Jokowi: Inflasi Akan Jadi Momok Utama Perekonomian 2023

SENTUL – Pemerintah menegaskan, tahun ini masih akan jadi tahun ujian bagi kondisi perekonomian global dan nasional. Kali ini, perkembangan inflasi yang mencekam di luar negeri, patut dimonitor masak-masak oleh Indonesia. 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan, saat ini inflasi menjadi momok perekonomian semua negara. Jika melihat negara lain, tingkat inflasi yang mendera sudah berada pada level yang begitu tinggi.

Dirinya pun cukup bersyukur, kondisi inflasi nasional masih cukup aman di kisaran 5,51% secara tahunan (year on year/yoy) pada pengujung 2022. Meski begitu, dirinya mengimbau stakeholder terkait untuk memantau pergerakan inflasi nasional dengan saksama.

“Saya minta seluruh gubernur, bupati, dan walikota bersama dengan Bank Indonesia terus memantau harga-harga barang dan jasa di lapangan. Sehingga selalu terdeteksi sedini mungkin sebelum kejadian besarnya itu datang, (agar) bisa kita kejar dan antisipasi untuk diselesaikan hati-hati,” sebutnya pada Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda 2023, Jakarta, Selasa (17/1).

Dirinya juga mengimbau, agar semua pihak dapat bekerja sedetail mungkin sehubungan dengan pergerakan harga di lapangan. Belum lama ini, dirinya juga sudah mengimbau Perum Bulog untuk mengatasi kenaikan harga beras yang tidak sedikit di 79 daerah.

Baca Juga: Bank Mandiri Ramal Inflasi RI Sentuh 5,4-5,6% Pada Akhir 2022

Lebih lanjut, dia juga menyoroti kondisi harga telur yang naik di 89 daerah, lalu harga tomat di 82 daerah yang naik, begitu juga harga daging ayam ras yang terpantau naik di 75 daerah. Kepala negara menekankan, untuk tidak mengecilkan atau menganggap enteng kenaikan harga sebuah komoditas.

“Tolong bupati, walikota, dan gubernur untuk sering-sering masuk pasar. Cek betul di lapangan, apakah data yang diberikan itu sesuai dengan fakta-fakta di lapangan? Enggak musim lagi sekarang ini (terima laporan) ‘enggak ada yang naik, harga stabil’,” bebernya.

Terhadap laporan harga yang masuk, presiden akan segera terjun langsung ke lapangan. Ia juga mengingatkan agar BPS yang beroperasi di daerah dapat menyediakan informasi apa adanya kepada kepala daerah.

Tidak lupa, dirinya juga meminta pemerintah daerah untuk berhati memberikan kebijakan terkait tarif yang diatur daerah. Dia mencontohkan, agar pemda berhati-hati dalam mengatur tarif PDAM hingga tarif angkutan, karena kebijakan ini dapat berdampak pada inflasi atau kenaikan harga.

“Dihitung betul (kebijakan tarif daerah), kalau masih kuat, ditahan. Kalau enggak kuat, naik enggak apa-apa, tapi sekecil mungkin. Jangan sampai, ada (seperti) PDAM yang menaikkan (tarif) lebih dari 100%,” sebutnya. 

Secara umum, Jokowi juga menyampaikan, Indonesia mesti berhati-hati terhadap 2023, karena masih menjadi tahun ujian bagi perekonomian global. Semua pihak diminta berhati-hati dalam mendeteksi maupun memilah informasi dan data yang berkembang di lapangan.

“Jangan sampai kita keIiru membuat kebijakan. Sekecil apapun kebijakan itu harus berbasis pada data dan fakta-fakta di lapangan,” tegasnya. 

Kembali dia mengingatkan, IMF telah mewanti-wanti, sekitar sepertiga ekonomi dunia diprediksi mengalami resesi. Bahkan untuk negara yang tidak terkena resesi, Jokowi sebut, ratusan juta penduduknya bisa merasakan dampak seperti sedang resesi.

“Hati-hati, sepertiga itu artinya kurang lebih 70 negara…Kita ingat tahun 1997-98, Indonesia menjadi pasiennya IMF pasca ambruk ekonomi dan politiknya,” jelasnya.

“Guncangan ekonomi karena pandemi dan perang sudah menyebabkan 47 negara masuk menjadi pasiennya IMF dan yang lain masih mengantre di depan pintu IMF. Sehingga kita harus memiliki frekuensi yang sama dalam menghadapi situasi-situasi yang tidak mudah ini,” jabarnya. 

Lokasi Inflasi Tertinggi
Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, tingkat inflasi Indonesia pada 2022 yang sebesar 5,51% yoy masih lebih baik dari sejumlah negara. Menko menyebut, inflasi ekstrem tengah melanda negara lain, seperti Argentina (94%), Turki (64%), Rusia (11,9%), Italia (11,6%), begitu juga Singapura (6,7%) ataupun Amerika Serikat (6,5%).

“(Inflasi) ini berkat kerja sama dengan seluruh gubernur, bupati, walikota, BI dan Kemendagri yang luar biasa tahun lalu,” sebut Airlangga

Meski begitu, pemerintah pusat juga terus menyoroti tingkat inflasi di 23 provinsi yang berada di atas tingkat inflasi nasional. Lima provinsi inflasi teratas di antaranya, Sumatera Barat (7,43%), Sulawesi Utara (7,39%), Kalimantan Selatan (6,99%), Riau (6,81%), dan NTT (6,66%). 

Dirinya pun meminta gubernur di 23 provinsi terkait dapat memperhatikan dan mengelola inflasi dengan lebih baik lagi. Secara khusus, dirinya menggarisbawahi, kontribusi beras sebesar 0,07% menjadi salah satu yang tertinggi terhadap inflasi, sehingga kerja sama perlu dilakukan

“Begitu juga dengan 10 kota/kabupaten dengan inflasi tertinggi seperti Kotabaru (8,65%), Bau-bau (8,36%), Tanjung Selor (7,98%), Bukit Tinggi (7,76%) dan seterusnya. Terhadap kota-kota ini, diharapkan di 2023 ini bisa lebih baik,” sebutnya.

Baca Juga: Subsidi Logistik Tidak Selesaikan Tingginya Harga Pangan

Dia mengingatkan, pemerintah telah mematok target inflasi nasional di APBN 2023 berada pada sasaran 3 plus-minus 1%, namun berbagai proyeksi lembaga lain inflasi Indonesia berkisar di 3,5-5,1%.

Airlangga memaparkan, beberapa hal dapat dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam mengatur level inflasi. Mulai dari memantau harga dan ketersediaan dengan menjaga keseimbangan stok barang, kemudian kerja sama antar daerah terutama untuk mengurangi disparitas harga, melakukan operasi pasar atau bazar murah.

“(Hingga) dukungan APBD dalam pengendalian termasuk subsidi transportasi, memperkuat sarana dan prasarana penyimpanan, kemudian peningkatan produksi pangan dan pengawasan,” jelasnya.

Informasi tambahan, BPS pada Desember 2022 menilai, tekanan inflasi komponen Harga Diatur Pemerintah sebesar 13,34% yoy masih terbilang tinggi. 

Hal ini didorong oleh kenaikan harga bensin, bahan bakar rumah tangga, tarif angkutan udara, dan tarif angkutan dalam kota dalam setahun terakhir.

Sementara itu, tekanan inflasi tahunan komponen Harga Bergejolak pada Desember sebesar 5,61% yoy, atau melemah dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 5,7% yoy. Hal ini disebabkan oleh penurunan harga beberapa komoditas pangan.

Selanjutnya, tekanan inflasi komponen inti sebesar 3,36% yoy masih terkendali. Secara tahunan, andil inflasi komponen Harga Diatur Pemerintah (2,36%) menjadi yang terbesar terhadap capaian inflasi umum 2022 yang sebesar 5,51%. Diikuti oleh inflasi inti (2,20%) dan inflasi harga bergejolak (0,95%).