Kemenkeu: Pelemahan Rupiah Bebani Subsidi Energi Nasional

JAKARTA - Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengakui, pelemahan nilai tukar rupiah sepanjang tahun ini bebani anggaran subsidi energi yang mesti pemerintah tanggung. 

Namun demikian, pemerintah optimistis belanja subsidi energi di sisa tahun ini masih dalam tataran yang dapat diantisipasi.

“Nah ini (pelemahan rupiah) tentunya akan menambah beban untuk subsidi dan kompensasi dari energi BBM. Akan tetapi, kita melihat kemarin, sudah dilaporkan di dalam lapsem (laporan semester I) untuk sampai akhir tahun outlook kita ini akan tetap masih terkendali dalam batas-batas yang cukup bisa kita kelola,” katanya menjawab pertanyaan wartawan dalam Konferensi Pers APBN Kita Edisi Agustus 2024, Jakarta, Selasa (13/8). 

APBN Kita mendata, per 9 Agustus 2024, nilai rupiah terhadap dolar AS mencapai Rp15.952 (end-of-period/eop) atau rata-rata Rp15.973 (year-to-date/ytd), terdepresiasi 3,48% dibandingkan posisi pada akhir 2023. Adapun pelemahan rupiah ini sudah jauh lebih dalam daripada yang Kemenkeu antisipasi dalam asumsi makro APBN 2024 di kisaran Rp15.000 per dolar AS.

Di sisi lain, Febrio bersyukur bahwa realisasi harga minyak mentah Indonesia (ICP) masih kurang-lebih sama dengan asumsi ICP di APBN 2024. Hal ini cukup melegakan di tengah peluang meluasnya gejolak perang di Timur Tengah yang berpotensi besar mengerek harga minyak dunia.

Baca Juga: Tok! Pertamina Naikkan Harga Pertamax

Per Juli 2024, harga ICP tercatat sebesar US$82/barel (eop) atau US$81,38/barel (ytd). Adapun patokan harga ICP dalam APBN 2024 ditetapkan berkisar US$82/barel. Ke depan, pemerintah menjamin, penyelenggaraan APBN masih akan jadi bantalan kejut atau shock absorber dari berbagai dinamika ekonomi global yang begitu volatil. 

“Tentunya, APBN akan tetap berperan sebagai shock absorber,” terangnya. 

Dalam paparan, Menkeu Sri mulyani menyampaikan, secara tidak langsung seluruh masyarakat ikut menikmati sejumlah subsidi energi yang pemerintah berikan. Entah dipakai untuk memasak sarapan dengan LPG 3kg, isi ulang gawai dengan listrik subsidi, hingga penggunaan Pertalite maupun Diesel untuk kendaraan pribadi, kendaraan umum sekaligus ojol. 

“Thats enjoying some subsidi, so wherever you go, actually you are finding APBN supporting masyarakat di berbagai hal,” terang Menkeu.

APBN Kita menyatakan, pemerintah telah memberikan keterjangkauan energi di dalam negeri via subsidi. Per Juli 2024, subsidi BBM telah terealisasi Rp10,4 triliun yang setara 8,66 juta kiloliter (KL), dan subsidi LPG 3 Kg senilai Rp40,4 triliun sebanyak 4,02 juta metrikton (MT).

Secara keseluruhan, Sri menyampaikan, pemerintah pusat telah membelanjakan anggaran sebesar Rp872,8 triliun sepanjang tahun ini untuk manfaat langsung kepada masyarakat. Mencakup belanja pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, energi, pertanian, dan UMKM.

Baca Juga: Menkeu: Rupiah Lemah Potensial Lebarkan Belanja Subsidi 2024

Adapun realisasi anggaran tersebut setara 74,5% dari pagu Belanja Pemerintah Pusat (BPP) di 2024. 

“So basically, Rp872,8 triliun dari Rp1.170 triliun, atau hampir 3/4 belanja pemerintah dalam enam bulan ini semuanya untuk masyarakat dan langsung dinikmati dalam berbagai bentuk,” ucapnya.

Menkeu pun menilai, APBN Kita sudah begitu sangat relevan dan terus bekerja untuk bisa menjaga stabilitas RI di tengah dinamika yang terjadi. Adapun dinamika tantangan tersebut bisa muncul dari koreksi harga komoditas unggulan tanah air.

“Di sisi lain, kita juga lihat ekonomi secara global mengalami tekanan karena faktor ekonomi maupun politik, namun kita tetap terjaga baik,” paparnya.

Dirinya juga mengingatkan, APBN bukan sesuatu yang tahan atau imun terhadap gejolak yang ada. Karenanya, sedikit-banyak kondisi yang ada pasti memengaruhi penyelenggaraan APBN itu sendiri.

“Namun kita akan coba terus sebagai instrumen yang kredibel, sustainable dan efektif untuk menjadi shock absorber, bumper, dan counter cyclical,” tegasnya.