KKP Antisipasi Puncak Musim Tuna Di Pulau Morotai

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Pemda Morotai tengah mengantisipasi puncak musim tuna di Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara.

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP Budi Sulistiyo menerangkan langkah antisipasi itu disiapkan guna menekan potensi kerugian akibat menumpuknya hasil tangkapan tuna di pelabuhan.

"Pesan Pak Menteri Trenggono jelas, jangan sampai harga ikan kurang proporsional dan merugikan nelayan," sebut Budi lewat keterangan tertulis, Senin (20/5).

Baca Juga: Pemkab Biak: Realisasi Ekspor Ikan Tuna Ke Jepang Capai 140 Ton

Berdasarkan hasil koordinasi dengan dinas kelautan dan perikanan setempat, Budi menyebut sudah ada pihak swasta, yakni PT Nutrindo Fresfood Internasional yang siap menyediakan kapal angkut ke Morotai guna mengantisipasi puncak musim ikan tuna.

"Dalam hal ini, perusahaan tersebut akan membeli dan mengangkut tuna ke Bitung, Sulawesi Utara," tambahnya.

Selain itu, sebanyak enam unit chest freezer juga telah terdistribusikan ke Morotai. Chest freezer itu terdiri dari lima unit berkapasitas masing-masing 300 liter dan satu unit kapasitas 750 liter.

Kehadiran chest freezer itu, sambung Budi, bakal membantu menjaga mutu ikan nelayan secara sementara selama puncak musim tuna di Kabupaten Pulau Morotai.

"Alhamdulillah sudah ada swasta yang akan mendistribusikan ikan ke Bitung, serta 6 chest freezer bantuan pemerintah dengan total kapasitas 2.250 liter di Morotai," tutur Budi.

Baca Juga: KKP Akan Adopsi Teknologi Budidaya Tuna dari Turki

Kemudian, Dinas Kelautan dan Perikanan Morotai juga telah melaporkan ada dua kelompok usaha bersama (KUB) dan tiga supplier yang berminat bekerja sama dengan PT Nutrindo Fresfood Internasional yang mengoperasikan kapal angkut ke Morotai untuk membeli tuna dan mengangkutnya kembali menuju Bitung.

Dia menegaskan, jajaran KKP bakal terus memantau situasi puncak musim tuna di Morotai sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap nelayan. KKP, sambungnya, bakal memfasilitasi pelaku usaha melalui mekanisme pasar yang berlaku.

"Ikan juga dibeli sesuai harga setempat. Intinya keberpihakan kita jelas ke nelayan dan kita akan terus memonitor tiap perkembangan di Morotai," pungkas Budi Sulistiyo.