KKP Siapkan Dua Perangkat Digital Untuk Pengelolaan Ruang Laut

JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah menyiapkan perangkat berbasis teknologi digital sebagai instrumen pengelolaan ruang laut. Perangkat tersebut adalah Ocean Big Data dan Ocean Accounting.

Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Victor Gustaaf Manoppo menjelaskan, kedua perangkat tersebut mampu memantau serta mengukur kualitas dan integritas ekologi untuk mendukung ekonomi maritim yang berkelanjutan.  

Ocean Big Data sendiri dikembangkan melalui perangkat berbasis teknologi yang ditempatkan di daerah pesisir, laut, dan udara. Teknologi ini seperti radar, sensor pengukur kualitas air laut, drone bawah air (AUV), drone udara, dan satelit nano untuk memetakan aktivitas laut, serta kondisi dan habitat laut. 

Sementara Ocean Accounting merupakan sistem pengelolaan data spasial dan non-spasial yang terintegrasi. 

"Melalui perangkat tersebut, kita bisa memperoleh informasi kondisi kelautan Indonesia serta dinamika perubahan neracanya yang bermanfaat dalam perkembangan industri kelautan dan perikanan,” terang Victor dalam pernyataan resmi, Selasa (10/10). 

Baca Juga: KKP Perkuat Peran Masyarakat Pesisir Kelola Kawasan Konservasi

Lebih lanjut, Victor juga menambahkan akan menggandeng Starlink yang dapat membantu kapal-kapal penangkapan ikan untuk mengirimkan data tangkapan secara online melalui aplikasi e-PIT. Selain itu, sebanyak 20 satelit nano direncanakan akan diluncurkan dan dioperasikan pada Januari 2024 mendatang.

Berdasarkan teknologi serta bantuan artificial intelligence (AI), Ocean Big Data akan menghasilkan data kondisi pesisir dan laut yang dimutakhirkan secara berkala. 

Lebih jauh hal ini dapat digunakan sebagai decision support system khususnya untuk membantu mengelola dan memantau sumber daya serta ekosistem pesisir serta laut secara kontinyu, bahkan membantu dalam penentuan lokasi budidaya ikan/daerah penangkapan ikan, termasuk perluasan area konservasi laut.

“Ocean Accounting memberi kemudahan untuk mengukur setiap kegiatan pemanfaatan ruang laut, pencemaran dan kerusakan serta membantu memetakan upaya konservasi, rehabilitasi, dan restorasi laut Indonesia. Ocean Accounting juga dapat memprediksi dampak dari setiap perizinan pemanfaatan ruang laut terhadap kondisi kualitas dan fungsi ekologi laut,” tambahnya.

Baca Juga: KKP Jadi Walidata Informasi Geospasial Lamun dan Terumbu Karang

Dari dua teknologi ini Victor berharap pemerintah daerah, instansi sektoral, industri, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dapat memanfaatkan Ocean Big Data dan Ocean Accounting untuk kepentingan pemanfaatan ruang laut. 

Dengan demikian, implementasi kebijakan Ekonomi Biru akan mampu menyediakan barang dan jasa bagi kebutuhan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat serta keberlanjutan lingkungan hidup.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyerukan perlunya mendorong dan memprioritaskan keberlanjutan ekologi laut seiring dengan pemanfaatan laut secara optimal baik dari aspek ekonomi maupun sosial budaya sehingga tak hanya generasi mendatang dapat merasakan manfaat sumber daya kelautan dan perikanan.