Komisi V DPR RI Upayakan Penambahan Anggaran PUPR dan Kemenhub

JAKARTA - Komisi V DPR RI bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sepakat untuk memperjuangkan penambahan alokasi anggaran pada Tahun Anggaran 2025.

"Komisi V DPR RI akan memperjuangkan usulan penambahan anggaran TA 2025 sesuai dengan mekanisme pembahasan RUU tentang APBN TA 2025 di DPR RI," kata Ketua Komisi V DPR RI Lasarus, Senin (9/9).

Lasarus mengatakan, kesepakatan ini dilakukan untuk menutup backlog program-program prioritas nasional dan program berbasis masyarakat.

"Komisi V DPR RI bersama dengan Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan sepakat untuk melakukan sinkronasi anggaran menurut fungsi dan program dalam RAPBN TA 2025 sesuai dengan saran, masukan serta usulan Komisi V DPR RI," sebut dia.

Baca Juga: Menhub Minta Tambahan Anggaran 2025 Sebesar Rp7,6 Triliun

Dalam kesempatan yang sama, Anggota DPR RI Komisi V, Tamanuri mengatakan dirinya belum melihat keseimbangan antara anggaran yang tercantum dengan program yang nantinya akan dikerjakan oleh dua Kementerian tersebut.

Ia mencontohkan, Kementerian PUPR pada alokasi anggaran Ditjen Bina Marga hanya memiliki rancangan anggaran sebesar Rp32 triliun, padahal menurutnya Bina Marga memerlukan banyak sekali anggaran untuk pembangunan-pembangunan yang saat ini masih terbengkalai.

Sama halnya dengan Kementerian PUPR, Tamanuri juga menyoroti anggaran Kementerian Perhubungan di Ditjen Perhubungan Darat yang hanya sebesar Rp4 triliun. Menurutnya dibandingkan dengan Ditjen Perhubungan yang lain, seperti Laut dan Udara, Darat memiliki kebutuhan yang sama besarnya.

Ia juga menyoroti minimnya anggaran untuk membiayai program aspirasi DPR. Yakni, program yang diserap DPR dari aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya.

"Saya belum lihat di situ di mana yang dialokasikan untuk program aspirasi. Yang saya harapkan adalah Menteri Perhubungan, apa dong dari sekian banyak triliunan yang bisa disisihkan untuk kami? Nah kalo Pak Basuki cukup mantap lah karena itu saya mengharapkan ini perlu pergeseran-pergeseran dari anggaran-anggaran yang lain," pinta Tamanuri.

Diketahui, pemerintah mengalokasikan pagu anggaran untuk Kementerian PUPR sebesar Rp75,63 triliun dan untuk Kementerian Perhubungan sebesar Rp24,7 triliun dalam Rancangan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Baca Juga: Gelontorkan Rp13 T, PUPR Targetkan 104 Km Jalan Nasional Baru di 2025

Sebelumnya Kementerian PUPR telah mengajukan tambahan anggaran untuk tahun 2025 menjadi Rp136,95 triliun sehingga pagu anggaran saat ini masih memerlukan tambahan anggaran sebesar Rp61,31 triliun.

Sedangkan Kementerian Perhubungan paling tidak membutuhkan pagu anggaran untuk tahun 2025 sebesar Rp80,6 triliun, sehingga selisih anggaran yang tercipta mencapai Rp55,87 triliun.

Meski begitu sebelumnya Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI bulan lalu hanya mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp7,6 triliun.

"Kebutuhan tambahan anggaran untuk kegiatan prioritas yang belum terakomodir di dalam pagu anggaran TA 2025 sebesar Rp7.686.805.479.000," kata Budi dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Kamis (29/8).