Jadi Anggota FATF, Sri Mulyani: Kredibilitas Ekonomi Indonesia Naik

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, masuknya Indonesia dalam keanggotaan Financial Action Task Force (FATF) sebagai anggota penuh ke-40 akan membawa dampak positif bagi kredibilitas perekonomian negara.

“(Karena dapat) meningkatkan persepsi positif terhadap sistem keuangan Indonesia, (sehingga) akan berdampak pada pesatnya pertumbuhan ekonomi melalui investasi, baik dari dalam maupun luar negeri,” ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima, Jakarta, Kamis (2/11).

Info saja, keanggotaan Indonesia tersebut disampaikan oleh Presiden FATF pada penutupan plenary meeting FATF Paris, Perancis pada Jumat (27/10). 

FATF adalah organisasi internasional yang berfokus pada upaya global dalam pemberantasan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah masal. 

Status keanggotaan tersebut diperoleh setelah melalui serangkaian pengujian, baik dari penilaian on-site visit mutual evaluation review (MER) oleh tim FATF pada Juli-Agustus 2020, maupun review yang telah dilakukan pada Plenary Meeting FATF pada Juni 2023.

Menkeu mengharapkan, bergabungnya Indonesia sebagai anggota penuh FATF akan memberikan kontribusi luas pada penentuan kebijakan strategis global terkait tujuan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APUPPT PPSPM). 

Baca Juga: BI Sambut Positif Keanggotaan FATF Indonesia

Kontribusi tersebut juga semakin mempertegas kedudukan Indonesia sebagai negara yang berintegritas dan mampu berkontribusi aktif di kancah internasional. 

“Capaian menjadi anggota FATF merupakan langkah awal Indonesia untuk terus meningkatkan framework (kerangka) APUPPT PPSPM (global),” tegasnya. 

Kemenkeu pun sudah mengidentifikasi beberapa hal yang harus dilakukan untuk mendukung kesuksesan Indonesia sebagai anggota anyar FATF.

Di antaranya, memperkuat dari sisi anggaran untuk mendukung peran leadership Indonesia di FATF, hingga memperkuat sumber daya manusia (SDM) pengawas dan pengawasan terhadap profesi akuntan, khususnya terkait isu pencucian uang dan pendanaan terorisme. 

Baca Juga: Begini Untung-Rugi Indonesia Jadi Anggota FATF

Selain itu, Kemenkeu juga akan melaksanakan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana atau Mutual Legal Assistance (MLA) antara Indonesia dengan negara-negara lain.

“Khususnya dalam rangka mempersempit celah penghindaran pajak, serta meningkatkan jumlah dan kualitas assessor dan reviewer dari Indonesia untuk masuk dan berperan aktif pada tim MER FATF,” ujarnya.

Dirinya mengapresiasi seluruh pihak atas keberhasilan Indonesia menjadi salah satu anggota organisasi keuangan internasional ini. Mulai dari presiden RI yang sangat memperhatikan isu FATF, Menkopolhukam selaku Ketua Komite Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) selaku Sekretaris Komite TPPU.

“(Begitu juga) Kemenkeu serta para pimpinan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait yang menjadi faktor sangat penting menuju keberhasilan Indonesia menjadi anggota penuh FATF,” pungkasnya.