Luhut Sebut Rencana Family Office Terjegal Salah Satu Kementerian

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan rencana membuat family office di Indonesia sudah disetujui presiden terpilih Prabowo Subianto, namun dijegal salah satu kementerian.

Luhut tidak menyebutkan kementerian apa yang dimaksud. Dia menyayangkan ketika negara tetangga seperti Malaysia justru lebih dulu menggarap gagasan membuat family office.

"Family office saya lapor pada presiden terpilih, beliau bilang, bagus setuju. Kita kerjakan. Tapi berhenti di satu kementerian hanya karena enggak ngerti kenapa, tahu-tahu Malaysia mengumumkan," tuturnya dalam Melaju Menuju Indonesia Emas, Jumat (11/10).

Luhut menilai, karena terjegal kementerian, Indonesia kehilangan momentum untuk mengumpulkan pihak-pihak yang ingin memarkir uangnya. Adapun wacana pembuatan family office di daman negeri ini sudah digaungkan Luhut sejak pertengahan tahun ini.

Baca Juga: Pemerintah Proyeksikan Investasi Family Office US$500 Miliar

Untuk diketahui, family office adalah merupakan perusahaan swasta atau firma yang menangani seputar manajemen kekayaan bagi satu keluarga atau individu yang sangat kaya (high net worth individuals/HNWI).

Ia menyampaikan, pihaknya sudah melakukan studi banding dan diskusi ke Singapura, Hong Kong, dan Abu Dhabi dalam rangka membentuk family office. Di samping itu, ia mengeklaim banyak tokoh crazy rich yang mau memarkir uangnya di Indonesia.

"Kita kehilangan momentum. Ada 28.000 orang yang punya uang, mau parkir," imbuh Menko Marves.

Baca Juga: Indonesia Realisasikan Family Office Oktober 2024

Sebelumnya, Luhut sempat menerangkan, dengan adanya family office di Indonesia, pemerintah dapat meraup pajak atas investasi pihak tersebut di Indonesia. Sebagai awalan, dia berencana membidik Bali sebagai lokasi family office RI.

Namun rencana ini tidak mulus. Dia pun menilai, yang menjadi masalah dalam mengeksekusi pembentukan family office adalah kurangnya koordinasi antara pejabat pemerintahan, serta kementerian/lembaga (K/L).

"Koordinasi antara kementerian dan lembaga itu terkadang mempersulit diri kita sendiri," tutur Luhut.