Subsidi Logistik Tidak Selesaikan Tingginya Harga Pangan

JAKARTA – Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) mengingatkan, kebijakan subsidi logistik untuk transportasi pangan merupakan kebijakan jangka pendek dan tidak menyelesaikan persoalan tingginya harga pangan.

“Memitigasi tingginya harga pangan dengan subsidi logistik tidak bisa dilakukan secara terus menerus. Pemerintah perlu menyasar solusi jangka panjang yang lebih efektif,” terang Peneliti CIPS Mukhammad Faisol Amir lewat keterangannya, Jakarta, Kamis (12/1).

Dia melanjutkan, kebijakan pemerintah dengan memberikan subsidi logistik pangan dapat membantu untuk mengurangi beban kenaikan harga pangan pada level konsumen. Sehingga harga akan cenderung stabil. 

Namun, perlu diingat bahwa kebijakan ini hanya dapat dilakukan dalam jangka pendek, mengingat masih banyak pekerjaan rumah dalam persoalan logistik di Indonesia. Faisol menilai, kebijakan subsidi logistik juga tidak bisa dilakukan terus-menerus. 

Baca Juga: Siaga Cuaca Ekstrem Akhir Tahun, BNPB Siapkan Logistik

Pasalnya, selain membebani anggaran pemerintah, terlebih Kementerian Perdagangan menginstruksikan kontribusi pemerintah daerah dari dana APBD sebesar 2%, akan menimbulkan masalah lain. Misalnya, daerah-daerah dengan APBD kecil akan cenderung memilih menyuplai bahan makanan dengan ongkos logistik yang lebih murah.

Konsekuensinya, diversifikasi pangan akan sulit dicapai. Hal ini, ia percaya, dapat memicu kelangkaan pada komoditas-komoditas tertentu di daerah-daerah yang tidak menjadi sentra produksi. 

“Padahal, diversifikasi pangan memungkinkan konsumen mengakses berbagai komoditas pangan, dan hal ini diharapkan turut serta dalam memperbaiki status gizi konsumen dalam jangka panjang,” ujarnya.

Struktur harga pangan di Indonesia dipengaruhi oleh biaya logistik yang masih cukup besar. Tercatat, biaya logistik pangan di Indonesia menyumbang hingga 41% dari total harga pangan di level konsumen, terutama untuk bahan makanan impor. 

“(Situasi) ini tentu menjadi kendala aksesibilitas bagi masyarakat terhadap makanan yang terjangkau dan berkualitas,” terangnya.

Solusi Jangka Panjang
Untuk itu, Faisol menyebut, pembangunan infrastruktur yang menghubungkan daerah-daerah di Indonesia merupakan sebuah solusi jangka panjang, yang dapat berkontribusi untuk mengurangi biaya logistik. 

Idealnya, pembangunan infrastruktur di Indonesia berangkat dari tujuan untuk menghubungkan daerah-daerah dan mendukung kegiatan ekonomi. 

Selain tantangan geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan, risiko cuaca ekstrem juga turut menghambat distribusi pangan, sehingga harga pangan dapat meningkat tajam. Terutama, di daerah-daerah yang tidak terkoneksi jalur transportasi darat dengan pusat-pusat produksi.

“Tidak ada cara paling ampuh dalam menyelesaikan persoalan logistik untuk mengurangi beban ekonomi bagi petani dan konsumen di Indonesia” tegasnya.

Namun, menurutnya, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan pemerintah dalam kapasitasnya sebagai regulator, investor infrastruktur, dan pembuat kebijakan.

Baca Juga: Bank Muamalat Jalin Kerja Sama Logistik dengan PT Pos Indonesia

Pertama, menyediakan infrastruktur dengan peningkatan konektivitas antar daerah di Indonesia yang perlu dilakukan dalam jangka panjang. Sehingga dapat menciptakan rantai pasok yang resilience.

Selanjutnya, mendorong investasi dalam pengelolaan pelabuhan yang modern juga perlu dipikirkan, untuk membuat biaya logistik menjadi efisien. Pembangunan infrastruktur juga akan meningkatkan daya tarik investasi pada sektor pertanian.

“Memperbaiki dan menyediakan infrastruktur yang memadai, termasuk jalan raya, pelabuhan, dan akses listrik, di luar Pulau Jawa, dalam jangka panjang dapat memunculkan peluang investasi, baik pada sektor pertanian maupun sektor strategis lainnya,” urainya.

Lahan berskala besar untuk usaha pertanian hanya tersedia di luar Pulau Jawa, di mana infrastruktur masih sangat kurang. “Tidak semua investor bersedia untuk membangun sendiri infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung usaha mereka,” terangnya.