07 Maret 2023
10:53 WIB
Editor: Rheza Alfian
JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI untuk mendukung pelaksanaan persiapan proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
"PT SMI akan berperan strategis dalam penyusunan inovasi pembiayaan penyediaan infrastruktur terhadap Otorita IKN," kata Direktur Utama PT SMI Edwin Syahruzad dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Senin (6/3).
Kepercayaan pemerintah terhadap PT SMI merupakan afirmasi terhadap kinerja PT SMI dalam menjalankan berbagai mandat persiapan 20 proyek infrastruktur dari berbagai variasi sektor antara lain rumah sakit, pengelolaan limbah B3, pengelolaan sampah, akses broadband, transportasi, dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
Selain proyek IKN, dia menyampaikan pemerintah juga telah menunjuk PT SMI sebagai Country Platform Manager untuk mengelola pembiayaan mekanisme transisi energi di Indonesia pada Presidensi G20 Indonesia 2022 di Bali beberapa waktu lalu.
Baca juga: PUPR: Progres Pembangunan IKN Nusantara Sudah 22%
Kepercayaan tersebut merupakan bentuk apresiasi Kemenkeu atas capaian platform SDG Indonesia One, yaitu sebuah platform keuangan campuran untuk membiayai proyek-proyek adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, yang telah dikelola oleh PT SMI sejak tahun 2018.
Edwin berpendapat PT SMI sejauh ini telah berhasil meningkatkan reputasi Indonesia di mata dunia melalui perannya sebagai Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform Manager.
Untuk itu, PT SMI perlu secara ambisius dan agresif melakukan tindak lanjut atas berbagai dukungan yang diberikan kepada Indonesia dalam agenda transisi energi.
Hingga Februari 2023, PT SMI telah bekerja sama dengan 17 lembaga mitra untuk menyusun strategi pembiayaan dan investasi transisi energi melalui dukungan-dukungan yang tersedia baik dalam bentuk dana komersial maupun non-komersial seperti dana hibah maupun bantuan teknis.
Lembaga yang menjadi mitra PT SMI dalam perannya sebagai ETM Country Platform Manager terdiri dari lembaga multilateral, bilateral, bank, filantropi, dan think tank.
Dalam menyusun skema pembiayaan dan investasi transisi energi di Indonesia, aspek lingkungan dan sosial merupakan prioritas.
Baca Juga: Ada IKN, Pusat Bisnis Jakarta Akan Merosot? Ini Kata Pengamat
PT SMI bersama dengan Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) telah menyusun Strategic Environmental and Social Assessment atau Kajian Lingkungan dan Sosial Strategis.
Dalam kajian tersebut, akan dilakukan audit, identifikasi risiko, dan penyiapan rencana mitigasi risiko dari aspek lingkungan dan sosial sebagai dasar rekomendasi skenario transisi energi.
“Kajian ini dilakukan untuk mencapai tujuan transisi energi di Indonesia agar dapat dilakukan secara adil dan terjangkau” ujarnya.
KIPP IKN Rampung 5 Tahun
Mantan Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Andrinof Chaniago meyakini pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur dapat selesai dalam waktu 5 tahun
Rencana tersebut bisa terealisasi jika ada pendanaan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) rata-rata Rp25 triliun per tahun.
“Kalau kawasan lain sangat bergantung juga pada jadinya KIPP. Begitu kawasan inti sudah terlihat setengah jadi, saya yakin investor akan datang untuk berpartisipasi di kawasan-kawasan penunjang yang sudah ditentukan fungsinya masing-masing,” katanya dalam Geliat IKN Menyongsong Masa Depan” yang diadakan Forum Merdeka Barat 9 (FMB9), Jakarta, Senin (6/3) seperti dilansir Antara.
Dalam membangun sebuah kota baru, secara rata-rata durasi paling cepat yaitu selama 10 tahun. Berdasarkan studi terhadap lebih dari 30 negara, durasi pembangunan kota baru selama 10-15 tahun.
Dengan fokus terhadap pembangunan KIPP, lanjut Andrinof, otomatis kawasan pengembangan lainnya akan lebih banyak diisi oleh non-pemerintahan atau swasta.
“Mungkin lebih baik kita fokus untuk mewujudkan KIPP. Untuk KIPP, saya yakin 5 tahun bisa selesai karena sumber biayanya itu pasti, yaitu dari APBN,” ungkap dia.