Industri Pengolahan Jadi Penopang Ekonomi Kepri Tumbuh Di Atas 7%

BATAM – Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada triwulan II 2025 mencatatkan kinerja terbaik di Sumatra dengan capaian 7,14% (year on year/yoy). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, sektor industri pengolahan menjadi penopang utama dengan pertumbuhan 6,96%  dan memberikan kontribusi 2,91% terhadap total pertumbuhan. 

Terhadap capaian ini. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kepri Adidoyo Prakoso, mengatakan pertumbuhan solid ini mencerminkan keberhasilan pembangunan infrastruktur dan penguatan investasi di Kepri. 

"Kinerja ini tidak lepas dari percepatan pembangunan kawasan strategis dan masuknya investasi, baik dari PMA (Penanaman Modal Asing) maupun PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri), terutama di Kawasan Ekonomi Khusus," ujar Adidoyo di Batam, Jumat (8/8).

Pada sektor pertambangan, pertumbuhan dua digit sebesar 24,2%  didorong oleh beroperasinya Lapangan Forel dan Terubuk di Natuna. “Aktivitas produksi masih tinggi terutama dari industri elektronik, dipicu oleh antisipasi tarif resiprokal AS-Indonesia,” katanya.

Sementara itu, sektor konstruksi tumbuh 7,75%, ditopang oleh proyek-proyek besar seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Kesehatan Internasional, pembangunan Terminal 2 Bandara Hang Nadim, dan penataan jalan-jalan utama.

Meski ekonomi tumbuh solid, inflasi tetap dalam kendali. Pada Juli 2025, inflasi Kepri tercatat 0,19 persen (mtm) atau 1,97 persen secara tahunan, lebih tinggi dari bulan sebelumnya, namun masih dalam rentang sasaran. 

“Inflasi ini sebagian besar dipicu oleh naiknya harga pangan seperti bawang merah, telur ayam, ikan tongkol, dan cabai rawit,” ujar dia.

Bank Indonesia Kepri bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus memperkuat koordinasi untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli.

Naik 15 Miliar
Adidoyo dikutip dari Antara,  mengaku optimistis, dengan tetap mengawal momentum investasi dan pembangunan strategis, perekonomian Kepri akan terus tumbuh positif hingga akhir 2025. Meskipun perlu tetap waspada terhadap risiko eksternal seperti kebijakan tarif AS dan ketegangan geopolitik global. 

Sementara, Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad menyampaikan Belanja Daerah pada APBD Perubahan Kepri Tahun 2025 diproyeksikan naik Rp15 miliar dibanding APBD murni, yaitu dari Rp3,918 triliun menjadi Rp3,933 triliun.

Baca juga: LPS: Tabungan Orang Kaya Di Atas Rp2 M Naik 8,46%

Menurut Ansar, kenaikan Belanja Daerah itu disebabkan adanya peningkatan pembiayaan daerah untuk sejumlah sektor prioritas, seperti pembangunan infrastruktur rumah sakit umum daerah (RSUD), lalu pembayaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), dan perbaikan jalan lintas roro Penarik di Kabupaten Lingga.

"Termasuk beberapa pembiayaan pelayanan dasar di sektor pendidikan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat," kata Ansar di Tanjungpinang, Kamis.

Sementara untuk Pendapatan Daerah di APBD Perubahan Kepri 2025 diproyeksikan turun sekitar Rp7 miliar, yaitu dari Rp3,918 triliun menjadi Rp3,911 triliun. Penurunan itu dipicu beberapa penyesuaian komponen pendapatan daerah yang mengalami pengurangan, khususnya pada sektor dana transfer pusat, ditambah pemberlakuan kebijakan opsen pajak.

Kata Ansar, perubahan ini bukan hanya bentuk respons terhadap dinamika pembangunan, tetapi juga bagian dari upaya penyesuaian terhadap realisasi pendapatan, belanja, serta pembiayaan yang telah terjadi sampai pertengahan tahun.

Baca juga: Pertumbuhan Ekonomi 5,12% Diragukan, Kepala PCO: Pemerintah Jujur-jujuran

Ansar berharap Rancangan APBD Perubahan 2025 yang sudah diajukan kepada DPRD Kepri, Rabu (6/8), dapat segera dibahas lebih lanjut dan menghasilkan keputusan terbaik demi kesejahteraan masyarakat.

Secara terpisah, Wakil Ketua II DPRD Kepri Tengku Afrizal Dahlan menyatakan pihak legislatif segera menindaklanjuti pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) usai menerima dokumen rancangan APBD perubahan 2025 dari pemprov.