Istana Klaim Indonesia Sudah Antisipasi Dampak Tarif Resiprokal Trump

JAKARTA - Presiden Amerika Serikat Donald Trump, pada 2 April 2025 waktu setempat, mengumumkan tarif resiprokal atau bea masuk balasan ke negara-negara mitra dagang.

Ada dua besaran tarif yang diberlakukan, yakni tarif dasar sebesar 10%, mulai berlaku pada 5 April 2025. Adapun tarif resiprokal bersifat spesifik dikenakan pada negara-negara yang dianggap merugikan Amerika selama ini, yang mulai berlaku pada 9 April 2025. Indonesia ketiban tarif 32%.

Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan Noudhy Valdryno mengungkapkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah mengantisipasi situasi tersebut.

Baca Juga: Kadin Indonesia Ungkap Sederet Masalah Pasca Kebijakan Tarif Resiprokal AS

Langkah itu meliputi, memperluas mitra dagang Indonesia, mempercepat hilirisasi sumber daya alam, dan memperkuat resiliensi konsumsi dalam negeri.

Indonesia, jelas Noudhy, memperluas mitra dagang dengan cara menandatangani berbagai perjanjian dagang bilateral dan multilateral.

Antara lain, perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dengan 10 negara ASEAN, Australia, RRT, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru. Serta, aksesi ke Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

"Selain itu, Indonesia juga mengajukan keanggotaan dalam BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan), kelompok ekonomi yang mencakup 40% perdagangan global," ujarnya lewat keterangan yang diterima, Jumat (4/4).

Presiden Prabowo juga mempercepat hilirisasi sumber daya alam (SDA) untuk meningkatkan nilai tambahnya. Salah satunya, dengan meluncurkan BPI Danantara yang dirancang untuk mempercepat hilirisasi SDA strategis di Indonesia.

“BPI Danantara akan mendanai dan mengelola proyek hilirisasi di sektor-sektor utama seperti mineral, batu bara, minyak bumi, gas bumi, perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan,” ujarnya.

Baca Juga: Ini Syarat Trump untuk Negosiasi Tarif Resiprokal

Kemudian yang ketiga, Noudhy menuturkan, Prabowo memperkuat daya beli masyarakat melalui program-program yang langsung menyentuh kesejahteraan rakyat. Salah satunya adalah melalui program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG).

Presiden Prabowo juga berencana membentuk 80.000 Koperasi Desa Merah Putih yang bertujuan memperkuat ekonomi desa, membuka jutaan lapangan pekerjaan baru, dan mendorong perputaran uang di daerah.

Noudhy menjelaskan upaya ini bukan hanya akan meningkatkan konsumsi dalam negeri, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada impor dan memperkuat perekonomian domestik.

"Dengan mendongkrak konsumsi rumah tangga, yang mencakup 54% dari PDB Indonesia, program ini akan berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional," imbuhnya.