Jargas Sepi Peminat, ESDM Buka Suara

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) buka suara mengenai sepinya peminat program jaringan gas bagi rumah tangga (jargas). Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman menerangkan program jargas di Indonesia berbeda dengan negara-negara Eropa yang umumnya mengalami empat musim.

Dalam sesi Focus Group Discussion (FGD) bertajuk 'Gotong Royong Membangun Jargas: Menguji Efektivitas Skema KPBU', Laode menyebut konsumsi gas pada negara empat musim jauh lebih besar, terutama karena kawasan tersebut mengalami musim dingin. Sedangkan di Indonesia, konsumsinya tak akan sebesar itu.

"Karena itu bertahun-tahun semenjak kita canangkan program jargas ini yang bermasalah adalah keekonomian, kelayakan finansial, itu terus yang diotak-atik," jelas dia di Jakarta, Selasa (29/10).

Baca Juga: Regulasi Jargas KPBU Ditargetkan Rampung Dalam 100 Hari Kabinet Merah Putih

Dalam kisaran 10 tahun terakhir, program jargas baru tersambung ke sekitar 850 ribu sambungan rumah tangga (SR). Padahal, Presiden Joko Widodo punya target jargas tersambung pada 2,5 juta SR.

"Artinya dalam kurun 10 tahun itu baru 850 ribu SR, ini menjadi tantangan buat kita semua," kata Laode.

Selain dari sisi keekonomian, Laode menyebutkan tantangan muncul pada aspek koordinasi dengan kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.

Terlebih koordinasi dengan pemda, dia mengungkapkan ada beberapa pemerintah daerah yang mendukung program jargas dan tak sedikit yang enggan membantu pemerintah pusat.

"Ini masalah, kadang mau bangun Meter Regulating Station (MRS) saja tidak ada lokasinya dari pemda. Ini menjadi tantangan juga," ujarnya.

Tantangan pada aspek koordinasi itu juga berkaitan erat dengan sisi keselamatan (safety) yang harus dikoordinasikan dengan K/L lain ketika ingin memasang jargas pada rumah susun ataupun apartemen.

"Aspek safety-nya juga seperti apa, khususnya ketika kita masuk pada apartemen kita harus koordinasi dengan K/L lain, kita harus ke Kementerian PU, kementerian lain," jabar dia.

Mengenai koordinasi antarinstansi, Laode pun meminta agar Kementerian Dalam Negeri mengarahkan supaya pemerintah daerah membuat suatu peraturan yang mendukung program jaringan gas.

Baca Juga: Siap-Siap, Bakal Ada Bantuan Modal Untuk Badan Usaha Yang Garap Jargas

Menurut dia, tanpa ada aturan khusus dari pemda, proses pengembangan jargas antarwilayah akan sulit untuk diseragamkan.

"Kemudian Kementerian PU juga bagaimana mengintegrasikan pembangunan fasilitas jargas ini di perumahan-perumahan, di apartemen, lalu Kementerian BUMN mengenai mekanismenya seperti apa, kemudian Kemenkeu bagaimana mengalihkan subsidi LPG untuk dimanfaatkan pengembangan jargas, seperti itu contohnya," tambahnya.

Lebih lanjut, tantangan dijelaskan Laode juga muncul pada aspek sosial. Dalam hal ini, dirinya tak menampik pemahaman masyarakat terhadap jargas masih relatif rendah dan berdampak pada lambatnya penetrasi program tersebut.

"Aspek sosial ini, baru mau masuk aja nih teman-teman PGN sudah dihadapkan isu bahaya nanti meledak. Wah, hal-hal seperti ini yang kadang tidak mudah untuk kita ingin speed up prosesnya," pungkas Laode Sulaeman.