Jadi Sorotan, Wamenkeu Thomas Ajak BRICS Kembangkan Keuangan Berkelanjutan

RIO DE JANEIRO - Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono menyerukan pentingnya pengembangan sektor keuangan negara-negara BRICS, dengan penekanan khusus pada isu keuangan berkelanjutan.

Hal tersebut dia sampaikan saat menghadiri pertemuan puncak di jalur keuangan BRICS di Rio de Janeiro, Brasil, yang membahas perekonomian global khususnya dampak perang dagang dan respons kebijakan di masing-masing negara serta peran BRICS dalam mendorong multilateralisme.

“Pendanaan terhadap perubahan iklim kini sedang menghadapi tantangan akibat perubahan prioritas pada negara-negara maju, sehingga inisiatif Kelompok BRICS pada area ini menjadi sangat krusial,” imbuhnya dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Senin (7/7).

Baca Juga: Pengamat Beberkan ‘Ranjau’ Dalam Keanggotan Indonesia Di BRICS

Sedikit informasi, dalam pertemuan yang dihadiri para para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara anggota BRICS tersebut, dilakukan juga pembahasan isu-isu seputar Kementerian Keuangan.

Antara lain pendanaan untuk perubahan iklim dan beberapa inisiatif mobilisasi pembiayaan di BRICS seperti pembentukan New Investment Platform, BRICS Multilateral Guarantee dan Infrastructure Information Hub.

Dalam isu perubahan iklim, BRICS telah menegaskan komitmen pada Perjanjian Paris, mendukung transisi energi yang adil, serta menuntut pembiayaan iklim yang memadai dan dapat diakses bagi negara berkembang.

Disepakatinya Leaders’ Framework Declaration on Climate Finance, menegaskan tanggung jawab negara maju dalam mendukung transisi hijau Global South.

Sementara itu di bidang ekonomi, BRICS mendorong reformasi sistem keuangan global, termasuk IMF dan Bank Dunia, agar lebih inklusif dan mewakili realitas ekonomi baru.

Upaya tersebut, tampaknya dilakukan sebagai solusi dari kondisi yang sebelumnya sempat diungkap oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mengatakan sejumlah organisasi dunia, salah satunya Organisasi Perdagangan Dunia/World Trade Organization (WTO) saat ini sangat kurang berfungsi.

Hal itu dirasakan lantaran organisasi yang seharusnya dapat membantu menyelesaikan sengketa perdagangan antar negara anggotanya, malah tidak mampu menyelesaikan konflik perang dagang yang saat ini terjadi, utamanya akibat dipicu oleh kebijakan tarif yang dimulai oleh Amerika Serikat (AS).

“Banyak negara yang masih berharap harusnya kalau ada perselisihan (dagang), kita menyelesaikannya di WTO. Tapi WTO sekarang tidak atau sangat kurang berfungsi,” ujar Menkeu Sri, Rabu (18/6).

Baca Juga: Trump Ancam Tarif Tambahan Buat BRICS, Sri Mulyani Ungkap Posisi RI

Lebih lanjut, dirinya mengatakan kondisi tersebut juga dilatarbelakangi oleh pengaruh oleh negara-negara adikuasa terutama dari segi ekonomi, yang tidak lagi memercayai lembaga multilateral layaknya WTO atau IMF, lantaran merasa organisasi tersebut tidak dapat mewadahi kepentingan dari negara yang dimaksud.

Sejalan dengan beralihnya fokus negara-negara barat, Thomas kembali mengatakan, diluncurkannya inisiatif seperti New Investment Platform dan BRICS Multilateral Guarantees menunjukkan upaya memperkuat kemandirian finansial Selatan-Global. 

Selain itu, pendirian BRICS Grain Exchange juga menjadi simbol kedaulatan pangan dan ketahanan rantai pasok.

Dengan deklarasi yang dilakukan, BRICS dirasa telah menunjukkan diri sebagai kekuatan kolektif yang menawarkan angin segar' bagi tatanan dunia. 

"Komitmen pada solidaritas, inklusivitas, dan keadilan menjadi pesan utama yang ingin disampaikan ke panggung global sekaligus menjadi sebuah ajakan untuk membangun masa depan yang lebih setara, berkelanjutan, dan damai," tambah Thomas.