Jokowi: Tak Cukup Kendalikan Inflasi Via Moneter

JAKARTA - Presiden Joko Widodo menegaskan, negara tidak bisa mengandalkan kebijakan biasa dan konvensional untuk menstabilkan gejolak inflasi yang melanda dunia. Pemerintah Indonesia menjinakkan inflasi dengan melakukan serangkan kebijakan kombinasi.

Dirinya menggarisbawahi, banyak negara di dunia yang berusaha mengendalikan inflasi hanya dilakukan dari satu instrumen moneter bank sentralnya. Entah melalui kenaikan suku bunga, pengaturan nilai tukar mata uang, dan lainnya.

“Di negara manapun pasti memakai itu. Kita tidak, kita kombinasi kebijakan moneter dan pengecekan di lapangan langsung. Kalau bapak-ibu ada yang lulusan Harvard, Stanford, Pennsylvania, enggak ada yang namanya tim pengendalian inflasi, ini ilmu lapangan,” sebutnya dalam Rakornas Pengendalian Inflasi 2023, Jakarta, kamis (31/8).

Jokowi pun sempat mengaku heran dengan negara yang hanya andalkan pengendalian inflasi dengan kenaikan suku bunga, karena menurutnya kurang komprehensif. Pasalnya, hal tersebut akan sia-sia jika kondisi pasokan tidak baik dan stok tidak memiliki. Pada akhirnya, harga akan tetap naik.

Begitu juga, jika distribusi barang yang terganggu karena jalan yang rusak, semua upaya yang ada tidak akan ada artinya.

“Makanya, (pengendalian inflasi Indonesia) kombinasi antara kebijakan moneter dan pengecekan di lapangan secara langsung. Saya senang bahwa harga-harga yang saya pantau di pasar dalam minggu ini, saya cek di Pekalongan dan di Palu, semuanya pada posisi menurun (harga),” ungkap Jokowi.

Baca Juga: Bantuan Beras Untuk KPM Diharap Jaga Inflasi

Karena itu, pada kesempatan tersebut, Kepala Negara mengapresiasi penuh semua tim pengendalian inflasi tingkat pusat-daerah, gubernur, bupati hingga walikota yang berhasil menjaga kondisi inflasi nasional terkendali di level 3,08% (yoy) per Juli 2023.

Kondisi ini makin baik, jika berkaca pada kondisi inflasi negara lain yang cukup tinggi, bahkan ada yang presiden Jokowi nilai berbahaya. Seperti inflasi di Argentina 113%, Turki 47%, india 7,4%, Uni Eropa 5,3%, dan Amerika Serikat 3,2%.

“Angka (inflasi Juli 2023) sangat baik sekali, kita bisa mengendalikan harga barang dan jasa. Argentina inflasinya 113%, nah ini pertumbuhan ekonomi berapapun tekor. Jadi inflasi ini penting, percuma pertumbuhan kita hanya 5% tapi inflasinya 9%, ya tekor,” tegasnya.

Sementara itu, Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, pengendalian inflasi di Indonesia dilakukan secara non-ortodoks atau non-konvensional. Dengan melakukan kerja sama erat antara pemerintah pusat-pemerintah daerah dan Bank Indonesia.

“Indonesia tidak hanya mengandalkan instrumen moneter seperti suku bunga, likuiditas dan nilai tukar dalam mengendalikan inflasi. Namun, sangat banyak menggunakan dan mengandalkan instrumen fiskal,” jelasnya dalam akun Instagram @smindrawati yang dipantau Validnews.

Kebijakan tersebut antara lain stabilisasi harga melalui subsidi, dan intervensi pasar, termasuk memastikan anggaran stok beras Bulog memadai. Lalu, belanja infrastruktur untuk memperlancar dan memperbaiki distribusi barang, termasuk Inpres jalan raya.

“(Kemudian) bantuan pangan kepada 21 juta lebih keluarga/kelompok paking rentan. Dan penghargaan kepada Kepala Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota yang berhasil mengendalikan inflasi dan stabilitas harga,” paparnya.

Baca Juga: BI: Penerapan Suku Bunga Saja Tak Relevan

Penurunan Inflasi Indonesia Cepat
Pada kesempatan sama, Gubernur BI Perry warjiyo menekankan, penurunan inflasi atau IHK di Indonesia tergolong cepat, dengan kembali pada sasaran 3,0±1%. Inflasi bisa turun dari 5,51% pada akhir 2022 menjadi 3,08% (yoy) per Juli 2023.

“(Inflasi) termasuk salah satu yang terendah di dunia. Penurunan ini terjadi di seluruh kelompok apakah inflasi inti, harga pangan yang bergejolak, maupun harga yang diatur oleh pemerintah,” ungkap Perry.

Lebih lanjut, seluruh wilayah juga tercatat mengalami penurunan inflasi dan telah berada dalam sasaran inflasi nasional. Capaian ini adalah hasil dari eratnya sinergi pengendalian inflasi antara pemerintah pusat-daerah serta konsistensi kebijakan BI dalam tim pengendalian inflasi pusat-daerah.

Dirinya menggarisbawahi, kondisi ini merupakan kesuksesan GNPIP di berbagai daerah yang dicanangkan langsung oleh presiden pada 18 Agustus 2022. BI memperkirakan inflasi Indonesia di sisa 2023 akan tetap terkendali dalam sasaran sasaran 3,0±1%.

“Bahkan, akhir tahun ini insyaAllah sekitar 3%. Tentunya perlu kita turunkan tahun depan menjadi sasaran 2,5±1% pada 2024,” ujarnya.

Dirinya juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat sekaligus pemda yang telah berhasil menjaga stabilitas inflasi nasional dalam kondisi baik. “Kami meyakini inflasi yang rendah sebagai faktor sangat penting, untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia serta kesejahteraan rakyat Indonesia,” jelasnya.