Kementerian PU: Infrastruktur Tangguh Dorong Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan

JAKARTA - Wakil Menteri Pekerjaan Umum PU Diana Kusumastuti menekankan, pemerintah siap mendukung pembangunan perkotaan yang layak huni, produktif dan tangguh, serta berkelanjutan. Pemerintah menginginkan infrastruktur yang berkelanjutan menjadi navigasi dalam pembangunan infrastruktur ke depan.

“Ini tampak dari target pembangunan infrastruktur dari jangka menengah, dan ini juga selaras dengan kebijakan perkotaan nasional,” kata Diana saat meluncurkan dokumen kebijakan perkotaan nasional 2045 di Kantor PPN/Bappenas, Jakarta, Senin (15/9).

Baca Juga: Pemerintah Luncurkan Dokumen Kebijakan Perkotaan Nasional 2045

Dia menjelaskan, pembangunan infrastruktur merupakan fondasi dari peradaban perkotaan. Menurutnya, infrastruktur yang baik akan mampu mendorong produktivitas, meningkatkan pertumbuhan ekonominya, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta diharapkan bisa menjamin keberlanjutan lingkungan.

Diana mengatakan, infrastruktur hijau ramah lingkungan dapat menjaga keberlanjutan serta ketersediaan sumber daya jangka panjang. Kemudian, infrastruktur inklusif harus menjamin akses yang setara dari seluruh lapisan masyarakat.

“Tentunya, infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, ini pun juga kita harus mendorong produktivitas dan daya saing perkotaan,” imbuhnya.

Selanjutnya, Diana menyebut infrastruktur harus tangguh dari kejahatan, perubahan iklim dan melindungi masyarakat. “Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan merupakan investasi jangka panjang bagi bangsa,” ujarnya.

Dia menambahkan, peran infrastruktur dalam pembangunan perkotaan berkelanjutan sangat strategis. Hal ini tergambarkan dalam rumusan strategi PU 608 sebagai strategi korelasi yang kuat dan positif mendukung pencapaian nilai kebijakan perkotaan nasional 2045.

"Yaitu melalui efisiensi investasi dengan target ICOR di bawah 6, dan pengentasan kemiskinan (ekstrem) ini juga menuju 0%, walaupun saat ini masih 0,5-0,8%. Kita harus mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8% sampai akhir tahun 2029,” imbuhnya.

Baca Juga: Indonesia Perlu Tiru Konsep 3 Kota Berkelanjutan Di Dunia

Pihaknya sudah merancang langkah-langkah strategis untuk memunculkan pembangunan perkotaan yang berlanjutan, inklusif, berdaya saing melalui National Urban Development Project (NUDP). NUDP menjadi fondasi penting, dalam mengintegrasi kebijakan, strategi, perencanaan teknis, hingga implementasi nyata.

“Kami menyusunnya bersama-sama dengan Bappenas, dan tidak hanya dari PU. Seluruh tahapan NUDP juga selanjutnya dioperasionalkan. Jangan lupa, kami juga bersama-sama Kementerian Keuangan dan Kemendagri untuk menyusun ini,” ungkapnya.

Diana mengakui, penataan dan pembangunan perkotaan, serta penyelarasan dengan pembangunan infrastruktur merupakan tugas kompleks. Diana optimistis, dengan visi bersama, kerja kolektif mampu mewujudkan kota-kota Indonesia menjadi pusat ekonomi, sekaligus ruang kehidupan nyaman, berkeadilan dan berkelanjutan.

“Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam perumusan dan implementasi kebijakan kota, serta pengawasan, pengendalian, dan perkembangan perkotaan,” jelas Diana.

Baca Juga: Green Building: Inovasi Arsitektur Demi Masa Depan Berkelanjutan

Kemudian, Diana mendorong pembentukan jejaring, kolaborasi antarkota untuk memacu penguatan daya saing dan kreativitas kota. Untuk itu, semua pihak bersama-sama perlu mengawal pembangunan infrastruktur perkotaan yang penuh tanggung jawab, transparansi dan semangat gotong royong.

“Harapan bangsa Indonesia untuk mencapai Indonesia Emas 2045 dengan kota yang tangguh berlanjutan, transparan, inklusif. Karena kota, tentunya akan lahir dari infrastruktur-infrastruktur yang kokoh... dan kolaborasi dari semua pihak,” pungkasnya.