Indonesia Punya 17 Ribu Pulau, Inklusi Keuangan Bisa Merata?

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan salah satu tantangan besar dalam mencapai inklusi keuangan yang adil bagi masyarakat adalah luasnya wilayah kepulauan di Indonesia.

Pasalnya, menurut Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen (PEPK) OJK Friderica Widyasari Dewi, Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau. Sehingga, geografis Indonesia yang luas dan kompleks membuat beberapa wilayah sulit dijangkau.

"Jika kami berbicara di OECD... mereka kaget bahwa Indonesia memiliki 17.000 pulau, jadi geografisnya tidak mudah sama sekali. Kami memiliki pulau dan infrastruktur yang tidak sama bagi semua wilayah," ungkap perempuan yang akrab disapa Kiki dalam sambutan di acara IFIS 2025 di Jakarta, Selasa (6/5).

Kendati demikian, pemerintah terus berusaha untuk menggenjot peningkatan literasi dan inklusi bagi masyGenjot Inklusi Keuangan, IFIS 2025 Resmi Digelararakat Indonesia.

Baca Juga: Genjot Inklusi Keuangan, IFIS 2025 Resmi Digelar

Salah satunya, OJK memperluas akses keuangan masyarakat terutama di daerah dengan mengoptimalkan kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Adapun hingga saat ini, sudah ada sebanyak 552 TPAKD yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Selain itu, juga dilakukan peluncuran Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) yang dikembangkan oleh Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) yang bekerja sama dengan OJK, Bappenas, RISE, dan pemangku kepentingan.

"Hari ini, kami akan memiliki IKAD yang akan mendukung untuk memberikan ukuran untuk pencapaian inklusi di wilayah. IKAD merupakan hasil kolaborasi yang sangat bagus antara berbagai institusi. IKAD adalah alat pengukuran komprehensif yang menunjukkan keadaan akses keuangan di seluruh wilayah dan kota, di seluruh 552 wilayah yang ditutupi oleh TPAKD," jelas Kiki.

Indeks Inklusi dan Literasi Meningkat
Masih dalam kesempatan yang sama, Kiki menyampaikan OJK bersama Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja merilis Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025. Hasilnya, indeks literasi keuangan dan indeks inklusi keuangan sama-sama meningkat.

Tercatat, indeks literasi keuangan pada 2025 sebesar 66,46% dari sebelumnya 65,43%. Begitu pula dengan indeks inklusi keuangan pada 2025 yang mengalami peningkatan menjadi 80,51% dari sebelumnya 75,02%.

Baca Juga: Hore! 76,3% Warga RI Sudah Punya Rekening Bank di Lembaga Keuangan Formal

"Indeks (literasi keuangan) baru adalah 66,46%, meningkat dari tahun lalu 65,43%. Untuk indeks inklusi, kami juga mendapatkan berita baik. Dari tahun lalu, indeks adalah 75,02%, sekarang indeks inklusi adalah 80,51%," tutur Kiki.

Sedangkan, berdasarkan metode cakupan DNKI (Dewan Nasional Keuangan Inklusif), indeks literasi keuangan nasional sebesar 66,64% dan indeks keuangan nasional sebesar 92,74%.

"Saya pikir ini adalah hasil kolaborasi dari kalian semua di sini, dari sektor finansial di Indonesia. Kami sangat berterima kasih dan menghargainya," pungkasnya.