KSP: Presiden Ingin HET Beras Tetap Dipertahankan

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowo) meminta agar harga eceran tertinggi (HET) beras dipertahankan meski ada permintaan dari pengusaha ritel untuk menaikkan HET beras premium.

"Apakah ada opsi untuk menaikkan HET, ya opsi itu ada tapi bukan opsi itu yang dipilih. Presiden dalam sebuah rapat internal memutuskan bahwa HET tetap dipertahankan," kata Deputi III Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Bidang Perekonomian, Edy Priyono di Kantor KSP, Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/2).

Edy menjelaskan harga beras tinggi karena adanya kenaikan biaya dari petani. Selain itu, adanya konflik global yang membuat harga pupuk juga mengalami kenaikan, sehingga meningkatkan biaya produksi.

"Kita sadari sepenuhnya bahwa harga beras sekarang itu sangat tinggi. Seperti yang sudah pernah dijelaskan Badan Pangan Nasional, karena produksinya kurang, lalu biaya produksi distribusi ada kenaikan sedikit karena ada kenaikan BBM dan sebagainya. Itu penyebab harga tinggi," jelasnya.

Diakui Edy, terdapat dilema yang dihadapi para peritel untuk menjual beras di harga HET, pasalnya harga belinya sudah di atas harga eceran. Terlebih, harga gabah sudah mahal.

"Jadi betul harga sudah mahal serba salah juga penjual. kalau di jual sesuai HET mereka rugi, kalau di atas HET mereka takut. Tadi apakah enggak mau naikan HET? Itu juga serba salah, " lanjutnya.

Baca Juga: Ganti HET Beras, Guru Besar IPB Sebut HAP Beras Lebih Efektif

Sebelumnya, Direktur Utama Bulog, Bayu Krisnamurthi menegaskan pemerintah tidak akan mengubah Harga Acuan Tertinggi (HET) beras. Pasalnya, perubahan HET tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap harga beras yang ada saat ini. Penyebab utama tingginya harga beras karena faktor produksi, yaitu jumlah produksi beras tahun ke tahun terus menurun.

“HET tidak (diubah) karena faktornya fundamental, ada di produksi. Maka mengubah HET tidak terlalu punya dampak,” ujar Bayu dalam konferensi pers di kantor Bulog, Kamis (11/1).

Kepala Bulog tak menampik harga beras di pasaran saat ini masih tinggi dan melanggar HET. Namun, berbagai penyebab kenaikan harga beras tersebut membuat pemerintah lebih memilih strategi program bantuan pangan berlanjut pada 2024.

“Kalau HET naik, pasti dikira pembenaran kenaikan harga. Ya sudah, kita usahakan strategi yang dipilih pemerintah yaitu terus memastikan program bantuan pangan untuk 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) itu tidak gelisah,” kata dia.

Bantuan Pangan
Edy pun membantah pemberian bantuan sosial (bansos) pangan yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi salah satu penyebab naiknya harga beras.

"Enggak bisa, enggak dong (bansos mempengaruhi harga beras). Bagaimana teorinya? Saya enggak paham kalau bansos jadi mempengaruhi," kata Edy.

Edy lalu menjelaskan alasan pemerintah memberikan bansos kepada masyarakat. Salah satunya dikarenakan harga beras mengalami kenaikan tinggi. Karenanya, pemerintah berusaha menahan kenaikan dengan cara stabilisasi pasokan dan harga beras.

Stabilisasi pasokan, lanjutnya, dilakukan dengan operasi pasar oleh Bulog. Ketika harga mahal, Bulog melepas berasnya dan dijual dengan harga lebih rendah dari pasar.

“Harga beras Bulog lebih rendah dengan harapan harga akan turun, atau paling tidak kenaikan bisa ditahan. Itu menurut hemat kami efektif, paling tidak untuk menahan harga," tuturnya.

Baca Juga: Peneliti Sebut Tata Kelola Beras RI Rumit Dan Izin Impor Berlapis

Selain stabilisasi, lanjut Edy, pemerintah juga memberikan bantuan kepada kelompok menengah ke bawah. Bantuan ini sebagai tambahan dari bantuan yang sudah diberikan sebelumnya yakni bantuan pangan nontunai dengan kartu sembako.

Edy lalu menyinggung soal bantuan pangan yang akan diberikan hingga Juni 2024 sebagaimana disampaikan oleh Presiden Jokowi. Tujuannya adalah menjadi bantalan bagi keluarga miskin sehingga tetap bisa memenuhi kebutuhan gizinya.

"Meski harga beras tinggi, saudara-saudara kita yang kurang mampu ini masih tetap bisa makan. Nah intinya seperti itu. Jadi sekarang bagaimana dampaknya kepada harga? Saya mau bilang bahwa bantuan pangan itu kan solusi jangka pendek untuk kelompok kurang mampu, ketika harga tinggi. Jadi meski harga tinggi mereka tetap bisa makan," katanya.

Dia menambahkan, cadangan beras pemerintah yang ada di Bulog saat ini mencapai 1.450.000 ton.

"Masih bagus itu. Jadi engga bener itu kalau dibilang bantuan pangan pengaruhi harga beras," tutupnya.