01 Agustus 2024
13:03 WIB
Jokowi: Potensi Ekonomi Digital Indonesia Bisa Sentuh Rp5.800 T Pada 2030
Presiden Joko Widodo (Jokowi) optimistis ekonomi digital Indonesia bisa melonjak hingga mencapai Rp5.800 triliun pada 2030.
Penulis: Khairul Kahfi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat membuka Karya Kreatif Indonesia (KKI) dan Festvial Ekonomi dan Keuangan Digital (FEKDI) Bank Indonesia 2024 di Jakarta, Kamis (1/8). Validnews/Khairul Kahfi
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) optimistis ekonomi digital Indonesia bisa melonjak hingga mencapai Rp5.800 triliun pada 2030. Saat ini, Indonesia punya modal yang baik untuk bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi digital, seperti bonus demografi hingga kepemilikan gawai pintar yang besar.
“Ekonomi digital Indonesia akan tumbuh 4 kali lipat di tahun 2030, mencapai US$210-360 billion yang kalau dirupiahkan di angka Rp5.800 triliun,” katanya saat membuka Karya Kreatif Indonesia (KKI) dan Festvial Ekonomi dan Keuangan Digital (FEKDI) Bank Indonesia 2024 di Jakarta, Kamis (1/8)
Dia menekankan, Indonesia mesti bisa kreatif mengkapitalisasi ekonomi dunia hari ini yang dihadapkan pada sentimen perlambatan bahkan ketidakpastian.
Indonesia pun diyakini mampu memenuhi target tersebut dengan memanfaatkan semua instrumen dan peluang untuk terus tumbuh.
Karena itu, Mantan Gubernur DKI Jakarta ini berulang kali menyampaikan Indonesia tidak boleh melepaskan sektor ekonomi digital yang amat potensial ke depan.
Di sisi lain, pembayaran digital Indonesia juga akan meningkat hingga 2,5 kali lipat mencapai US$760 miliar atau Rp12.300 triliun pada 2030.
“Sebuah angka (proyeksi ekonomi digital) yang besar sekali,” paparnya.
Sebagai modal, ekonomi digital tanah air juga akan didukung oleh puncak bonus demografi di 2030. Sekitar 68% populasi nasional akan didominasi oleh masyarakat berusia produktif termasuk di dalamnya gen y, gen z, dan gen alpha.
Baca Juga: Kemendag: e-Commerce Jadi Penyumbang Terbesar Pertumbuhan Ekonomi Digital Indonesia
Sementara ini, jumlah ponsel aktif di Indonesia mencapai 354 juta unit. Jumlah ini pun, Kepala Negara garisbawahi, sukses melangkahi jumlah penduduk yang ada di tanah air sebesar 280 juta jiwa.
“Artinya, seseorang bisa memiliki ponsel lebih dari satu, dengan jumlah pengguna internet 185 juta. Jumlah besar, potensi besar,” urainya.
Karena itu, dia mendukung semua pemangku kepentingan bisa terus melaksanakan proses transformasi digital, khususnya di bidang ekonomi dan keuangan. Apalagi peran ini semakin penting di tengah pesatnya teknologi kecerdasan buatan alias AI yang makin canggih.
Penetrasi kecerdasan buatan ini juga sudah mulai merambah administrasi, jasa, hingga entertainment. Bahkan, Elon Musk sudah mulai menyediakan panggung peragaan busana berteknologi AI atau AI Catwalk.
“Modelnya (catwalk) menggunakan wajah tokoh dunia, mulai dari Elon Musk sendiri, Presiden Donald Trump, Presiden Kim Jong Un, Ketua Dewan AS Nancy Pelosi, (CEO Apple) Tim Cook, PM Justin Trudeau, Hilary Clinton, Mark Zuckerberg, dan Barack Obama,” sebutnya.
Jokowi pun menyadari, perkembangan ini juga bisa menjadi potensi bisnis kriya dan fesyen di masa depan. Produknya bisa ditransformasi digital, dipasarkan lewat digital lewat AI Catwalk, etalase digital, dan bisa langsung dibeli digital menggunakan pembayaran digital.
“Bayangkan kalau produk UMKM kita seperti ini, jumlah UMKM kita saja sangat besar 64 juta (unit). Digital UMKM akan dongkrak pertumbuhan ekonomi digital dan pembayaran digital kita,” jelasnya.
Karena itu, Jokowi mengimbau semua pihak untuk mentransformasi ekonomi digital secara inklusif dan berkeadilan di penjuru Indonesia. Mulai dari masyarakat di pinggiran RI atau 3T, masyarakat ekonomi lapisan bawah, ekonomi mikro, sampai UMKM.
“Semuanya harus mendapatkan akses dan kesempatan sama, perlindungan yang sama,” ungkapnya.
Baca Juga: Pemanfaatan Teknologi di Ekonomi Digital Masih Tertinggal, Ini Saran CIPS
Secara khusus, Jokowi meminta OJK dan BI selaku regulator keuangan nasional untuk terus meningkatkan perlindungan masyarakat di sektor digital. Pasalnya, literasi keuangan nasional masih rendah, sekitar 50%.
Karena itu, Presiden Jokowi tak heran ada banyak masyarakat yang rentan mengalami penipuan dan kejahatan digital. “Maka, siapkan sistem perlindungan konsumen, pastikan keamanan data konsumen, jangan sampai rakyat kecil malah jadi pihak yang dirugikan,” bebernya.
Dirinya juga tidak menginginkan insiden peretasan digital kembali Indonesia alami di masa depan. Jokowi mengungkapkan keamanan data sangat penting, karenanya pencadangan data (back up data) secara berlapis jadi kunci utama keamanan digital.
Menurutnya, keamanan dan keandalan data digital akan jadi pendorong masyarakat untuk nyaman bertransaksi digital di tanah air. Ia pun minta pemangku kepentingan bisa belajar dari bobolnya data pribadi di Pusat Data Nasional (PDN)
“Jangan sampai karena kita tidak siap, kita tidak memiliki back up data yang berlapis… Saya kira pengamanan kita kemarin harus betul-betul dijadikan pengalaman yang baik dan bermanfaat untuk ke depannya,” pungkasnya.