Kadin: Kondisi Rantai Pasok Terdampak Aksi Demo Anarkis

JAKARTA – Sejumlah asosiasi yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengungkapkan rantai pasok yang mulai terkena dampak aksi demo di berbagai daerah, khususnya Jakarta dan sekitarnya (Jabodetabek). Pengiriman barang kini mulai terhambat bahkan terhenti akibat demo.

Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, mengungkapkan hal tersebut kian membebani dunia usaha. Pasalnya, selain hambatan rantai pasok akibat demo anarkis, dunia usaha juga menghadapi masalah kenaikan pajak dan izin investasi yang tidak lancar.

“Lewat rapat secara daring, mendengar secara langsung kondisi terkini dari para pengusaha anggota Kadin yang tergabung dalam 200 asosiasi. Yang paling menonjol adalah kondisi rantai pasok yang sudah mulai terkena dampak aksi demo anarkis,” kata Anin melalui keterangan tertulis pada Selasa (2/9).

Ia mengungkapkan, para sopir truk tidak berani mengendarai truk untuk mengirim barang. Karena itu, ia menilai, jaminan keamanan perlu diberikan kepada pelaku ekonomi di setiap simpul jalur distribusi dan di semua sentra produksi.

“Pabrik yang membutuhkan bahan baku dan komponen tidak bisa mendapatkan pasokan. Perusahaan ritel tidak bisa lagi menerima pengiriman barang, termasuk bahan pangan. Kondisi ini akan mendongkrak kenaikan harga barang dan inflasi bakal meningkat,” ungkapnya.

Anindya mengatakan gangguan keamanan di Jabodetabek dan berbagai kota besar di Indonesia memaksa pemerintah untuk memberlakukan kebijakan WFH (work from home). Padahal, lanjut dia, tidak semua pekerjaan bisa diselesaikan dari rumah karena ada banyak pekerjaan yang menuntut kehadiran fisik, WFO (work from office).

“Ketakutan karyawan masuk kantor juga mengurangi pendapatan usaha mikro dan ultra mikro, serta para pengemudi ojol (ojek online),” ucapnya.

Baca Juga: Kemendag: Gangguan Distribusi Bahan Pokok Imbas Demo Tak Signifikan

Dukung Penegakan Hukum 
Karena itu, kata Anin, para pengusaha meminta Kadin Indonesia berperan aktif menyalurkan aspirasi ini kepada pemerintah agar para pelaku yang membuat kerusuhan ditindak secara tegas dan transparan, serta memberikan jaminan keamanan agar rantai pasok kembali normal.

“Mereka (para pengusaha dari 200 asosiasi) meminta Kadin berperan aktif menyalurkan aspirasi ini kepada pemerintah, mendesak penegakan hukum terhadap perusuh, memperbaiki kebijakan fiskal, dan menyediakan informasi serta jaminan keamanan yang jelas agar rantai pasok, distribusi barang, dan kegiatan logistik kembali normal,” kata Anin.

Anin menambahkan Kadin Indonesia yakin kondisi keamanan akan kembali stabil, setelah Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Polri dan TNI menindak tegas para perusuh yang merusak aksi unjuk rasa secara damai. Kadin siap bekerja sama dengan pemerintah dan aparat penegak hukum untuk mengembalikan situasi aman sehingga kegiatan usaha kembali berjalan normal.

Para pelaku usaha juga menyarankan agar dilakukan audiensi dengan Kapolri, Panglima TNI, Pimpinan Polri dan TNI di setiap provinsi dan kabupaten/kota untuk memastikan keamanan di setiap sentra industri, dan memperbaiki aliran informasi agar pelaku usaha tidak terbawa rumor dan bisa menentukan operasionalnya dengan tepat.

Sejumlah perwakilan buruh berdiri di atas mobil komando untuk memimpin jalannya aksi demonstrasi di depan gedung DPR, Jakarta (28/08/2025). Mereka meminta penghapusan sistem outsourching, menolak kebijakan upah murah, dan menuntut kenaikan upah minimum di tahun 2026. Validnews/Hasta Adhistra 

Kesepakatan Bersama
Pertemuan dengan 200 pengurus asosiasi ini menghasilkan sejumlah kesepakatan bersama. Pertama, Kadin mendorong dunia usaha untuk tetap berinvestasi dan berdagang meskipun ada anjuran WFH.

“Sektor manufaktur harus tetap berjalan dengan perlindungan yang memadai dari aparat keamanan,” kata Anin.

Kedua, Kadin pusat dan daerah harus meningkatkan dialog dengan pimpinan lembaga pemerintahan, aparat penegak hukum (APH), dan pimpinan legislatif agar situasi keamanan kembali stabil.

Ketiga, Kadin akan bekerja sama dengan Mendagri dan aparat di daerah untuk merealisasikan program pasar murah dan beras murah untuk meredam gejolak harga, sekaligus menunjukkan kepedulian pengusaha terhadap masyarakat.

“Untuk menggerakkan ekonomi di daerah, Kadin akan bekerja sama lebih erat dengan pemerintah daerah,” ucapnya.

Keempat, kepercayaan investor terhadap investasi di Indonesia harus selalu dijaga. Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan berawal dari kegiatan investasi di berbagai bidang usaha.

“Oleh karena itu, proses perizinan di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) harus benar-benar dilancarkan sesuai regulasi yang belaku, tanpa hambatan dan pungutan yang tidak sah. Kementerian lain yang ikut menentukan terbitnya sebuah izin usaha perlu membantu kelancaran proses perizinan,” jelas dia.

Dalam waktu dekat, perlu diadakan pertemuan pengurus Kadin dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM yang juga CEO Danantara Rosan Roeslani agar kegiatan investasi berjalan dengan baik.

“Kadin mendukung penuh dan siap bekerja sama dengan pemerintah dan Danantara untuk meningkatkan investasi,” kata Anin.

Baca Juga: Hadapi Demo, CSIS Minta Pemerintah Atasi Akar Masalah

Kelima, Kadin pusat, Kadin daerah, dan seluruh asosiasi anggota Kadin diharapkan menjadi mitra pemerintah dalam mendukung ketahanan ekonomi nasional sebagai bagian dari ketahanan nasional. Seluruh anggota diminta terus menjaga komunikasi dengan konstituen dan keluarga besar dunia usaha agar tercipta soliditas internal dan kolaborasi eksternal.

Keenam, instabilitas keamanan yang sudah mengganggu kegiatan investasi, produksi, rantai pasok, dan perdagangan memberatkan dunia usaha. Kewajiban dunia usaha terhadap pemerintah, karyawan, dan masyarakat sangat besar dan akan terus meningkat.

Terkait perumusan UMP (upah minimum provinsi) untuk tahun 2026, Kadin dan asosiasi meminta situasi terkini menjadi pertimbangan.

Dalam situasi global yang tidak menentu dan kondisi dalam negeri yang masih didera penurunan daya beli masyarakat, kemampuan perusahaan untuk melaksanakan semua kewajibannya juga ikut terhambat.

Para pengurus asosiasi meminta agar pajak, tarif bea masuk, dan harga energi yang terus naik perlu ditelaah lagi. Begitu pula dengan proses perizinan yang kurang lancar.

“Ini momentum bagi semua pihak untuk mengukur beban masing-masing dan melakukan perbaikan dalam semangat Indonesia Incorporated,” jelas Anin.

Dalam dialog tersebut, hadir antara lain Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi dan Komunikasi Erwin Aksa, Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia Benny Soetrisno, Ketua Umum Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta Widjaja Kamdani, Ketua Umum Gapopin Soelianto, Ketua Umum ⁠Inkindo Erie Heryadi.

Ketua Umum APBMI Juswandi, Sekjen ⁠ASPAKI Erwin Hermanto, Pengurus ⁠DPP Indonesian Logistics and Forwarders Association (ILFA)/Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia(ALFI) Harry Sutanto, Sekum APMI Budi Prakosa, dan Ketua Umum Gabungan Produsen Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) Adhi S. Lukman.