Kemenperin Minta Rencana Pindah Pelabuhan Impor Dilanjutkan Di Rezim Prabowo

JAKARTA -  Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong agar rencana pemindahan pelabuhan impor atau entry point untuk 7 komoditas ke wilayah timur Indonesia bisa dilanjutkan oleh pemerintahan era Prabowo.

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arief mengatakan, pemindahan pelabuhan impor ke kawasan timur bisa menjadi pemantik atau booster. Utamanya, untuk mengerek daya saing 7 jenis komoditas yang saat ini diserbu produk-produk impor.

"Sebaiknya begitu ya (dilanjutkan di era Prabowo), karena itu akan jadi booster, terutama untuk industri di tujuh sektor itu," ujarnya kepada awak media usai Pameran Hari Batik Nasional, di Jakarta, Rabu (2/10).

Untuk diketahui, pemerintah, khususnya Kemenperin dan Kemendag, menginisiasi gagasan memindahkan pelabuhan masuk barang impor untuk 7 komoditas ke wilayah timur Indonesia. Di antaranya ke daerah Sorong, Bitung dan Kupang.

Tujuh komoditas tersebut mencakup tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi, keramik, perangkat elektronik, produk kecantikan, barang tekstil jadi dan alas kaki.

Dalam catatan Validnews, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita sudah menyusun draf usulan pemindahan pelabuhan, dan akan menyerahkannya kepada Presiden Joko Widodo. Namun perlu diingat, Indonesia akan segera melantik presiden baru tiga pekan lagi, pada 20 Oktober 2024.

Baca Juga: Menperin Bakal Serahkan Draf Usulan Pemindahan Pelabuhan Ke Presiden 

Tampuk kepemimpinan negara pun akan beralih dari Jokowi ke Prabowo Subianto. Dengan demikian, beberapa tugas yang belum diselesaikan pemerintah sebelumnya, bisa menjadi PR pemerintahan era Prabowo, salah satunya pemindahan pelabuhan ini.

Menjelang pelantikan presiden baru, Jubir Agus Gumiwang mengaku belum mendapatkan informasi apakah Kemenperin dan tim transisi Prabowo sudah membahas mengenai pemindahan pelabuhan impor atau belum.

"Saya belum tahu informasinya ya (ada pembahasan dengan tim transisi), tapi menurut kami itu penting dilakukan, terutama untuk meningkatkan permintaan domestik atas produk manufaktur tujuh komoditas tadi," kata Febri.

Dia menambahkan, ada PR lain pemerintahan Prabowo, yaitu kepastian keberlanjutan program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) bagi industri. Dia menyebut, kebijakan tersebut tinggal menunggu disahkan menjadi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP).

"Kalau keberlanjutan program HGBT sudah hampir pasti ya, cuma tinggal disahkan saja RPP-nya, dan kita berharap pemerintah mendatang bisa mengesahkan RPP tersebut," tutup Febri. 

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan pemerintah saat ini tidak akan memutuskan pemindahan pelabuhan sebagai pintu masuk barang impor ke pelabuhan lain. Rencana pemindahan pelabuhan sejauh ini baru di tahap diskusi. 

Baca Juga:  Mendag Usulkan Pemindahan Jalur Masuk Barang Impor Di Luar Jawa

Pembahasan pemindahan pelabuhan ini kata Zulhas masih dibahas oleh tim transisi.

"Belum (diputuskan) masih diskusi ya. Sudah ada usulan, tapi belum dibahas secara (mendalam)," kata Zulhas saat ditemui di Cikarang, Kamis (26/9). 

Sementara, para pengusaha ritel dalam negeri tidak setuju dengan rencana pemerintah soal pemindahan pelabuhan masuk barang impor untuk 7 jenis komoditas ke Indonesia bagian timur, karena dapat menyebabkan gulung tikar massal.

Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) menyatakan, pemindahan pelabuhan ke kawasan timur akan mengerek biaya operasional, transportasi dan distribusi. Nantinya, sederet hal itu menyebabkan harga barang di pasar naik.

"Pemindahan lokasi impor ini justru berpotensi memperberat industri dan ritel nasional," ujar Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah dalam keterangan tertulis, Kamis (5/9).