Kemenkeu Masih Kaji Insentif Untuk Family Office

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih mengkaji insentif yang sesuai untuk program family office yang telah diwacanakan sejak tahun 2024 lalu.

“Insentif sedang digodok,” kata Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono dalam kegiatan ‘Semangat Awal Tahun 2025’, di Jakarta, Rabu (15/1).

Thomas menyebut pihaknya akan merujuk pada standar di luar negeri agar insentif yang diberikan bisa lebih kompetitif. Dalam konteks itu, Kemenkeu akan turut melibatkan Dewan Ekonomi Nasional (DEN).

Thomas pun menegaskan regulasi perlu disusun dengan matang agar bisa memberikan kepastian hukum. “Hukumnya harus jelas. Bahwa family office di mana pun harus mempunyai kepastian hukum. Menurut saya itu menjadi tantangan, karena sekali lagi, bukan hanya insentif, tetapi secara keseluruhan harus kita pikirkan,” ujarnya.

Dalam kegiatan yang sama, Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan mengaku bakal mengajukan ke Presiden Prabowo Subianto untuk mulai menjalankan family office pada Februari 2025. “Kalau saya bertemu Presiden, saya berusaha ya bulan depan harus kita jadikan,” kata Luhut.

Luhut menambahkan studi mengenai penerapan family office di Indonesia telah lama dilakukan. Dia optimistis Presiden Prabowo akan menyetujui rencananya tersebut.

“Kami sudah lama studi dan kita tidak mau kalah dengan negara tetangga kita. Jangan sampai kita didahului,” ujarnya.

Ketua DEN pun menyebut akan menyusun insentif yang lebih kompetitif dibanding negara sejawat, termasuk Malaysia. “Mereka kasih insentif yang sangat kompetitif. Kita juga harus. Kalau tidak, kita kalah,” serunya.

Sekadar mengingatkan, gagasan soal family office dilontarkan Luhut saat menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) pada Kabinet Indonesia Maju di bawah Pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Wacana itu, ia sampaikan kepada para delegasi World Water Forum (WWF) ke-10 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, pertengahan Mei 2024.

“Kami dorong Bali ini menjadi hub (pusat) untuk family office seperti di Hong Kong dan Singapura,” kata Luhut kala itu.

Baca Juga: Luhut Sebut Rencana Family Office Terjegal Salah Satu Kementerian

Investasi Di Bali
Pada Juli 2024, Luhut mengungkapkan sudah ada beberapa konglomerat asing yang berminat mendaftar program family office atau keluarga kaya yang menginvestasikan dana di Bali. Menurut dia, kala itu, tim untuk program kantor orang kaya dari luar negeri itu sudah mulai bekerja dan rencananya melakukan kunjungan ke negara-negara atau wilayah administrasi khusus yang menerapkan konsep serupa, seperti Uni Emirat Arab, Hong Kong, dan Singapura.

Tujuannya untuk mengetahui pengelolaan dana orang kaya tersebut dan menjadikannya sebagai salah satu tolok ukur konsep investasi tersebut. Adapun penerapan family office dia harapkan dapat berlaku juga di kota-kota lain, seperti Jakarta dan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Seperti diketahui, Pemerintah Indonesia tengah mengembangkan konsep Family Office sebagai strategi untuk menarik investasi dari individu dan keluarga dengan kekayaan bersih tinggi (High-Net-Worth Individuals/HNWIs) ke dalam negeri. Family Office yang dimaksud di sini adalah perusahaan swasta yang mengelola kekayaan dan investasi keluarga kaya, serta menyediakan layanan seperti perencanaan pajak, manajemen properti, dan filantropi.

Tujuan pengembangan family office di Indonesia adalah menarik Investasi asing. Dengan menyediakan fasilitas dan regulasi yang mendukung, Indonesia berharap dapat menarik dana dari keluarga kaya internasional untuk diinvestasikan di dalam negeri.

Mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, menyebutkan, total dana yang dikelola oleh family office di seluruh dunia mencapai US$11,7 triliun. Jika Indonesia dapat menarik 5% dari total dana tersebut, maka potensi investasi yang masuk sekitar US$500 miliar.

Dengan masuknya dana dari family office, cadangan devisa Indonesia juga diharapkan meningkat, memperkuat stabilitas ekonomi nasional. Kemudian, investasi dari family office dapat digunakan untuk pengembangan sektor-sektor strategis, seperti ekonomi hijau dan pariwisata, yang dapat menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi.