Jadi Agenda Prioritas 2026, Ketahanan Pangan Targetkan Empat Program Utama

JAKARTA - Pemerintah telah menetapkan ketahanan pangan menjadi agenda prioritas dari delapan agenda prioritas 2026. Pada agenda ini, pemerintah membaginya menjadi empat program, yaitu program lumbung pangan nasional, program pembangunan kampung nelayan Merah Putih, program pembangunan pergaraman nasional, dan penguatan cadangan pangan melalui Perum Bulog.

Dalam dokumen Buku Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2026, pertama untuk program lumbung pangan nasional, pemerintah masih menargetkan swasembada beras dan jagung dengan total rencana anggaran yang digelontorkan sebesar Rp22,38 triliun melalui Kementerian Pertanian (Kementan).

“Rencana pemanfaatan anggaran (Kementan) tersebut antara lain untuk cetak sawah 250.000 hektare (ha), optimasi lahan 300.000 ha, bantuan alsintan prapanen subsektor tanaman pangan 36.958 unit, bantuan sarana produksi pertanian 250,6 juta kg, dan sarana pascapanen tanaman pangan 2.978 unit,” tulis dalam dokumen tersebut, dikutip Senin (18/8).

Baca Juga: Jadi Agenda Prioritas, Anggaran Ketahanan Pangan 2026 Naik 5,9%

Sementara rencana penggunaan anggaran untuk program lumbung pangan nasional melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sebesar Rp11,9 triliun. Anggaran ini antara lain untuk pengembangan jaringan irigasi sepanjang 104.000 ha (Rp9,3 triliun) dan pengembangan bendungan 15 unit (Rp2,64 triliun).

Program kedua yaitu pembangunan kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Pemerintah menargetkan pembangunan KNMP mencapai 1.100 unit hingga tahun 2027. Unit KNMP ini terdiri dari kampung nelayan tangkap dan kampung budidaya di wilayah pesisir dan perairan darat secara nasional. Rencana program ini akan menyasar wilayah di NTT, NTB, Jateng, Jabar, Banten, Sulawesi Utara, Aceh, dan Kepulauan Riau.

Secara bertahap, pemerintah pun menargetkan pembangunan KNMP di tahun 2025 sebanyak 100 kampung, lalu di 2026 bertambah 250 kampung. Adapun besaran rencana anggaran program ini di tahun 2026 sebesar Rp5,5 triliun.

Berikutnya untuk program ketiga yakni pembangunan pergaraman nasional, pemerintah telah mengalokasikan anggaran Rp0,853 triliun di tahun 2025 untuk revitalisasi 1.000 ha lahan garam dan penyediaan 17 unit prasarana usaha garam. Sedangkan di tahun 2026, alokasi anggaran untuk program ini meningkat menjadi Rp1,146 triliun untuk merevitalisasi 1.000 ha lahan garam dan penyaluran 20 unit prasarana usaha garam.

Program keempat adalah penguatan cadangan pangan melalui Perum Bulog. Di program ini, sebenarnya pemerintah telah menetapkan Bulog sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP) pada tahun ini berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-38/MK.5/2025.

Baca Juga: Bappenas-Bapanas Soroti Peran Strategis Benih Dalam Ketahanan Pangan

Melalui peran tersebut, maka Bulog menerima investasi pemerintah melalui Rekening Investasi BUN (RIBUN).

“Skema investasi ini merupakan pendanaan alternatif di luar subsidi serta bersifat nonpermanent dan fleksibel, yang memungkinkan Bulog menyerap produksi petani dalam negeri dengan menggunakan mekanisme revolving find dengan biaya rendah,” jelas dokumen nota keuangan tersebut.

Sementara di tahun 2026 mendatang, dana OIP Bulog ini rencananya sebesar Rp22,73 triliun untuk target penyerapan gabah dan beras petani hingga 3 juta ton setara beras.

Sekadar informasi, pemerintah pun telah menetapkan kenaikan anggaran ketahanan pangan di tahun 2026 yang naik 5,9% dari tahun 2025, atau menjadi Rp164,4 triliun dari besaran di tahun ini sebesar Rp155,2 triliun.