat dari kain bekas. Tanpa alat sederhana itu, dirinya tak bisa belajar dan mengerjakan tugas sekolah.

"Saya lahir dengan model seperti itu sampai SD kelas 6, SMP kelas 1 baru ada listrik. Jadi bapak ibu, program listrik desa ini adalah sebuah program panggilan Ibu Pertiwi untuk melahirkan keadilan dari sebuah negara yang merdeka," tegas dia.

Rasio elektrifikasi nasional sendiri baru di level 99,83%. Beberapa wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) pun rasio elektrifikasi-nya ada yang belum mencapai 90%.

Artinya, masih ada desa-desa di perbatasan lintas negara yang belum memiliki sambungan listrik, termasuk di Sulawesi Utara. Bahlil mengungkapkan terdapat satu desa di ujung utara Tanah Celebes yang berbatasan langsung dengan Filipina dan belum memiliki sambungan listrik dari pemerintah.

Tak heran, fasilitas-fasilitas publik di kawasan tersebut masih belum bisa dioptimalkan untuk mendongkrak kesejahteraan masyarakat setempat, terutama nelayan.

"Termasuk di provinsi Sulawesi Utara, ada perbatasan desa kecamatan dengan Filipina. Di sana itu ada puskesmas, ada cold storage, ada nelayan, tapi cold storage tidak bisa dinyalakan karena tidak ada listrik," kata Menteri Bahlil.

Begitupun di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang berbatasan langsung dengan Timor Leste, maupun di ujung timur Pulau Papua yang berbatasan dengan Papua Nugini, masih ada banyak desa yang belum dialiri setrum.

Ditegaskan Bahlil, listrik punya peran yang penting untuk memutar roda perekonomian di daerah. Tanpa adanya listrik, sulit bagi masyarakat setempat mengenal dunia luar.

"Mental daerah yang sudah bagus harus difasilitasi dengan listrik yang baik supaya mereka juga bisa mendapatkan pelajaran yang baik," sambung dia.

Bukan tidak mungkin, anak-anak di 5.700 desa dan 4.400 dusun yang saat ini belum merasakan listrik ke depannya bisa menjadi orang penting dan punya kuasa untuk memimpin negara. Jadi saat ini, negara wajib hadir untuk memfasilitasi keperluan anak-anak daerah.

Dengan kehadiran pemerintah, Bahlil berharap generasi penerus bangsa ke depannya tak abai terhadap kelangsungan hidup seluruh lapisan masyarakat.

"Tujuannya agar ke depan begitu mereka menjadi orang yang berguna di bangsa ini, tidak melupakan rakyat yang lagi susah. Mungkin anak-anak di 5.700 desa dan 4.400 dusun yang tidak ada listrik ini 20, 30, 40 tahun ke depan akan menjadi presiden, menggantikan saya sebagai menteri," imbuhnya.

Dia menargetkan, seluruh wilayah di Indonesia sudah bisa menikmati terang dari listrik paling lambat tahun 2030 mendatang.

Terkhusus di Sulawesi Utara, Bahlil mengatakan saat ini masih ada 11-12 desa yang belum mendapat akses listrik. Dia pun meminta Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Tri Winarno supaya menyelesaikan urusan tersebut paling lambat akhir 2026 mendatang.

"Saya tidak mau tahu caranya bagaimana Pak Dirjen, tahun depan saya datang ke sini untuk meresmikan itu desa yang tidak ada listrik, harus semuanya dinyalakan. Ada kurang lebih sekitar 11-12 desa di Sulawesi Utara yang belum ada listriknya dan saya mau semuanya tahun 2026 selesai," tandas Menteri Bahlil

Sambungan Listrik Gratis
Selain melistriki desa, pemerintah juga tak tutup mata terhadap fakta masih banyaknya rumah-rumah masyarakat yang belum punya sambungan listrik sendiri. Padahal, sudah ada akses ataupun jaringan listrik di kawasan tersebut. Ketidakmampuan membayar pemasangan sambungan yang jadi penyebabnya.

Sekadar informasi, pemasangan sambungan listrik baru PT PLN diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan Dan Biaya Yang Terkait Penyaluran Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

Sampai saat ini, belum ada revisi atas beleid tersebut. Sehingga, tarif pemasangan sambungan listrik baru pun masih mengacu pada Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2017 yang kala itu diterbitkan oleh Ignasius Jonan.

Baca Juga: Jalankan BPBL, Bahlil Setrum 112 Rumah Secara Cuma-Cuma Di Minahasa

Pada regulasi itu, biaya penyambungan terbagi menjadi beberapa kategori, yakni daya tersambung sampai 450 Volt Ampere (VA) dengan tarif Rp421 ribu dan daya tersambung 900 VA dipatok sebesar Rp843 ribu.

Sementara untuk pemasangan baru dengan daya tersambung 1.300 VA diberi tarif senilai Rp1,21 juta, serta Rp2,06 juta bagi pelanggan yang ingin memasang sambungan baru dengan daya 2.200 VA.

Karena itu sejalan dengan program Lisdes, pemerintah punya program pendampingnya bertajuk Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL). Lewat program ini, pemerintah turun tangan membantu membayar biaya penyambungan listrik agar masyarakat bisa menikmati terang lampu di rumahnya.

Salah satunya di Kecamatan Langowan Timur, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, ada 112 rumah tangga yang mendapat bantuan dari pemerintah supaya memiliki sambungan listrik sendiri.

Jadi bukan hanya Lisdes, BPBL disebut Bahlil juga jadi wujud nyata kehadiran pemerintah untuk memerdekakan masyarakat di seluruh penjuru negeri dari derita kegelapan.

"Hari ini di sini ada 100 lebih, 112 rumah di Minahasa," ujar dia.

Bukan kali pertama, Kementerian ESDM sebelumnya sudah menjalankan proyek BPBL di Kabupaten Minahasa tahun 2023-2024. Kala itu, BPBL baru bisa menjamah sebanyak 20 rumah tangga di ujung utara Tanah Celebes.

Paket program BPBL sendiri melingkupi instalasi listrik rumah 3 titik lampu + 1 kotak kontak beserta pemasangannya, pemeriksaan dan pengujian Sertifikat Laik Operasi (SLO), penyambungan ke jaringan PT PLN dengan Biaya Penyambungan (BP) pelanggan daya 900 Volt Ampere (VA), serta bonus token perdana senilai Rp100.000.

Pada ruang lingkup yang lebih luas, program BPBL di Sulawesi Utara telah terealisasi untuk 1.000 rumah tangga pada tahun 2023, 550 rumah tangga tahun 2024, dan tahun ini ditargetkan bisa menyentuh 2.700 rumah tangga.

Adapun secara nasional, realisasi program BPBL tahun lalu mencapai 155.429 rumah tangga. Khusus tahun ini, BPBL sampai September 2025 telah terealisasi sebanyak 135.482 rumah tangga dari target 215.000 rumah tangga seluruh Indonesia.