KKP Perkuat Peran Masyarakat Pesisir Kelola Kawasan Konservasi

JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan bimbingan teknis pemantauan terumbu karang bagi Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB). Bimbingan juga diberikan agar KOMPAK bisa memanfaatkan bantuan yang telah diberikan pemerintah.

Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut Muh. Firdaus Agung Kunto Kurniawan menjelaskan pemberdayaan masyarakat ini untuk memperkuat peran masyarakat pesisir Lombok Barat dalam mengelola kawasan konservasi.

“KOMPAK menjadi bagian penting dalam pengelolaan kawasan konservasi di wilayah Nusa Tenggara Barat karena ikut melakukan aktivitas perlindungan dan pelestarian sumberdaya di kawasan konservasi,” ujar Firdaus melalui siaran pers, Jumat (25/8).

Baca Juga: KKP Jadi Walidata Informasi Geospasial Lamun dan Terumbu Karang

Pendampingan tersebut diberikan kepada beberapa kelompok yang telah menerima bantuan konservasi bagi KOMPAK di wilayah Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB). Yakni, Sumbawa Grow Up, Komunitas Pencinta Alam (KOPA) Mbojo, Pokmaswas Gili Matra, Kelompok Deep BlueSea dan Kelompok Baywatch.

Sebelumnya, bantuan pemerintah di bidang konservasi telah disalurkan berupa peralatan selam di Provinsi NTB, meliputi Lombok Utara, Sumbawa, Bima dan Lombok Barat.

Firdaus menilai, bantuan konservasi ini sangat dibutuhkan kelompok untuk mendukung kegiatan konservasi di wilayahnya, sehingga dapat mendorong terciptanya dampak ekonomi pada masyarakat di sekitar kawasan konservasi.

Dengan bantuan yang telah diberikan, diharapkan kompetensi dalam merawat bantuan serta pemantauan terumbu karang meningkat. Masyarakat diharapkan dapat menyampaikan pelaporan kasus-kasus pemutihan karang di wilayah NTB.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB Muslim yang hadir dalam kegiatan ini juga menegaskan pentingnya peran pemuda sebagai penggerak kelompok masyarakat dalam membangun destinasi wisata dan memanfaatkan sumberdaya secara berkelanjutan.

Pada kesempatan yang sama, Koordinator Bidang Diklat Komunitas Pecinta Alam (KOPA) Mbojo M. Yeriansyah menyambut baik inisiatif KKP memberikan bimbingan secara teknis kepada kelompok masyarakat.

"Kami bisa memperbarui lagi ilmu kesehatan terumbu karang dan  pendataan cepat terumbu karang. Selain itu, kelas open water POSSI sangat bermanfaat bagi kami," urainya.

Yeriansyah juga berharap KKP terus melanjutkan berbagai kegiatan yang mendukung keberlanjutan kelompok seperti pelatihan konservasi, sertifikasi open water, pemandu snorkeling dan pemandu selam.

Hal ini sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono untuk terus mendorong kelompok penerima bantuan selalu menjadi garda terdepan dalam membangun sektor kelautan dan perikanan melalui berbagai aksi perlindungan dan konservasi.

Baca Juga: Restorasi Terumbu Karang Muara Badak Sukses Dongkrak Wisatawan

Sebagai informasi, kawasan perairan Gili Tangkong, Gili Nanggu, Gili Sudak di Kecamatan Sekotong telah ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi Perairan (KKP Gitanada) melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No 93/2018. 

Berdasarkan beleid ini, Kawasan konservasi  ini mencakup luas 21.132,82 hektare, yang terbagi atas Zona Inti 495,31 hektare, Zona Pemanfaatan 1.800,10 hektare, Zona Perikanan Berkelanjutan 18.663,40 hektare dan Zona lainnya 174,01 hektare.

Dilansir dari Antara, berdasarkan penelitian yang dilakukan gabungan peneliti dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Mataram  (Unram) dan University of Rhode Island (URI) Amerika Serikat pada 2018, sebagian besar terumbu karang di kawasan Gitanada berada dalam kondisi buruk. Kondisi terumbu karang baik hanya ditemukan di Kawasan inti area konservasi.

Penelitian yang berlangsung selama 10  hari pada bulan Juli 2018 ini menjadi bagian dari program USAID's Sustainable Higher Education Research Alliances (USAID SHERA) CCR Anbiocore. Selain KKP Gitanada, penelitian juga dilakukan di Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Gili Sulat Lawang, dan Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN) Gili Matra.

Dr. Imam Bachtiar, peneliti dari Unram menyampaikan bahwa pada tahun 90-an kondisi terumbu karang di Gili Matra dalam keadaan bagus pada tahun 90-an. Namun, kondisi telah berubah menjadi buruk. Salah satu penyebabnya adalah perubahan aturan tentang pendaratan perahu yang menyebabkan karang-karang di tepi rusak tergerus perahu ataupun diinjak para wisatawan.