Kabar Baru, Apple Sudah Lunasi Utang Investasi US$10 Juta

JAKARTA - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan perkembangan teranyar mengenai utang investasi perusahaan raksasa teknologi asal Amerika Serikat, Apple Inc.

Menperin menyatakan, pihak Apple sudah resmi melunasi utang investasi periode 2020-2023 senilai US$10 juta atau setara Rp163,6 miliar (kurs Rp16.364/US$).

"Sudah, sudah dia (Apple) bayar, kita sudah terima (pembayaran utang US$10 juta)," ujarnya kepada awak media usai Kick Off Indonesia 4.0 Conference & Expo 2025 di Kantor Kemenperin, Jakarta, Rabu (19/2).

Namun, Agus tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai pembayaran utang investasi Apple tersebut. Dia hanya menegaskan, raksasa teknologi AS itu sudah melunasi utangnya.

Baca Juga: Kemenperin: Pilih Skema Inovasi, Apple Belum Bisa Jual iPhone 16 Di RI

Adapun pembayaran utang US$10 juta ditengarai baru dibayarkan tidak lama. Pasalnya, dalam catatan Validnews, pada Januari 2025, Apple disebut-sebut masih belum melunasi utangnya.

"Jadi sudah, (utang) yang untuk US$10 juta kan, saya belum bisa buka itu, tapi saya bisa menyampaikan bahwa sudah dibayarkan," ungkap Menteri Agus.

Untuk diketahui, sebelumnya, Apple berinvestasi membangun pusat pengembangan atau inovasi berupa Apple Developer Academy di Indonesia pada 2020-2023.

Namun, dalam periode tersebut, Kemenperin mencatat, Apple Inc belum merealisasikan investasi seluruhnya. Masih ada utang sekitar US$10 juta atau Rp163,6 miliar.

Nilai komitmen investasi Apple tercatat mencapai Rp1,7 triliun untuk pembangunan Apple Academy Developer di Indonesia pada 2020-2023.

Adapun awal tahun ini, Apple sudah menyodorkan proposal investasi baru kepada pemerintah RI melalui Kemenperin. Mengingat utang sebelumnya sudah dilunasi, ke depan Apple tinggal membahas komitmen teranyar ini dengan pihak pemerintahan.

Hampir Jatuhkan Sanksi
Sebelumnya, Kemenperin mengancam untuk memberikan sanksi kepada Apple karena terus-terus langgar komitmen investasi di Indonesia. Saat itu, Menperin Agus menegaskan, pemerintah RI berpotensi menjatuhkan sanksi kepada Apple Inc sesuai regulasi yang berlaku.

Menperin Agus menekankan, sederet sanksi terkait itu telah diatur dalam Pasal 59 Peraturan Menperin (Permenperin) 29/2017.

"Sesungguhnya sanksi itu bisa kami terapkan dalam kasus Apple ini. Jadi sanksi itu ada di dalam Permenperin 29 Tahun 2017, di Pasal 59," ujarnya kepada awak media di Kantor Kemenperin, Jakarta, Rabu (8/1).

Baca Juga: Kemenperin: Pilih Skema Inovasi, Apple Belum Bisa Jual iPhone 16 Di RI

Beleid itu mengatur, pemohon harus mencapai target sesuai dengan nilai pengawasan Direktur Jenderal Kemenperin. Apabila tidak memenuhi target, maka bisa dijatuhkan sanksi administrasi. Pasal 59 Permenperin 29/2017 menyatakan, ada tiga jenis sanksi administrasi yang bisa dijatuhkan.

Pertama, perusahaan wajib menambah modal disetor untuk kegiatan penanaman modal. Kedua, pembekuan sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Ketiga, pencabutan sertifikat TKDN.

Untuk diketahui, Apple Inc memiliki komitmen investasi senilai Rp1,7 triliun untuk pembangunan Apple Academy Developer di Indonesia pada periode 2020-2023.

Namun, Apple baru merealisasikan investasi senilai Rp1,5 triliun. Sementara sisa utang investasi Apple mencapai sekitar US$10 juta atau sekitar Rp162 miliar.

Oleh karena itu, menurut Agus, Apple harus melunasi utang investasi tersebut. Saat bertemu perwakilan Apple AS, dia juga sudah menekankan ada kewajiban utang investasi yang harus dibayar raksasa teknologi itu senilai US$10 juta.