c

Selamat

Minggu, 16 November 2025

EKONOMI

07 Februari 2025

16:57 WIB

Indonesia Khawatir Penghentian Bantuan Luar Negeri AS Ganggu Program Kesehatan

Kebijakan penghentian sementara bantuan luar negeri AS dapat memengaruhi sejumlah program penting di Indonesia. Mulai dari penanganan HIV/AIDS, TBC, hingga penyediaan peralatan medis.

Editor: Khairul Kahfi

<p>Indonesia Khawatir Penghentian Bantuan Luar Negeri AS Ganggu Program Kesehatan</p>
<p>Indonesia Khawatir Penghentian Bantuan Luar Negeri AS Ganggu Program Kesehatan</p>

Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy (kanan) bertemu Duta Besar AS untuk Indonesia Kamala Shrin Lakhdir di Gedung Bappenas, Jakarta, Rabu (5/2/2025). Antara/HO-Bappenas.

JAKARTA - Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy khawatir kebijakan penghentian sementara bantuan luar negeri AS dapat memengaruhi sejumlah program penting di Indonesia. Mulai dari penanganan HIV/AIDS, TBC, hingga penyediaan peralatan medis.

Hal ini disampaikannya langsung saat bertemu Duta Besar AS untuk Indonesia Kamala Shrin Lakhdir, ketika mendiskusikan dampak kebijakan penghentian sementara bantuan luar negeri AS terhadap program pembangunan Indonesia.

“Kami berharap dapat memperoleh pemahaman lebih lanjut mengenai kebijakan ini dan dampaknya terhadap program yang sedang berjalan,” ucapnya mengutip Antara di Jakarta, Jumat (7/2).

Selama ini, dia menyebut, Indonesia melalui Kementerian PPN/Bappenas telah menjalin kerja sama dengan Pemerintah AS untuk mendukung agenda pembangunan. Salah satunya, melalui program Millennium Challenge Corporation (MCC).

Baca Juga: Trump Tutup USAID, Menkes Cari Negara Donor Lain

Adapun, program MCC yang berfokus pada penguatan infrastruktur dan pengembangan kapasitas ekonomi tak termasuk dalam kebijakan penghentian sementara bantuan luar negeri. Begitu juga inisiatif Compact-II yang saat ini sedang disiapkan bersama Kementerian PPN/Bappenas akan tetap berjalan tanpa gangguan.

“Hal ini mencerminkan pentingnya hubungan bilateral antara Amerika Serikat dan Indonesia dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi kedua negara,” ungkap Rachmat.

Menteri PPN menyampaikan, Indonesia berkomitmen untuk terus menjaga dan memperkuat hubungan kerja sama pembangunan yang telah terjalin dengan AS.

Menurutnya, kerja sama pembangunan antara Indonesia dan Amerika Serikat adalah hubungan bersejarah yang telah memberikan manfaat nyata bagi kedua negara.

“(Karenanya), Indonesia berkomitmen untuk memastikan kemitraan ini tetap kokoh dan produktif, sekaligus terus mendukung visi bersama dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Kepala Bappenas.

Baca Juga: Trump Tutup USAID, Airlangga: Tak Ada Proyek Relatif Besar

Sementara itu, Kamala Shrin menerangkan, penghentian sementara bantuan luar negeri ini merupakan bagian dari proses evaluasi berdasarkan arahan eksekutif Presiden AS Donald Trump. Proses tinjauan ini untuk memastikan semua program bantuan luar negeri selaras dengan prioritas kebijakan luar negeri AS.

Selama masa penghentian sementara ini, hanya bantuan darurat tertentu yang dikecualikan, seperti penyediaan obat-obatan HIV/AIDS.

“Kedutaan Besar Amerika Serikat tetap menjalankan kerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk mendukung logistik dan sistem pengiriman pengobatan,” kata Kamala.

Info saja, USAID telah menyalurkan sekitar US$153 juta pada 2023 untuk berbagai proyek di Indonesia. Proyek-proyek tersebut mencakup dukungan untuk antikorupsi, perubahan iklim, pendidikan, hingga kesehatan.

Salah satu proyek bantuan USAID yakni bantuan dana senilai US$882.750 atau sekitar Rp13,35 miliar kepada Badan Kesehatan Dunia (WHO) untuk mendanai kegiatan vaksinasi polio di Indonesia.

Sejak 2023, USAID telah memberikan bantuan dana lebih dari US$3,2 juta atau sekitar Rp48,4 miliar untuk mendukung penanganan wabah polio di Indonesia dan dua putaran imunisasi nasional.


KOMENTAR

Silahkan login untuk memberikan komentarLoginatauDaftar