17 November 2025
15:25 WIB
Jangan Hanya Tuntut PNBP, ASPEBINDO Minta Pemerintah Pikirkan Masa Depan Batu Bara
Selama proyek hilirisasi punya margin keuntungan yang menjanjikan, ASPEBINDO yakin pelaku industri siap melakukan beragam sinergi, kolaborasi, dan inovasi untuk agenda tersebut.
Penulis: Yoseph Krishna
Sejumlah alat berat memindahkan batu bara ke truk pengangkut di salah satu perusahaan pertambangan batu bara Desa Sumber Batu, Kecamatan Meureubo, Aceh Barat, Aceh, Selasa (28/1/2025).ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas
JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batu Bara Indonesia (ASPEBINDO) Anggawira menekankan pemerintah harus menjamin masa depan industri batu bara di tengah tekanan transisi energi.
Dalam gelaran ASPEBINDO Energy Executive Forum, dia menjelaskan saat ini batu bara masih menjadi komoditas yang menopang ketahanan energi di Indonesia. Hal itu terlihat dari porsi besar pembangkit listrik berbasis batu bara di Indonesia, baik milik PT PLN maupun swasta. dalam bauran energi.
"Karena memang elektrifikasi kita juga saat sekarang ini masih ditopang sebagian besar IPP-IPP kita dari batu bara," ungkap Anggawira di Jakarta, Senin (17/11).
Sekadar informasi, PT PLN mencatat total kapasitas pembangkit terpasang pada akhir 2024 mencapai kisaran 46,83 Gigawatt dari 6.226 unit pembangkit di seluruh Indonesia. Angka itu mengalami peningkatan 3,85% dari akhir Desember 2023.
Baca Juga: Berharap Pada China Dan Eropa Untuk Proyek Gasifikasi Batu Bara
Dari total kapasitas terpasang tersebut, pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbasis batu bara memegang porsi terbesar 21,02 GW atau 27,69% dari total pembangkit PT PLN.
Tak hanya PLTU, terdapat pembangkit berbasis energi fosil lain yang juga mendominasi setrum yang dihasilkan PT PLN, yakni pembangkit listrik tenaga gas uap (PLTGU) 13,18 GW (17,37%), pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) 3,42 GW (4,51%), serta pembangkit listrik tenaga mesin gas (PLTMG) sebesar 2,07 GW (2,73%).
Melihat pentingnya peran batu bara dalam menyediakan energi listrik nasional, Anggawira pun meminta ada kebijakan untuk mendukung para pelaku industri tersebut.
"Mudah-mudahan juga ada kebijakan yang bisa memberikan insentif kepada industri batu bara," kata dia.
Jangan Hanya Tuntut PNBP
Menurut dia, pemerintah jangan hanya menuntut dan memungut Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari industri batu bara yang selama ini terkenal besar, tetapi juga harus dipikirkan masa depan industri tersebut.
Terlebih, pemerintah punya rencana melancarkan hilirisasi batu bara. Menurut dia, pelaku industri batu bara tak akan segan-segan melancarkan agenda hilirisasi selama proyek-proyek yang dijalankan bisa memberi margin keuntungan.
Baca Juga: Keekonomian Masih Jadi Tantangan Gasifikasi Batu Bara
"Pemerintah harus melihat ini sebagai future business. Batu bara ini karena kan juga komitmen kita untuk hilirisasi, kalau tidak ada margin untuk industrinya bagaimana mau hilirisasi?" tambahnya.
Selama proyek hilirisasi punya margin keuntungan yang menjanjikan, Anggawira yakin pelaku industri siap melakukan beragam sinergi, kolaborasi, dan inovasi untuk agenda tersebut.
"Karena sebenarnya kalau ada margin dan margin itu bisa didorong untuk melakukan berbagai macam sinergi, kolaborasi, dan juga inovasi, saya yakin hilirisasi ini bisa tercapai dengan baik," tandas Anggawira.