04 Februari 2025
16:54 WIB
Kemenkeu Sebut Pemangkasan Anggaran Tak Kurangi Kualitas Kinerja
Kemenkeu berharap bisa jadi contoh dalam menjalankan efisiensi anggaran di 2025. Juga, tidak mengurangi kualitas kinerja dan pelayanan ke masyarakat.
Penulis: Aurora K MÂ Simanjuntak
Ilustrasi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) bersama Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (kiri) memberikan keterangan pers APBN KiTa di Jakarta, Rabu (11/12/2024). Antara Foto/Rivan Awal Lingga/tom.
JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengeklaim, pemangkasan belanja negara tahun ini tidak akan mengurangi kualitas kinerja, termasuk dalam mengelola keuangan negara.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyampaikan, efisien anggaran merupakan bentuk dukungan terhadap kebijakan pemerintah. Selain itu, supaya proses kerja masing-masing kementerian/lembaga (k/l) lebih efektif.
"Efisiensi ini tidak berarti mengurangi kualitas kinerja, melainkan menata kembali proses kerja agar lebih efektif," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (4/2).
Suahasil menilai, pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto memiliki prioritas-prioritas dan target baru memasuki 2025. Oleh karena itu, ia memaklumi ketika terjadi dinamika, salah satunya pemangkasan belanja.
Baca Juga: Prabowo Instruksikan Pemerintah Pusat-Daerah Efisiensi Anggaran Rp306 T
Adapun ketentuan itu tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Totalnya, efisiensi anggaran untuk tahun fiskal 2025 mencapai Rp306,6 triliun.
"Presiden meminta kita untuk duduk bersama meninjau lebih dalam, dan dari sana kita bisa melihat belanja-belanja yang perlu disesuaikan," ungkap Wamenkeu Suahasil.
Ia pun mencontohkan, Kemenkeu sudah punya berbagai sistem seperti SPAN di Ditjen Perbendaharaan, Ceisa di Ditjen Bea Cukai, dan Coretax di Ditjen Pajak.
Dengan pemanfaatan teknologi ini, Suahasil meyakini seharusnya Kemenkeu tetap bisa menjalankan efisiensi tanpa mengorbankan kualitas layanan.
"Transformasi ini tidak lepas dari pemanfaatan teknologi. Kita harus terus beradaptasi dengan sistem yang semakin canggih agar pekerjaan tetap berjalan optimal dengan jumlah sumber daya yang lebih efisien," tambahnya.
Dalam menghadapi kebijakan efisiensi anggaran, Wakil Sri Mulyani meminta seluruh jajaran Kemenkeu untuk meninjau kembali program-program kerja agar tetap sejalan dengan prioritas nasional.
Baca Juga: Sri Mulyani Tegaskan Bansos Tak Terpengaruh Efisiensi Anggaran
Menurutnya, penting untuk memilah program yang menjadi prioritas dan mana yang masih bisa diefisienkan. Dengan begitu, alokasi anggarannya pun terarah untuk kepentingan utama.
Di satu sisi, Wamenkeu Suahasil juga mengeklaim, efisiensi anggaran tidak mengurangi kualitas layanan yang berdampak luas bagi masyarakat.
"Kalau ada kegiatan yang memang penting, seperti patroli di laut, ya harus tetap berjalan. Tapi kalau bisa dilakukan dengan lebih efisien, kita cari caranya. Rapat bisa dilakukan secara daring, perjalanan dinas bisa dikurangi, dan berbagai pengeluaran yang tidak terlalu esensial bisa disesuaikan," jelasnya.
Suahasil mendorong agar Kementerian Keuangan dapat menjadi teladan dalam menjalankan efisiensi anggaran secara efektif.
"Kita ingin Kemenkeu tetap menjadi institusi yang dihormati. Efisiensi bukan sekadar pemotongan anggaran, tetapi bagaimana kita bekerja dengan lebih cerdas, lebih strategis, dan lebih bertanggung jawab," tutupnya.